alexa-tracking

Toni Togatorop: Ini Kejahatan Aparatur!

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5628e1e1c0cb1707178b4569/toni-togatorop-ini-kejahatan-aparatur
Toni Togatorop: Ini Kejahatan Aparatur!
http://bareskrim.com/2015/10/22/toni...atan-aparatur/
MEDAN | Sikap dan keputusan Dahlan Hasan Nasution sebagai Bupati Mandailing Natal (Madina) yang dinilai telah mengkangkangi putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap) Mahkamah Agung bernomor 72/G/2012/PTUN-MDN jo No. 72/B/2013/PT.TUN-MDN jo No. 472 K/TUN/2013 jo. No. 89 PK/TUN/2014, terkait pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (USU) bernomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan Koperasi, merupakan tindakan yang masuk dalam katagori kejahatan aparatur.

Demikian dilontarkan Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumut, Toni Togatorop SE MM menyikapi kesewenang-wenangan Dahlan Hasan Nasution sebagai Bupati Madina yang mengeluarkan sekaligus tiga putusan dalam sehari soal pencabutan kembali IUP Koperasi Pengembangan USU, Rabu (21/10/2015), di Medan.

“Sikap yang ditunjukan Dahlan Hasan Nasution merupakan kejahatan aparatur yang telah merusak citra lembaga hukum di negeri ini. Ini tak dapat dibiarkan. Contoh kesewenang-wenangan seorang kepala daerah atau pimpinan seperti ini tak pantas menjadi teladan bagi masyarakat. Karena tidak dapat memberikan contoh yang baik dalam mentaati hukum,” ucap politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini.

Toni, panggilan akrabnya, menambahkan, sebagai wakil rakyat menyayangkan putusan dan kebijakan Dahlan Hasan Nasution yang tidak pro penegakan keadilan hukum. “Mahkamah Agung merupakan lembaga hukum tertinggi di negeri kita. Putusan yang dikeluarkan seharusnya dijalani dan ditaati. Tapi, mengapa sampai berani Dahlan Hasan Nasution mengangkangi putusan MA dan nekad melanggar isi putusan dengan kembali mencabut IUP Koperasi Pengembangan USU,” cetus Toni yang juga mantan jurnalis.

Wakil rakyat Propinsi Sumut ini akan membawa persoalan ini diinternal DPRD Sumut, namun sebelumnya Anggota Fraksi Hanura ini meminta pengurus Koperasi Pengembangan USU melaporkan kronologis persoalan pencabutan IUP tersebut ke DPRD Sumut. “Agar kita panggil Bupati Madina dan juga pihak-pihak yang terkait didalam sengketa ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP),” kata Toni Togatorop.

Kepada wartawan, Toni menduga, dalam pencabutan kembali IUP Koperasi Pengembangan USU yang telah memenangkan sengketa hukumnya di tingkat Mahkamah Agung ada bernuansa korupsi. “Ada nuansa korupsi didalam pencabutan IUP Koperasi Pengembangan USU. Ini patut ditelusuri oleh KPK dan aparat hukum. Apalagi, kabarnya kesewenang-wenangan Dahlan Hasan Nasution sebagai Bupati Madina telah dilaporkan pengurus Koperasi Pengembangan USU ke Bareskrim Mabes Polri,” tandasnya.

Seperti diketahui, IUP Koperasi Pengembangan USU bernomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan, seharusnya hidup kembali setelah adanya putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap) dari Mahmakah Agung dengan No 72/G/2012/PTUN-MDN jo No. 72/B/2013/PT.TUN-MDN jo No. 472 K/TUN/2013 jo. No. 89 PK/TUN/2014.

Oleh Bupati Madina pada tanggal 7 Agustus 2015 mengeluarkan tiga surat keputusan terkait objek Koperasi Pengembangan USU. Pertama, SK No 525/498/K/2015 tentang pencabutan atas SK Bupati Madina Nomor 525.25/417/K/2012. Selanjutnya SK 525/499/K/2015 tertanggal 7 Agustus 2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/Disbun/Tahun 2004, serta SK Nomor 141/500/K/2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Pencabutan Keputusan Mandailing Natal Nomor 525/575/K/2012 terkait Izin Lokasi PT Agro Lintas Nusantara.
anggota dewan banyak omong. ditunggu interpelasi dan angketnya. segera.
×