alexa-tracking

Qanun Jinayat NAD di gugat k MK (korban Perkosaan di hukum cambuk)

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/56297fa532e2e6f7788b4587/qanun-jinayat-nad-di-gugat-k-mk-korban-perkosaan-di-hukum-cambuk
Qanun Jinayat NAD di gugat k MK (korban Perkosaan di hukum cambuk)
Ud shok di perkosa korban hrs bs membuktikan di perkosa jk tdk malah jd terhukum karena Zina...
Kasian amat yah korban perkosaan.. emoticon-Bingung
Qanun Jinayat Aceh Digugat ke MK





VIVA.co.id - Organisasi Masyarakat Sipil , siapkan upaya hukum judicial review terhadap Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi Widodo Eddyono beberapa hal menjadi pertentangan antara Qanun Jinayat dan kerangka hukum nasional Indonesia, termasuk konstitusi dan beberapa ketentuan Internasional yang sudah positif berlaku di Indonesia yakni:

Pertama, mengenai perumusan norma pidananya, yang berpotensi menyasar kelompok rentan yakni: perempuan, anak dan LGBT. 

"Seharusnya kehadiran Qanun Aceh 6/2014 adalah untuk upaya mengisi kekosongan ketentuan pada KUHP namun dengan tidak bertentangan dengan ketentuan di atasnya, akan tetapi Qanun telah menghadirkan aturan baru yang berbenturan dengan KUHP," kata Supriyadi.


Ada beberapa tindak pidana dalam KUHP yang diatur ulang dalam Qanun. Situasi seperti ini, kata dia telah menimbulkan ketidakjelasan hukum.

Kedua, mengenai pemidanaanya yang bersifat merendahkan martabat manusia termasuk penggunaan corporal punishment (pidana cambuk) yang dilakukan di depan umum.

Selain itu, jenis pidana cambuk berbenturan dengan pengaturan dalam KUHP karena hukuman cambuk bukanlah suatu sanksi pidana yang dikenal di Indonesia. KUHP telah mengatur secara limitatif jenis sanksi pidana apa saja yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana. Pidana denda yang masuk dalam Uqubat Ta zir, juga terlalu besar (dihitung berdasarkan gram emas) sehingga menjadi beban ekonomi para pelaku pelanggar Qanun yang sebagian besar berada dalam kategori miskin.

Ketiga, berpotensi melanggar fair trial bagi tersangka dan terdakwa karena dalam praktiknya implementasi qanun bersifat selektif, diskriminasi, dan tidak diatur dengan hukum acara yang benar. Sesuai degan standar hukum acara pidana.

Atas dasar tersebut, ICJR menilai bahwa Qanun Jinayat akan berpotensi menjadi masalah dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam isu pidana dan HAM. Beberapa ketentun dalam Qanun Jinayat pada prinsipnya akan merusak kesatuan hukum di Indonesia, lebih jauh menghancurkan rencana besar pemerintah untuk melakukan revisi hukum pidana lewat RUU KUHP.

Oleh karena itu, ICJR, Solidaritas perempuan (SP) dan beberapa individu yang merasa hak haknya dilanggar akan segera menempuh upaya hukum untuk menguji validitas Qanun Aceh No 6/2014 ini. 

"Kami akan melakukan judicial review ke Mahkamah Agung terhadap ketentuan-ketentuan Qanun yang dianggap bertentangan dengan hukum positif di Indonesia khususnya Undang-Undang," kata dia.

Di akhir pengujung tahun 2014 lalu, DPRA mengesahkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Jinayat ini merupakan kesatuan hukum pidana syariat yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari’at Islam. 

Qanun ini juga mengatur tentang Jarimah atau perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, pelaku jarimah, dan uqubat atau hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. 

Tindak pidana dalam qanun ini merupakan konsolidasi dari beberapa qanun jinayat sebelumnya di tambah dengan tindak pidana baru yakni Ikhtilath atau cumbu rayu, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf atau tuduhan zina palsu, liwath atau sodomi dan mushahaqaf atau praktek lesbian. 

Qanun ini diundangkan DPR Aceh pada akhir Oktober 2014, berdasarkan ketentuan peralihan, maka Qanun ini akan efektif berlaku pada Oktober 2015.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) tidak menolak produk Qanun sebagai regulasi khusus di wilayah NAD. Namun khusus terhadap Qanun Jinayat (pidana)  ICJR memandang bahwa beberapa ketentuan yang ada dalam Qanun tersebut  justru bertentangan dalam sistem hukum   Indonesia dan bertentangan dengan produk regulasi diatasnya. 

m.news.viva.co.id/news/read/681110-qanun-jinayat-aceh-digugat-ke-mk
emoticon-Wakaka komen ah , kasihan ts emoticon-Wakaka


Qanun Jinayat NAD di gugat k MK (korban Perkosaan di hukum cambuk)
Quote:


cie BSH..
ente warga aceh gan?

dah pernah dicambuk?

sian emoticon-Malu (S)
Qanun Jinayat NAD di gugat k MK (korban Perkosaan di hukum cambuk)
KASKUS Ads
negara aceh emoticon-Big Grin
yang ngebela pasti udah pernah diperkosa dan turut menikmatinya emoticon-Betty (S)
no coment , gak punya passport aceh
loh koq digugat ke mk mana nyambung hukum negara sama hukum model di aceh ??
turut emoticon-Berduka (S) buat korban perkosaan.
agak susah karena dalam hukum islam, tuduhan perkosaan itu harus menghadirkan saksi (kalo tidak salah 3 orang). Kalo tidak ada saksi maka dianggap zina (kalo belum menikah dihukum cambuk, kalo sudah menikah dihukum rajam).
Quote:


hebat yaa
Perempuan dan anak-anak selalu jadi korban
emang bisa? kan beda nega..emoticon-Shutup

kabur ah emoticon-Traveller
Orang lagi diperkosa trus disuruh nyari saksi buat liatin dia lagi diperkosa gitu? Ini siapa pula yg berani2an ngerecokin hukum negara orang? Udah ngerasa punya ktp sana apa?
Quote:


kalo ada 4 orang lain waktu pemerkosaan , pastinya bukan jadi saksi tapi nunggu giliran yahemoticon-Big Grin
Kudu ada saksi 4 orang emoticon-Matabelo
Quote:

Kalo orang normal ya mikirnya pasti gitu gan. Ga tau deh kalo mereka mikirnya gimana emoticon-Big Grin
nah bisa dibayangkan kan, gimana kalau NKRI jadi syariah.. ?? di aceh aja udah gitu..
Quote:


Saya kira tidak ada isi berita yang menunjukkan bahwa terhukum harus menunjukkan saksi bahwa dia diperkosa, apa mungkin saya kelewat baca yah mengenai statement berita yang menyatakan bahwa untuk dinyatakan korban pemerkosaan harus ada 4 orang saksi. Yang saya pahami kalimat tersebut dibuat oleh TS sebelum judul. Tolong konfirmasi.

Dan dalam hukum awal yang berkaitan dengan istilah 4 orang saksi yang saya pahami adalah : DIJATUHI HUKUM ZINA JIKA PERBUATAN TERSEBUT DINYATAKAN ADA SAKSI 4 ORANG YANG BERSAKSI DI PENGADILAN. JIKA KURANG DARI 4 ATAU TIDAK ADA SAKSI MAKA TIDAK BISA DIKENAKAN HUKUM ZINA.
Quote:


Bukti forensik bisa dijadikan bukti nggak? emoticon-Bingung (S)
sikapi harus dengan bijak sehubungan ACEH adalah daerah istimewa
×