TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Supit meminta pemerintah kabinet kerja jangan melakukan pencitraan.
Saat ini perekonomian sektor global sedang melesu yang berimbas buruk kepada rakyat Indonesia.
"Seluruh kabinet kerja tolong pencitraan nomor dua, fakta yang sebenarnya apa, ekonomi dunia melemah," ujar Anton di Jakarta, Sabtu (19/9/2015).
Anton menyebutkan akibat anjloknya ekonomi negara banyak terjadi PHK besar-besaran. Dari data APINDO ada 9 juta orang yang terkena PHK, namun Kementerian Kerja menurut Anton melakukan pencitraan dengan mengeluarkan data hanya 26 ribu pegawai kena PHK.
"Persoalan utama masalah data, kita tidak punya data yang akurat. Kemenaker bilang 26 ribu kena PHK, kita bilang 9 juta PHK," ujar Anton.
Anton memaparkan data yang dimiliki Indonesia tidak sesuai antar lembaga pemerintah. Pasalnya dari data BPJS, pegawai yang di PHK bisa dilihat dari Jaminan Hari Tua (JHT) yang diklaim ada 900 ribu orang.
"JHT ada 900 ibu lebih, karena dia di PHK. Masih banyak yang belum terdaftar BPJS dan yang terjadi PHK cukup keras," papar Anton.


sumur