Merdeka.com - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai, pengelolaan perusahaan BUMN di bawah kepemimpinan Menteri BUMN Rini Soemarno tidak transparan dan akuntabel. Termasuk dalam hal kucuran dana dari pemerintah ke perusahaan BUMN melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN).

Dalam waktu tujuh bulan, perusahaan BUMN akan diguyur dana PMN dalam jumlah besar yakni Rp 102 triliun, Rp 63 triliun dalam APBN-P 2015 dan Rp 39 triliun di RAPBN 2016. Besarnya suntikan modal ke perusahaan BUMN tidak berbanding lurus dengan peningkatan setoran untuk negara melalui dividen.

Dari data Fitra, sepanjang periode 2000-2014, keseluruhan aset perusahaan BUMN mencapai Rp 4.607,2 triliun, laba yang dihasilkan Rp 131,7 triliun dan menyumbang dividen hanya Rp 40 triliun. Dividen yang belum dibayarkan Rp 500 triliun.

"Uang negara untuk PMN meningkat tinggi tetapi tidak dibarengi dengan dividen ke negara yang justru menurun," ujar Sekjen Fitra Yenny Sucipto di kantornya, Jakarta, Rabu (23/9).

Lantaran tidak transparan, kata Yenny, ada potensi suntikan modal ke perusahaan BUMN justru dijadikan bancakan elit pengusaha dan penguasa. Dia membeberkan skenario Menteri Rini terhadap perusahaan BUMN.

"Ada skenario PMN ditingkatkan, lalu modal meningkat dan diprivatisasi oleh asing. Skenario lainnya, privatisasi dengan cara utang luar negeri," jelas dia.

Yenny melihat rendahnya setoran dividen lantaran tidak ada regulasi yang mengatur besaran dividen dan PMN perusahaan BUMN. Akibatnya, ada perusahaan BUMN yang hanya menyetorkan dividen jauh di bawah suntikan modal yang diberikan negara.

"Bahkan karena tidak ada regulasi tersebut, ada BUMN yang sudah tiga tahun tidak memberikan dividen ke negara sepeserpun. Padahal PMN yang diberikan negara hingga mencapai triliunan rupiah," ungkapnya.


sumur