JAKARTA, KOMPAS.com – Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Pius Ginting menyatakan, pemerintah tidak menganggap serius dampak pencemaran udara bagi masyarakat terdampak kabut asap dan cenderung meremehkan. Padahal, berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pencemaran udara pada 2014 menyebabkan tujuh juta kematian dini.

Pius menambahkan, saat ini sudah banyak pemberitaan tentang jatuhnya korban akibat dampak kabut asap atau pencemaran udara, namun fenomena tersebut hanyalah permukaan. Bencana yang ada di Sumatera dan Kalimantan tersebut menurut dia adalah bencana yang sangat serius.

“Wajarlah warga negara Singapura dan Malaysia menuntut tanggung jawab pemerintah dan perusahaannya juga. Karena yang rugi adalah publik Singapura dan juga Indonesia atas ketidakseriusan dari korporasi Singapura dan Malaysia yang berinvestasi di Indonesia maupun korporasi Indonesia sendiri,” ujar Pius dalam acara diskusi terkait bencana kabut asap di Cikini, Jakarta, Minggu (20/9/2015).

Pemerintah, menurut Pius, harus lebih serius dan tegas dalam menegakkan hukum. Salah satunya adalah mencabut izin perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki prasarana lengkap untuk mengatasi terjadinya kebakaran agar masalah yang sama tidak terulang lagi pada tahun-tahun berikutnya.

Dia menilai, penegakkan hukum Indonesia terkait bencana ini sangat lemah dari tahun ke tahun serta tidak ada efek jera bagi pengusaha-pengusaha yang menjadi penyebab kebakaran lahan. Idealnya, perusahaan juga ikut bertanggungjawab untuk menanggung bersama biaya penanggulangan.

“Kita sebagai warga negara tentunya tidak menghendaki APBN digunakan untuk menanggulangi ini. Perusahaan wajib dituntut untuk menanggulangi pembiayaan terjadinya kebakaran ini,” lanjut Pius.

Menurut dia, pemerintah harus memiliki paradigma untuk lebih memprioritaskan keselamatan dan kesehatan warga dan mengorbankan keuntungan ekonomi, bukan malah menjalankan yang sebaliknya.

Penulis: Nabilla Tashandra
Editor: Erlangga Djumena

Sumber ; http://nasional.kompas.com/read/2015/09/20/18390061/Walhi.Minta.Pemerintah.Lebiih.Serius.Tangani.Kabut.Asap