alexa-tracking

(Calon Menhan) Menteri Susi: Kini Penenggelaman Kapal Tak Perlu Pengadilan

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/56278c52d89b09a94c8b4568/calon-menhan-menteri-susi-kini-penenggelaman-kapal-tak-perlu-pengadilan
(Calon Menhan) Menteri Susi: Kini Penenggelaman Kapal Tak Perlu Pengadilan
Menteri Susi: Kini Penenggelaman Kapal Tak Perlu Pengadilan


TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti makin serius dalam memberantas pelaku illegal fishing. Kali ini, mimpinya untuk langsung menenggelamkan kapal asing yang kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia bisa terwujud. Hari ini, Peraturan Presiden nomor 115 tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantas Illegal Fishing resmi diundangkan.

"Ini berita gembira untuk kita semua. Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) dan Pak Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly) sudah teken. Ini menunjukan pemerintah serius menangani illegal fishing," ujar Susi di kantornya, Rabu, 21 Oktober 2015.

Dengan adanya perpres tersebut, kewenangan satgas yang sebelumnya dibentuk Susi untuk mengurus perkara illegal fishing menjadi lebih kuat. Sebab, selama ini satgas anti illegal fishing belum memiliki payung hukum yang kuat untuk melakukan penindakan dan hanya bisa memberikan rekomendasi saja.

"Dengan adanya perpres ini satgas bisa melakukan penindakan dengan menenggelaman kapal tanpa proses pengadilan," ujar Susi.

Lahirnya perpres tersebut juga menjadi senjata Susi untuk bisa mengeksekusi kapal maling tanpa lewat proses hukum lantaran dialah yang memegang komando satgas. Dalam struktur organisasi di perpres, Susi bakal mengkomandani TNI AL, Bakamla, POLRI, serta Kejaksaan Agung.

Adapun Kepala pelaksana Harian dipimpin oleh wakil kasal TNI AL, sedangkan Wakil kepala pelaksana harian 1 dipimpin oleh Kepala Bakamla.

Kewenangan dari satgas sendiri antara lain menentukan target operasi hukum serta memerintahkan unsur-unsur satgas untuk melakukan operasi penegakan hukum.

"Sekarang untuk menenggelamkan langsung sudah tidak perlu maju-mundur atau takut-takut karena sudah ada dasar hukum yang kuat,"ujar Susi.

Ucapan Susi diamini oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Asep Burhanudin. Asep mengatakan selama ini kendala sulitnya penenggelaman langsung dikarenakan belum adanya satu komando.

"Kalau satgas dulu ada 13 kementerian yang mengkoordinasi. semua harus satu komando biar jelas," ujar Asep.


http://m.tempo.co/read/news/2015/10/21/090711741/menteri-susi-kini-penenggelaman-kapal-tak-perlu-pengadilan
Hajar bu !

Harusnya dibentuk kementerian keamanan dalam negri yang membawahi ;
- Bakamla,
- kohanudnas
- border patrol
- penjagaan hutan/lingkungan
- SAR dan BNPB
Nabrak UU ga tu..

Link PP secara utuh ada g??
Gelar tiker dolo liat fans2nya pd crottt ahhhhh tp ga tau apa2, cm hsl baca di media berbayaremoticon-Embarrassmentemoticon-Cape d... (S)emoticon-Big Grin
Quote:


setuju, biar lebih terpadu dan arah kebijakan lebih jelas karena satu komando, emoticon-Big Grin
buat bu susi apa sih yang nga emoticon-Cool
tenggelemin semuanya bu jangan ada sisa
mantap bu susi..biar mafia ikan terkencing2emoticon-I Love Kaskus (S) emoticon-I Love Kaskus (S)
Panasbung gerah nih.... emoticon-Traveller
pencuri ikan wajib dihukum emoticon-Mad
Susi for RI-1 emoticon-Recommended Seller
Lanjutkan bu.......
Alamat terumbu karang buatan nambah terusss emoticon-Big Grin
eaaaaa...jokowi beneran teken tuh?
isinya dibaca to???emoticon-Ngakak
memangkas rantai komando..
mantab, hajar bu...
dr pada lepas di pengadilan mending ditenggelemin langsung.
lanjutken.