Komisi III DPR RI mengapresiasi sikap Jaksa Agung HM. Prasetyo yang mempersilakan pemeriksaan bosnya di Partai Nasdem, Surya Paloh.

Kemungkinan besar Paloh yang juga ketua umum Nasdem bakal diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

"Kita positif thinking saja dan dia (Prasetyo) benar-benar bisa bekerja secara profesional," kata anggota Komisi III Ruhut Sitompul di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis
Dia berharap, Prasetyo juga mendukung langkah tidak tebang pilih dalam upaya penuntasan kasus korupsi oleh KPK. Begitu juga, dalam kasus PTUN Medan yang telah menjerat Dewan Pertimbangan Partai Nasdem OC Kaligis.

"Kita juga minta Jaksa Agung jangan tebang pilih dalam memeriksa ini," kata Ruhut.

Komisi III pun mendukung tindakan aparat penegak hukum khususnya KPK dalam menuntaskan kasus korupsi.

"Kalau kita apapun itu ingin setiap kasus diusut secara tuntas, bukan hanya kasus Pak Surya Paloh," tegas politisi Partai Demokrat tersebut.

Sebelumnya, KPK mengisyaratkan bakal memeriksa Surya Paloh terkait kasus suap terhadap hakim dan panitera PTUN Medan.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, pemeriksaan terhadap Surya Paloh tergantung kebutuhan penyidik.

Dia tidak membantah terkait adanya pertemuan antara Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho dengan sejumlah petinggi Partai Nasdem.

Jaksa Agung HM Prasetyo sendiri memastikan bahwa ketua umumnya siap jika dipanggil KPK.

"Periksa saja, saya rasa Pak Surya Paloh pun tidak keberatan," katanya di Jakarta, Rabu (30/9).

Politisi Nasdem itu mengaku tidak tahu Mengenai adanya pertemuan antara Surya Paloh, Sekjen Nasdem Patrice Rio Capella, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Evy Susanti, Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi, serta pengacara OC Kaligis di kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat.

"Apa yang dilakukan mereka tidak melaporkan kepada saya. Saya juga tidak pernah bertanya soal itu dan yang pasti rasanya perlu berikan keterangan. Pak Surya Paloh pun juga tidak keberatan, ini yang sebenarnya ya, bukan yang direkayasa dan digoreng-goreng," jelas Prasetyo. [ian]

http://politik.rmol.co/read/2015/10/...medium=twitter