Jakarta, Sayangi.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai sikap Gubernur DKI Jakarta yang enggan memberikan ganti rugi terhadap warga Kampung Pulo yang akan direlokasi sebagai pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur yang dibuatnya sendiri bersama Joko Widodo.

"‎Ahok melanggar Pergub kalau membebaskan tanah tidak sesuai Pergub yang dibuatnya sendiri, yakni seperti untuk pemegang sertifikat hak milik (SHM), akan dibayar 100 persen dari NJOP. Sedangkan pemegang akta jual beli atau girik, dibayar 80 persen dari NJOP. Namun untuk penggarap tanah negara, diberikan 25 persen NJOP. Hal ini sesuai dengan Pergub DKI nomor 290/2014 tentang ganti rugi tanah di DKI," tegas Taufik kepada Sayangi.com, Jum'at (21/8).

Karena Pergub tersebut ditandatangani oleh Jokowi saat menjabat sebagai gubernur, Taufik menilai Ahok telah melawan keputusan Jokowi.

"‎Itu juga artinya Ahok melawan Jokowi karena yang tanda tangan Pergub adalah Jokowi ketika menjadi gubernur," ujar Taufik.

Lebih lanjut Politis dari Partai Gerindra itu juga menyangkan pelaksanaan penertiban yang tidak mengindahkan hak-hak kemanusiaan sehingga mengakibatkan banyak korban luka. Oleh karena itu pihaknya akan memanggil Ahok untuk meminta pertanggungjawabannya.

"Saya minta ketua dewan memanggil gubernur untuk mempertanggung jawabankan keputusan soal kampung pulo," kata Taufik.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tetap kekeuh tak mau memberikan ganti rugi terhadap warga Kampung Pulo. Ia beranggapan warga yang tinggal di kawasan rawanj banjir tersebut tidak berhak mendapat ganti rugi.

"Warga membangun rumah tanpa izin mendirikan bangunan. Mereka tak berhak minta uang ganti rugi. Ya bangkrut DKI kalau orang yang tak berhak menerima ganti rugi diberikan ganti rugi," kata Ahok di Pluit, Jum'at (21/8).

Sumber Waras

ada yang penipu, ada yang asik nonton sinetron