Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang kerap vokal meneriakkan pembuktian harta bagi para pejabat negara, mengaku konsisten dengan apa yang dilakukannya tersebut. Ahok bahkan menyangkal jika hal itu hanya sebagai pencitraan belaka, seolah orang bersih seperti yang diungkapkan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik.

"Kamu lihat dong sejarah saya. Sejak jadi Bupati sampai sekarang, sama enggak?" ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (29/9) sore.

Ahok mengaku, sejak masih menjadi anggota Komisi II DPR, dirinya selalu memprioritaskan terwujudnya undang-undang tersebut. Dirinya bahkan menduga, ada sejumlah oknum dari beberapa partai politik, yang menghalangi perjuangannya mewujudkan undang-undang pembuktian terbalik harta pejabat tersebut.

"Makanya, saya sudah usulkan dari dulu secara konsisten. Sejak saya jadi anggota DPR, Bupati, Wagub, hingga Gubernur. Di mana pencitraannya? Saya konsisten. Dari dulu loh usulan tentang undang-undang pembuktian terbalik itu saya suarakan," ujarnya.

"Kamu tanya sama partai politik yang bilang enggak wajib itu," ujar Ahok.

Sebelumnya, tudingan pencitraan ini dialamatkan kepada Ahok oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik, karena Gubernur DKI itu kerap meminta agar para pejabat negara melakukan pembuktian terbalik atas harta yang dimilikinya. Walaupun, sampai saat ini memang tidak ada aturan yang mengharuskan pejabat melakukan hal tersebut.

"Membuktikan kepada siapa? Kalau saya membuktikan kepada negara, saya bayar pajak. Kalau membuktikan kepada Anda, kewenangannya apa? Itu statement pencitraan, seolah-seolah bersih," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (29/9).

"Kami juga tidak minta pembuktian kepada eksekutif ketika TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) pegawai negeri naik. Kami tidak minta pembuktian hartanya dari mana," kata politikus Gerindra itu menambahkan.

Walaupun Ahok berdalih jika hal itu demi transparansi, namun Taufik sendiri mengaku tak melihat keterbukaan yang dimaksud Ahok itu ditujukan kepada siapa. Selain itu, tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai hal itu, membuat Taufik mengaku enggan melakukannya.

"(Katanya) atas nama Transparansi. Saya bilang, transparansi untuk siapa?" tanya Taufik.

"Ada enggak ketentuannya harus publikasi duit saya kepada masyarakat? Saya bayar pajak loh, jangan dikira cuma pak Gubernur yang bayar pajak. Pajak itu bagian dari tranparansi kita pada masyarakat. Di dalam pajak ada harta benda kita. Kalau ada aturan yang mewajibkan publikasi (harta), ya saya publikasi," pungkasnya.


sumur