RESHUFFLE KABINET: Pram Masuk, Tapi Mega Gagal Gusur Rini?

Jakarta - Sebelum menyatakan bersedia menerima pinangan Presiden Joko Widodo untuk menjadi Sekretaris Kabinet, Pramono Anung terlebih dulu meminta izin kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. "Harus ada ketertiban aturan main, maka saya minta izin dulu pada Ketua Umum PDI Perjuangan," kata Pramono usai pelantikan di Istana Negara, Rabu 12 Agustus 2015.

Menurut Pramono, Presiden Jokowi ternyata memingangnya menjadi Sekretaris Kabinet sejak tiga pekan lalu. "Secara formal, tiga minggu lalu saya ditelepon," katanya. Saat itu, Jokowi menanyakan apakah dia bersedia menjadi Sekretaris Kabinet. Saat itu, Pram tidak langsung mengiyakan karena harus meminta izin pada Megawati. "Dan Alhamdulilah diizinkan."

Minggu pekan lalu, Jokowi mengundang Pramono ke Istana. Dalam pertemuan selama 45 menit itu Jokowi menyampaikan bahwa akan ada pelantikan dalam waktu dekat. Pramono mengaku diberi wejangan khusus oleh Jokowi. Wejangan yang diberikan yaitu memperbaiki komunikasi ke dalam dan luar Istana, termasuk dengan partai politik.

Presiden Joko Widodo kemarin siang resmi melantik enam menteri baru di dalam jajaran kabinet kerja. Enam menteri baru yang dilantik yaitu Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian, Rizal Ramli sebagai Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan yang akan merangkap jabatan sebagai Menkopolhukam dan Kepala Kantor Staf Presiden. Kemudian Sofyan Djalil sebagai Kepala Bappenas, Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan, serta Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet.

Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Kabinet, Pramono pernah menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) periode 2009-2014. Di PDI Perjuangan, pria kelahiran Kediri 11 Juni 1963, itu sempat menjadi Sekretaris Jenderal.


Rini Bertahan


Jauh sebelum perombakan kabinet, kubu Megawati dikabarkan kecewa terhadap menteri-menteri Kabinet Jokowi, terutama Menteri BUMN Rini M Soemarno.


Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Achmad Basarah pernah mengingatkan bahwa PDIP memiliki kekuatan terbesar, 109 kursi di DPR. Tapi, jumlah menteri dari PDIP sama dengan NasDem, yang hanya punya 39 kursi di DPR.

"Seharusnya 12 menteri, tapi itu kan terlalu banyak, jadi sembilan saja cukup," kata Basarah, akhir Juni lalu, --meski belakangan pernyataan Basarah diralat Pramono Anung, yang menyebutkan itu bukan sikap resmi partai.

Menurut salah seorang sumber Tempo ketika itu, kursi Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Soemarno dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, termasuk yang digoyang. Rini dan Andi adalah dua orang yang selama bertahun lalu dikenal karib dengan Megawati dan pernah diminta bergabung dalam Tim Sebelas yang dibentuk Megawati untuk menyiapkan pencalonan Jokowi sebagai presiden.

Setelah Jokowi terpilih dan dilantik, situasinya terbalik. Sebab, mereka dianggap tidak bisa menjadi jembatan Lenteng Agung--tempat PDIP berkantor--dengan Istana. Kubu PDIP ngotot Andi dan Rini harus diganti atau digeser.

Ketika itu, Rini dan Andi enggan menanggapi soal serangan itu. "Yang tahu kerja saya sebagai menteri itu Presiden. Silakan beliau yang memutuskan," kata Rini. Demikian juga Andi. "Saya manut evaluasi Presiden."

SUMBER..........