[quote=]JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut banyak penyalahgunaan terjadi pada dana Kartu Jakarta Pintar (KJP). Dana yang seharusnya digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah bagi peserta didik itu justru disalahgunakan oleh oknum tertentu. 

Basuki mengaku memang sengaja merancang KJP sebagai kartu identitas yang berbasis kartu ATM. Oleh karena itu, ia dengan mudah melacak siapa pun yang menyalahgunakan dana KJP.  

"Penyalahgunaannya terlalu besar. Dengan transaksi seperti ini, kami jadi bisa melacak. Saya tidak mau semuanya terbuka (bebas digunakan) kepada mereka," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/8/2015) malam.  

Melihat banyaknya penyalahgunaan dana KJP, Basuki mengambil kebijakan bahwa pemegang KJP hanya dapat membelanjakan perlengkapan sekolah serta buku pelajaran di Jakarta Book and Edu Fair 2015. 

Saat bertemu dengan pengurus Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) sebagai penyelenggara acara tersebut, mereka menjanjikan pemberian potongan harga besar-besaran bagi pemegang KJP. Namun kenyataannya, Basuki menemukan harga-harga perlengkapan sekolah yang dijual di Jakbook and Edu Fair jauh lebih tinggi dibanding harga pasaran. 

Akhirnya, Basuki mengubah kebijakannya. Ia mengizinkan pemegang KJP membeli perlengkapan sekolah dengan harga lebih miring di toko buku ataupun pasar. Dengan syarat, transaksi tersebut tetap nontunai atau menggunakan mesinelectronic data capture (EDC) Bank DKI, ATM Bersama, dan Prima. 

"Ada kasus, anak merasa belum terima kartu ATM. Bisa saja ada oknum yang ambil kartu ATM itu. Dia tarik dana tunai Rp 50.000, terus belanja sampaidikumpulin Rp 500.000-Rp 700.000, dan dia belanjakan (bensin) di SPBU." 

"Dia salah sudah mainkan (KJP). Dia enggak sadar, untuk membuat KJP kan ada alamatnya. Kami cek, dan pihak ini (yang menyalahgunakan KJP) saya gugat (dengan pasal) kejahatan perbankan karena menggunakan (kartu) ATM orang lain. Bagus ini. Mereka masuk jebakan Batman kita," kata Basuki terkekeh. 

Ke depannya, Basuki berencana membuat kebijakan agar KJP tidak bisa ditarik lagi secara tunai. Rencananya, kebijakan tersebut akan terealisasi pada tahun 2016. Hal ini dilakukan untuk mencegah dana KJP disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. 

Kini, ia membuat sistem baru pembatasan tarik tunai KJP. Penarikan dana tunai oleh siswa SD hanya bisa sebesar Rp 50.000 tiap dua minggu, sementara bagi siswa SMP dan SMA Rp 50.000 tiap satu minggu. 

Jika pemegang KJP sudah menarik dana tunai Rp 50.000 dalam waktu yang ditentukan, maka pada keesokan harinya mereka sudah tidak bisa lagi menarik dana tunai KJP-nya.[/quote]



Kasian amat warga DKI, punya gubernur kerjaan nya ngejebak warga nya..

dosa apa masyarakat

http://megapolitan.kompas.com/read/2...tman.Kita.Nih.


urusan receh,
urusan triliyunan udah diberesin belom???