Ahok: Dinasti Politik Boleh, Asal Tidak Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai tidak ada yang salah dengan politik dinasti. Namun, tentu saja harus memiliki tujuan politik yang baik.

Hal itu dikatakan pria yang akrab disapa Ahok itu menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pembatasan larangan keluarga petahana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

"Kamu mau dinasti, asal mau mati buat masalah rakyat ya boleh saja. Kalau mau bekerja buat rakyat kenapa enggak boleh?" kata Ahok, usai menghadiri gelar pasukan Operasi Ketupat 2015 di lapangan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (9/7/2015).

Namun, Ahok mengingatkan, politik dinasti haram dilakukan kalau tujuannya untuk korupsi. Dinasti korupsi merupakan politik yang perlu dicegah sebelum berkembang.
Di Amerika Serikat, kata Ahok, mantan Presiden Amerika Serikat John F Kennedy membangun politik dinasti dengan tujuan positif. Dinasti Kennedy bekerja mati-matian untuk rakyat.
"Nah kalau kita kan dinasti korupsi ramai-ramai, memanfaatkan kekuasaan untuk berkuasa kembali," jelas Ahok.

Menurut mantan Bupati Belitung ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan konvensi anti-korupsi PBB tahun 2013 merupakan kunci dari pemberantasan korupsi berkedok dinasti politik. Salah satunya dengan adanya pembuktian harta terbalik.
"Sekarang orang mau enggak ngeluarin duit sekeluarga kalau mesti pakai pembuktian harta terbalik? Enggak berani, mana mau dia," kata Ahok.

Selain itu, Ahok juga menyoroti soal komitmen pemberantasan korupsi. Selama ini, belum ada ketegasan dalam memberantas penyakit yang menggerogoti uang negara.

"Bicara demokrasi kita sepakat satu suara, tapi soal korupsi kita belum pada sepakat, kalaupun iya cuma, tanda tangan doang. Harusnya gaji naikin saja sesuai profesional. Daripada gaji kecil tapi ngambil-ngambil korupsi. Bayangin saja, masa gaji presiden lebih kecil daripada gaji Gubernur BI?" ujar Ahok.

Link megapolitan.kompas.com/read/2015/07/09/11304571/Ahok.Kalau.Kita.Dinasti.Korupsi.Ramai-ramai

YAILAH BOLEH, LIHAT DONG DINASTI POLITIKNYA DI BELTIM

DIDUGA MENIPU, ADIK AHOK DIGARAP POLISI



PANGKALPINANG - Basuri Tjahaja Purnama yang merupakan adik kandung dari Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok harus berurusan dengan polisi. Sebab, Bupati Belitung Timur (Beltim) itu diduga melakukan penipuan terhadap PT Mulya Artha Jaya Utama (MAJU) senilai Rp 400 juta.

Dia pun diperiksa penyidik Polda Bangka Belitung Rabu (15/1). Kasubdit II Dit Reskrimum Polda Bangka Belitung AKBP Rudi Purwanto menjelaskan, pemeriksaan orang nomor satu di Beltim itu untuk menindak lanjuti laporan Dirut PT Mulya Artha Jaya Utama (MAJU) Iwan Arif.

Sang bupati berjanji akan mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan itu asal membayar Rp 400 juta. Namun, setelah PT MAJU memberikan uang sesuai dengan yang diminta Basuri, IUP itu tak kunjung terbit. "Sementara ini kami masih menyimpulkan kasusnya mengarah ke unsur penipuan," kata Rudi.

Rudi juga membeberkan bahwa saat diperiksa Basuri mengaku bahwa Rp 250 juta dari uang itu telah digunakan untuk program perjalanan umroh PNS. Sedangkan sisanya, Rp 150 juta diserahkan ke Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Beltim.
"Bupati mengakui telah menerima paket perjalanan umroh dari pihak pelapor, sisanya diberikan ke Distamben. Kami masih mengumpulkan barang bukti. Sebenarnya juga terungkap bahwa IUP sudah dikeluarkan, tetapi IUP keluar setelah korban melapor," jelasnya.

Menurut informasi yang didapat wartawan di lapangan, Basuri juga sempat didatangi oleh salah seorang pengusaha dan mantan Kapolres Beltim AKBP Edison untuk mempertanyakan IUP tersebut. "Itu hal yang wajar, kalaupun mereka mempertanyakan mengapa IUP tak kunjung keluar, itu sah-sah saja. Asalkan tak masuk dalam unsur pidana," kata Rudi. (lay)

Link: m.jpnn.com/news.php?id=211139

Boleh menipu asal tidak korupsi