AKARTA - Pendidikan gratis yang digagas oleh Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany tampaknya masih jauh dari harapan. Bahkan pungutan yang tidak ada dasar hukumnya hingga trik menjual buku-buku dan seragam sekolah masih terjadi hingga sekarang.

“Pada penerimaan siswa-siswi baru tahun ajaran 2015 beberapa waktu lalu, para orang tua murid dikenakan biaya MOP (Masa Orientasi Peserta didik),” ujar Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pamulang, Jupri Nugroho, Kamis (1/10/2015).

Misalnya, kata Jupri di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1, 4, dan 5 Pamulang, diberlakukan pengenaan biaya buku LKS dan Paket tingkat dasar untuk siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 5.

Kemudian, untuk SDN 4 Pondok Aren, diberlakukan pengenaan biaya buku Lembaran Kegiatan Sekolah (LKS) dan Paket tingkat dasar untuk siswa-siswi kelas 3 yang diambil langsung di rumah salah satu guru di dekat sekolah. “Ini adalah memungut biaya tanpa dasar hukum,” terang Jupri.

Sedangkan Heri Kusnadi, selaku Sekretaris Umum HMI Pamulang menambahkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tangsel pada tahun 2015 mencapai Rp 2,819 Triliun. Dari jumlah ini anggaran untuk pendidikan mencapai 33 persen atau sekitar Rp 697 miliar lebih. Jumlah itu kemudian didistribusikan ke sejumlah Sekolah negeri SD sebanyak 169 sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 21 sekolah, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 12 sekolah serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak lima sekolah.

Namun, fakta di lapangan mengindikasikan sebaliknya. Tata kelola pendidikan di Tangsel lewat Dinas Pendidikan (Disdik) belum optimal, jika tak bisa dikatakan kurang. “Ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya mulai dari korupsi, Sumber Daya Manusia (SDM) di Disdik yang buruk serta kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat,” papar Jupri.

Melihat sejumlah kejanggalan itu, dia dan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam HMI Pamulang sudah mencoba melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan Tangsel. Meski awalnya dipersulit, audiensi itu akhirnya terlaksana juga.

Menurut pihak Dinas Pendidikan Tangsel, untuk Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) SD dan SMP tidak ada pungutan karena dicover oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOSDA (Daerah), dan setiap kegiatan yang menyangkut hal-hal penggunaan uang di buatkan berita acara yang kemudian di laporkan ke Disdik. Namun, untuk biaya yang tidak tercover oleh BOS dan BOSDA akan dikenakan pungutan.

“Di Tangsel, pendidikan gratis tidak ada. Bohong itu pak kalau ada yang gratis, karena biaya untuk operasional sekolah mahal, makanya harus ada dukungan dari orang tua siswa,” ujar Jupri, menirukan pernyataan dari staf bagian kepegawaian Dinas Pendikan Tangerang Selatan.

Lantas pihak Dinas itu mengambil contoh di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pamulang yang dapat anggaran Bosda sebesar Rp1,2 miliar, masih dimintai biaya PPDB (penerimaan peserta didik baru) sebesar Rp 7 juta, lantas SPP untuk 1 tahun Rp 1,5 juta, dan biaya tambahan lainnya. Dengan berbagai persoalan itu maka dapat diimpulkan bahwa Pendidikan di Tangerang Selatan yang selama ini di gadang-gadangkan akan digratiskan ternyata hanya ‘Tipu-Tipu’

Sementara itu pengamat pendidikan, Iswandarto, mengatakan sebagai daerah penyangga ibukota Jakarta, Tangerang Selatan menjadi alternatif para kelas menengah untuk tinggal di wilayah tersebut. Akibatnya, mereka ini membutuhkan pendidikan anak-anaknya dengan mutu yang lebih baik.

Kondisi ini memunculkan sekolah sekolah ‘khusus’ dengan biaya yang juga ‘khusus’. “Sekolah dengan standar internasional itu beban biayanya ditanggung oleh wali murid. Kalau yang seperti ini masyarakat sudah memaklumi,” ujar dia.

Namun, yang menjadi persoalan adalah ketika sekolah negeri yang memperoleh bantuan APBN dan juga APBD melakukan pungutan yang memberatkan para orangtua murid. Di sinilah letak dan peran pemerintah daerah. Mereka sejatinya bisa membangun pendidikan yang ‘sederhana’, bahkan gratis tanpa harus kehilangan makna substantif pendidikan dasar itu sendiri. (Danti Daniel)

(ful)
http://news.okezone.com/read/2015/10...anya-tipu-tipu

Kau stop tipu2 tong