Merdeka.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menilai persoalan utang Indonesia kepada China sengaja ditutupi pemerintahan Jokowi dengan isu kenaikan tunjangan anggota DPR.

"Masalah utang ke China dan utang pemerintah Jokowi yang lain, saya lihat tidak begitu ramai karena ada pengalihan dengan berita kenaikan tunjangan DPR," kata Hidayat Nur Wahid di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Jumat (25/9).

Wakil ketua Majelis Syuro PKS itu menyatakan selain adanya pengalihan isu tunjangan DPR, menurutnya persoalan penambahan utang luar negeri Indonesia sebagai bentuk ketergantungan Indonesia dengan pihak asing. Atas hal ini negara mengalami kerugian lantaran terdapat perjanjian terselubung yang tak berpihak kepada rakyat.

"Secara prinsip seharusnya negara mandiri dan berdaulat. Kalau negara berutang maka akan ada perjanjian terselubung yang merugikan Indonesia," tegasnya.

Hidayat meminta seluruh anggota DPR untuk mengawasi berbagai kebijakan para menteri di kabinet kerja Jokowi. "Pihak DPR mengetahui perlu adanya pengawasan kepada para menteri yang dengan caranya sendiri melakukan tindakan," pungkasnya.

Seperti diketahui, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menuding Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berencana menggadaikan perusahaan pelat merah besar bidang perbankan kepada China. Indikasinya ialah ditandatanganinya perjanjian utang senilai USD 3 miliar, atau sekitar Rp 42 triliun kepada PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).

Sekretaris Jenderal Fitra Yenny Sucipto mengungkapkan ada potensi di masa depan ketergantungan utang BUMN akan diubah menjadi share swap atau tukar guling saham kepada China di perbankan Indonesia.

Maka dari itu, Fitra meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi membatalkan perjanjian utang antara bank BUMN nasional dengan China. Sebab, berpotensi adanya privatisasi pada esok hari dan menyebabkan campur tangan asing dalam perbankan nasional khususnya bank BUMN.


sumur