Pasca-perjanjian kerja sama TPST Bantargebang antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Komisi A DPRD Kota Bekasi berencana akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) untuk membenahi masalah Bantargebang. Ahok dipanggil lantaran DKI dinilai melanggar kerja sama tersebut.

"Ya, kami akan memanggil Pak Ahok meminta klarifikasi soal pelanggaran itu," ujar Ketua Komisi A DPRD Bekasi, Ariyanto Hendrata ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Kamis (22/10).

Ariyanto menilai DKI telah melanggar pasal 4 tentang kewajiban pihak pertama Ayat 2 Poin C tentang penyetoran tipping fee yang seharusnya disetorkan langsung oleh DKI kepada kas Daerah Kota Bekasi tanpa melalui pihak ketiga.

"Tipping fee itu masuk dalam kerja sama. Mereka melibatkan pihak pengelola tapi tanpa melibatkan Pemkot Bekasi. Jadi Bekasi tak memiliki akses untuk awasi itu," ujarnya.

Dalam rencananya, Komisi A akan memanggil Ahok minggu depan jika tak ada halangan terkait agenda internal DPRD Bekasi.

"Mungkin minggu depan ya kalau tidak ada halangan," tutup politikus PKS ini.

Selain mempersoalkan tipping fee, DPRD Bekasi juga mengeluhkan beberapa hal pasca perjanjian itu yakni pelanggaran rute truk yang dilanggar, jam operasional truk hingga volume sampah yang kelebihan kapasitas sampah yang masuk ke tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantargebang.

Menanggapi itu, Ahok mengatakan persoalan sampah tidak boleh dimasukkan ke ranah politik. Ahok menilai, rencana pemanggilan itu tidak punya dasar sama sekali.

Seharusnya, kata Ahok, yang perlu dilihat adalah masalah sampah harus menjadi masalah bersama dan ditangani secara bersama-sama pula.

"Dari partai apa (Ariyanto) yang ngomong itu?" tanya Ahok kepada wartawan di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta.

Ketika mendengar jika Ariyanto merupakan politikus PKS, Ahok lantas ketawa.

"PKS lagi? Maksud saya enggak usahlah pakai main politik-politik gitu. Kalau Anda butuh, kita atur bersama. Ini kan Jakarta memang persoalan bersama, kita atasi. Kalau truknya kurang kita beli. Kalau truknya enggak boleh jalan malam, ya tangkap saja Dishub-nya, kan itu ada truk swasta," katanya.

Dia pun menambahkan, permintaan untuk menutup akses sampah DKI ke Bantargebang sudah diwacanakan dari dulu. Masalahnya, kata dia, sampah tak pernah dilihat sebagai masalah bersama.

"Dari dulu ngomong ngancam mau tutup, mau tutup, mau manggil saya, siapa lu? Sombong banget sih. Sombong amat baru jadi PKS. Memang PKS mayoritas di Bekasi sekarang?" ucap mantan Bupati Belitung Timur ini.

Selain itu, Ahok bahkan menantang mereka untuk menutup Bantargebang, dan DKI bakal membalas dengan melarang orang Bekasi mencari uang di Jakarta.

"Lu kasih tahu anggota DPRD yang sombong di Bekasi, kasih tahu dia, suruh dia tutup. Aku mau tahu Jakarta jadi apa? Dan orang Bekasi enggak boleh kerja di Jakarta. Kanak-kanakan banget gitu loh," kata Ahok.

Dia menambahkan, isi kerja sama itu merupakan niat baik untuk membenahi sampah yang ada di Jakarta. Tak hanya itu, semua biaya dan tanggung jawab pengelolaan akan ditanggung sepenuhnya Pemprov DKI.

"Kita ini satu tempat, makanya saya sudah bilang Jakarta itu kita perluas, perluas dalam arti kata saya tanggung jawab, biaya yang dikeluarkan buat Anda. Bukan sok-sokan DPRD begitu. Sombong banget baru anggota DPRD. DPRD juga enggak pernah mayoritas sekarang, DPRD yang mana? Jadi jangan terlalu sombong jadi DPRD Bekasi saja oknumnya sombong banget. Kita sama Wali Kota hubungan baik kok," pungkas Ahok.

Bahkan, secara terang-terangan Ahok akan mengirim tentara reguler buat mengirim sampah ke Bekasi jika sampah Jakarta tak tertampung.

"Kita kan tinggal bareng nih, ya kan? Kalau kamu mau maen sok-sokan gitu, kamu tutup saja. Supaya seluruh Jakarta penuh sampah, ini jadi bencana nasional. Gue kirim tentara nganter sampah ke tempat lu di Bekasi," sambung dia.





sejak dulu soal sampah emang selalu bikin trouble
sebaiknya duduk bersama dan rundingkan lagi