Dianggap Merusak Sistem PPDB, Sekolah Swasta Minim Peminat

BALIKPAPAN — Polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2014 di Balikpapan rupanya terus bergulir. Ratusan guru swasta mendatangi kantor DPRD, Kamis (17/7) memprotes adanya penambahan rombongan belajar (rombel) atau jumlah siswa dalam satu kelas bagi sekolah negeri.

Dalam aksi unjuk rasa ini para guru meneriaki nama Ketua DPRD Andi Burhanuddin Solong (ABS) yang dianggap makelar siswa titipan dan merusak sistem PPDB. Ia pun diminta mundur dari jabatannya karena dianggap tidak tegas.

“Kami minta hak-hak kami jangan dikebiri dan laksanakan perwali secara benar. Jangan paksakan adanya rombel atau penambahan jumlah siswa. Semua harus sesuai dengan peraturan,” teriak demonstran di depan Gedung Wakil Rakyat, Jalan Jenderal Sudirman.

Diketahui, dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Balikpapan Nomor 14 Tahun 2012 tentang PPDB disebutkan jumlah siswa per kelas maksimal 36 orang. Namun, dengan adanya penambahan rombel maka jumlah siswa per kelas bisa mencapai 40 orang. Hal ini berlaku untuk semua sekolah, mulai tingkat SD/MI, SMP/MTs hingga SMA/MA/SMK Negeri.

Dengan demikian, banyak orangtua yang memaksa anaknya masuk ke sekolah negeri. Termasuk meminta “jalur kilat” kepada oknum anggota DPRD agar bisa diterima. Akhirnya, sekolah swasta minim mendapatkan siswa. Padahal, perwali tersebut bertujuan agar semua sekolah baik negeri dan swasta mendapatkan siswa dengan merata atau sesuai kuota yang telah ditetapkan.

Menurut Koordinator Aksi Ridwansyah, dengan adanya penambahan rombel ini sejumlah sekolah swasta mengalami penurunan penerimaan siswa dibandingkan tahun sebelumnya.

“Pada PPDB tahun sebelumnya jumlah siswa baru per kelas yang kami miliki bisa mencapai 40 siswa, namun PPDB tahun ini sangat berkurang. Bahkan, ada salah satu sekolah swasta yang hanya menerima dua murid baru,” jelasnya.

Dalam aksi ini para demonstran menuntut empat poin kepada DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan. Pertama, PPDB mendatang harus secara online dan transparan. Kedua, Perda Pendidikan Balikpapan harus secepatnya dibuat dan disahkan. Ketiga, lakukan survei dan pendataan terhadap rombel serta mengeluarkan siswa yang terbukti titipan dari oknum dewan. Keempat, hilangkan intervensi dari pihak yang tidak memiliki kewenangan di dalam PPDB selain dari Dinas Pendidikan (Disdik) dan Pemerintah Kota sesuai tupoksi masing-masing.

Sayangnya, dalam aksi itu tidak ada satu anggota dewan pun yang menerima kedatangan para guru. Ketua DPRD Andi Burhanuddin Solong dikabarkan sedang di luar kota. Setelah itu, para guru yang berjumlah sekitar 200 orang bergeser ke Kantor Wali Kota yang berada di seberang Gedung Wakil Rakyat.(*/fil/tom/k8)


m.kaltimpost.co.id/berita/detail/85454-dewan-makelar-siswa-titipan

--------------------------

para anggota dHewan di Balikpapan emang kreatif ,apapun bs dibuat jd lahan basah termasuk penerimaan siswa baru.
denger" td pas dipasar ada ibuk" ngomong kl anaknya masuk sma lewat jalur belakang kena 10 jt