Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengusulkan jika instansi yang dipimpinnya dibubarkan saja. Tumpang tindihnya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BPKAD dengan instansi lain menjadi alasan Heru mengusulkan pembubaran BPKAD.

"Saya mau likuidasi BPKAD," ujar Heru kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Menurut Heru, banyak kewenangan BPKAD bersinggungan dengan lembaga lainnya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya dengan Biro Administrasi Keungan dan Aset DKI.

Heru menjelaskan, keberadaan lembaga tersebut dinilai mampu menjalankan tugas yang diemban BPKAD. Pun halnya dengan keberadaan Dinas Pelayanan Pajak (Dispenda) DKI Jakarta.

"(Ketika BPKAD dibubarkan) tugas yang menyangkut pajak, retribusi, pendapatan, pembiayaan dan pembelanjaan itu masuk ke Dispenda. Tugasnya mengenai aset, perencanaan aset, pendataan aset itu masuknya ke biro," kata Heru.

Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu menggagas ide likuidasi BPKAD ini lantaran menginginkan keberadaan dua instansi lainnya itu optimal menjalankan tugasnya. Khususnya pada Biro Administrasi Keungan dan Aset DKI Jakarta. Di samping itu, pembubaran ini juga dalam rangka efisiensi anggaran daerah.

"Membiayai Kepala BPKAD dan Wakil Kepala BPKAD kan mahal kan. Kasih gaji, kasih TKD kasih kendaraan," jelas Budi

Permintaan Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Lasro Marbun agar BPKAD membagi tugasnya juga menjadi alasan munculnya pemikiran ini. Namun demikian, gagasan ini bakal diwujudkan menunggu kesiapan sistem yang dibangun. Antara lain sistem yang dibangun lembaga bawahannya seperti Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD).

"Nanti kalau sim accorol basisnya (sudah) bagus, sistem yang saya minta Bank DKI canggih kayak bank-bank lain, KPKD juga bubarin," kata Heru.

Adapun awalan ide ini rencananya akan dia sampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ketika berlangsungnya rapat pimpinan. Jika disetujui, menurut Heru waktu yang paling tepat pembubaran BPKAD, yaitu 1 Januari 2016.

"Nanti rapim saya akan bikin telaah staf gitu," terang Heru.

Heru mengaku rela jika BPKAD dilikuidasi ketimbang instansi lain yang jadi korban. Lebih jauh, ketika disinggung ingin bertugas di mana ketika BPKAD dilikuidasi, Heru menanggapinya dengan candaan.

“Jadi gubernur kutub utara. Jadi ajudannya pak gubernur aja deh,” imbuh Heru.

NArsum: http://www.infonitas.com/megapolitan...-jakarta/10610

ada gerangan kah sebenarnya