IPI: Butuh Syarat People Power untuk Gulingkan Jokowi
27 JUN 2015


Presiden RI, Joko Widodo

Rimanews - Pemerintahan Jokowi-JK diyakini masih akan tetap bertahan minimal sampai akhir periodenya yakni 2019 mendatang.

“Saya masih berkeyakinan pemerintahan Jokowi-JK akan bertahan sampai 2019 mendatang,” demikian disampaikan Pengamat Politik Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, saat acara buka puasa bersama di markas Forum Wartawan Joeang (FWJ) Menteng Jakarta, Jumat (26/06/2015).

Walaupun banyak sekali kalangan masyarakat yang kontra dan ingin Jokowi lengser dari jabatannya menyusul banyaknya kritikan buruk dari publik, Karyono berpendapat jika belum adanya syarat yang bisa menggulingkan Jokowi untuk mengendalikan negara ini. Salah satunya adalah adanya gerakan people power.

"Saya belum melihat adanya gerakan people power saat ini. Saya rasa masih sangat jauh untuk (berpandangan) ke sana. Butuh syarat untuk menuju (suksesnya penggulingan Jokowi) ke sana," ungkapnya.

Disebutkannya, salah satunya harus ada krisis ekonomi yang parah, kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin sudah parah, dan lain sebagainya.

"Itu baru bisa timbul yang namanya people power," terangnya.

Terkait banyaknya kritikan tentang raport merah kepemimpinan Jokowi hingga beberapa melesetnya janji nawacita, mantan Kader GMNI ini menilai jika memang menjalankan program nawacita bukan persoalan mudah. Terlebih lagi menurut Karyono, usia kepemimpinan Jokowi saat ini masih terbilang dini.

“Tantang nawacita itu besar. Pemerintahan Jokowi-JK memang belum menjalankan janji-janjinya, karena usia pemerintahannya kan masih terlalu dini,” sambungnya.

Selain itu, kata Karyono, salah satu kendala Jokowi dalam menjalankan program nawacita tersebut, adalah banyaknya pihak-pihak yang tak ingin program mulia seperti yang dijanjikan Jokowi tersebut berjalan.

"Kondisi ini yang membuat Presiden Jokowi berada pada status dilema," bebernya.

Dikatakan dia, banyak pihak-pihak yang tidak suka dengan berjalannya nawacita, banyak kalangan yang merasa terganggu. Ya mereka ada di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

"Nah itulah kenapa posisi Jokowi saat ini sangat dilematis. Dia harus bersinggungan dengan kekuatan yang sangat besar,” terangnya.

Maka itu, Karyono mengajak agar masyarakat mampi mengedapankan optimisme agar Indonesia semakin maju lagi. Untuk Indonesia lebih baik tanpa landasan adanya optimisme kolektif, yang ada hanya pesimisme. Jika pesimis, ya Indonesia saya kira tidak akan lebih baik.

"Banyak kalangan yang menginginkan Jokowi mundur, tapi pertanyaanya apakah jika pahit-pahitnya Jokowi mundur, Indonesia akan lebih baik?," pungkasnya.
http://nasional.rimanews.com/politik...lingkan-Jokowi


Mungkinkah analisa Jokowi bakal dilengserkan diganti JK terbukti?
Kamis, 19 Maret 2015 06:25

Merdeka.com - Setelah pelantikan Jokowi dan Jusuf Kalla menjadi presiden dan wakil presiden pada Oktober tahun lalu panasnya tensi politik nasional sempat menurun setelah Jokowi bertemu dengan Prabowo Subianto. Keduanya sepakat bekerjasama membangun bangsa dan tak ada dendam satu sama lain akibat Pilpres.

Namun belakangan, konstelasi politik kembali memanas. Pemicunya adalah terjadi kisruh di internal parpol anggota Koalisi Merah Putih (KMP) yakni PPP dan Golkar. Apalagi Menkum HAM Yasonna Laoly yang notabene anak buah Jokowi di pemerintahan dinilai kubu yang berseteru campur tangan dan melakukan intervensi dengan mengakui salah satu kubu.

Hal itu sontak memicu para elite KMP bersuara. Salah satu komentar paling keras disampaikan oleh Ketua DPP Gerindra Arif Puyuono. Tak tanggung-tanggung Arif menuding Wapres Jusuf Kalla berada di belakang kisruh PPP dan Golkar.

"Hari ini sebagian parpol menganut liberalisasi parpol dengan ideologi mirip-mirip kapitalisme, dalam merampok keuangan dan kekayaan negara. Tapi prahara ini diciptakan bukan oleh parpol, tapi pemerintahan sendiri. Tapi saya cenderung menyatakan bahwa aktor di balik semua ini bukan ke Jokowi, tapi ke Jusuf Kalla. Hal ini bisa dilihat saat JK bersama SBY yang saat itu juga terlihat memainkan kapasitas dan perannya di internal Golkar," kata Arif dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/3).

"Indikasinya sama gitu loh dengan yang sekarang. Hanya bedanya sekarang ayam aduannya itu Agung Laksono. Maka kalaupun Agung terpilih sebagai ketua umum Golkar yang sah, dia nanti masih akan tersandera oleh kepentingan aktor utamanya," katanya menambahkan.

Arif mengatakan analisanya itu sungguh beralasan. Sebab, jika melihat secara karakter, bargaining position Jokowi saat ini tak sedominan JK dalam perpolitikan nasional.

Tak cuma itu, dia juga mewanti-wanti para pendukung Jokowi agar mengawasi manuver yang terjadi di lingkaran sekitar Jokowi. Sebab, dia menduga ada skenario untuk menjatuhkan Jokowi dari kursi presiden.

Dia menyebut ada kemungkinan setelah Jokowi dilengserkan, maka Jusuf Kalla akan naik menjadi presiden dan Puan Maharani menjadi wapres.

"Maka saya sarankan, berhati-hatilah bagi Jokowi dan para relawannya, karena ada konstelasi yang diduga akan menjatuhkannya. Sehingga nanti settingannya bisa saja Jokowi dijatuhkan, JK naik dan Puan yang jadi wakilnya. Hal itu mungkin saja terjadi, karena peran PDIP yang saat ini sangat-sangat dominan di pemerintahan," katanya.

Lantas mungkinkah Jokowi bakal dilengserkan kemudian digantikan oleh JK?

Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandez menilai dugaan itu sangat spekulatif dan tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebab, tudingan politikus Gerindra itu bahwa ada skenario Jokowi bakal dilengserkan lantas JK akan naik menjadi presiden tak didukung dengan data-data yang valid.

"Pernyataan yang spekulatif dan tak bisa dipertanggungjawabkan. Pernyataan itu tak didukung data-data yang valid, tidak baik untuk pembangunan demokrasi kita," katanya kepada merdeka.com, kemarin malam.

Menurutnya, untuk melengserkan seorang presiden tidaklah mudah. Sebab, ada proses panjang yang harus dilalui. Salah satunya adalah harus mendapat dukungan mayoritas anggota DPR dalam paripurna.

"Dan tidak mudah untuk mendapat dukungan mayoritas di DPR," katanya.

Dia mengatakan, jika seandainya mayoritas anggota DPR setuju maka tantangan berat selanjutnya yang harus dilalui adalah meyakinkan Mahkamah Konstitusi ( MK) agar mau memutus bahwa presiden telah berbuat pelanggaran berat seperti berkhianat pada negara, korupsi dan sebagainya.

"Jika seandainya di MK gol tantangan berat selanjutnya di MPR, karena gak mudah dapat dukungan mayoritas di MPR. Itu tantangan politik," katanya.

Karena itu, dia menilai isu pelengseran Jokowi lalu diganti JK sulit terjadi. Sebab, proses pelengseran begitu pelik dan sulit.

"Itu isu yang tak bisa dipertanggungjawabkan dan sangat tendius," katanya.
http://www.merdeka.com/politik/mungk...-terbukti.html


Mega : Bukan Lagi Ingin Reshufle, Tapi Jokowi Lengser!
27 April 2015 15:42 wib

JAKARTA (voa-islam.com) - Tampaknya 'Teuku Umar" belum puas dengan berbagai pernyataannya di Kongres Bali, yang jelas-jelas mengatakan Jokowi itu hanyalah 'PETUGAS PARTAI'. Isyarat dari 'Teuku Umar' ingin Jokowi lengser, bukan lagi reshufle kabinet.
Hal itu, seperti diungkapkna oleh politikus PDI Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon yang melakukan 'pukulan politik' terhadap Presiden Jokowi. Tonjokan politik yang dilakukan oleh Effendi Simbolon, hampir pasti atas restu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Effendi menegaskan, untuk mengembalikan kewibawaan negara dan pemerintah, maka harus dilakukan REPOSISI PRESIDEN, ujarnya. Sebab, reshuffle kabinet tidak dapat menyelesaikan persoalan negara.

"Reposisi Presiden Jokowi," kata Effendi, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/4/2015). Hal itu satu-satunya jalan yang dapat mengembalikan kewibawaan negara dan pemerintah Indonesia. Benarkah?

Effendi tahu bahwa perombakan kabinet merupakan alternative untuk memperbaiki kinerja pemerintahan Jokowi. Namun, Effendi melihat, reshuffle kabinet itu tidak banyak gunanya, sehingga dia menginginkan reposisi presiden alias penggusuran/pelengseran Jokowi dari istana.

Tidak aneh, sebab Effendi selama ini sering menyatakan, sudah saatnya pemakzulan atau impeachment terhadap Presiden Jokowi dilakukan. Alasannya macam-macam, namun alasan ekonomi-politik nampaknya yang paling menentukan.

Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) menjadi bukti bahwa tim ekonomi pemerintahan Jokowi lemah. Dan kondisi itu tak pernah terjadi di era kepresidenan Habibie sampai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga tak berhasil menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Di tengah daya beli rakyat yang menurun, Jokowi juga gagal memperkuat sektor riil. Padahal sektor riil merupakan salah satu solusi yang bisa memperkuat Rupiah. Memang harus diakui bahwa sejak awal 2014 nilai ekspor cenderung menurun, karena salah satu indikatornya sektor riil tidak berkembang, stagnan.

Kabinet Jokowi harus menyadari bahwa sektor riil lebih banyak berdiri sendiri, bahkan akses ke bank-pun sulit. Sektor riil tidak pernah mendapatkan insentif memadai, sementara suku bunga tinggi, dan beban pajak tinggi.

Tak mengherankan kalau pengamat ekonomi dari Universitas Sebelas Maret, Solo, Jawa Tengah Lukman Hakim mengatakan, terpuruknya nilai Rupiah era pemerintahaan Jokowi paling buruk dibandingkan era pemerintahan Habibie sampai SBY. Dan itu memukul keras sektor riil dewasa ini.

Suara-suara yang sumbang itu, terus muncul dari dalam PDIP, bersamaan dengan kegagalan Jokowi mengelola negara. Bukan semata karena faktor para menterinya yang dinilai negatif, tapi lebih karena faktor kepemimpin Jokowi yang 'under capicity'. Dari walikota terus langsung presiden.

Jokowi produk sebuah rekayasa kalangan liberal, sekuler, 'Asing dan A Seng' yang menggunakan media massa dan media sosial, yang melakukan kampanya secara massal atas produk mereka yaitu Jokowi. Sekarang 'Jokowi' nampak sebagai produk yang gagal, dan di mana pertanggungjawaban mereka, yang sudah membuat rakyat semakin menderita.
http://www.voa-islam.com/read/indone....4GCIhfka.dpbs


Sri Bintang: Jokowi Lengser dan Harus Masuk Penjara

intelijen - Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera lengser dari kekuasaan dan segera masuk penjara karena terlibat dalam berbagai korupsi seperti saat berkuasa di Jakarta, Solo maupun jadi presiden.

“Setelah lengser, Jokowi segera masukkan penjara akan tidak lari ke luar negeri,” kata aktivis politik Sri Bintang Pamungkas kepada intelijen, Rabu (1/4).

Kata Sri Bintang, berdasarkan laporan BPK untuk keuangan APBD DKI Jakarta 2013, negara dirugikan Rp1,54 triliun. “Belum lagi korupsi pengadaan bus TransJakarta. Ini harus diungkap semua, jangan hanya mengorbankan bawahan saja,” papar Sri Bintang.

Selain itu, kata Sri Bintang, Megawati sudah mengetahui rencana Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP. “Padahal PDIP itu milik Megawati, rencana Jokowi sudah diketahui loyalis Megawati,” ungkapnya.

Lanjut Sri Bintang, rencana Jokowi menguasai PDIP membuat loyalis Megawati segera menjatuhkan Jokowi dari kursi presiden. “Megawati pun sudah merestui untuk segera menggulingkan Jokowi. Kabarnya Puan disiapkan mendampingi JK, jika Jokowi lengser,” pungkasnya.
http://www.intelijen.co.id/sri-binta...masuk-penjara/


Politisi PDIP: Sekarang Saatnya Lengserkan Jokowi!
Senin, 26 Januari 2015 - 19:31 wib

JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon, menegaskan, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan pemakzulan (impeachment) terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jika ingin melakukan impeachment sekaranglah saatnya. Karena banyak celah yang bisa dilakukan (untuk memakzulkan Presiden)," katanya saat diskusi publik bertajuk Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta, Senin (26/1/2015).

Kendati tidak menjelaskan secara detail persoalan yang bisa membuat Presiden yang diusung PDIP itu jatuh, Effendi hanya menyoroti soal kebijakannya terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kata dia, Presiden telah melangkahi Undang-Undang karena menentukan harga BBM bersubsidi melalui mekanisme pasar.

"Kok menempatkan harga BBM bersubsidi sesuai harga pasar. Itu kan melanggar Undang-Undang. Makanya, keluarlah itu Keppres tercepat untuk menurunkan kembali (harga BBM)," terangnya.

Terlebih, dengan adanya berbagai kekisruhan yang terjadi di pemerintahan, Effendi memprediksi kalau Jokowi tidak akan lama memangku jabatan Presiden. "Saya kira tidak sampai dua tahun. Paling dalam hitungan bulan sudah lengser," cetus Effendi.
http://news.okezone.com/read/2015/01...gserkan-jokowi

------------------------------------



Banyak publik di Indonesia keliru menafsirkan 'pernyataan keras' daripada beberapa politisi PDIP sendiri yang tampaknya berkehendak melengserkan Jokowi. Sebenarnya justru sangat-sangat jauh dari niat mereka yang sesungguhnya. Bukti mutakhir, ketika ada issue Jokowi akan meresuffle kabinetnya, serta merta parpol PDIP ini minta tambahan 5 jatah menteri baru di kabinet Jokowi pasca reshuffle yad. Jadi lakon sinetron politisi PDIP itu sebenarnya memang mau berniat melengserkan presiden Jokowi secara serius atau sekedar untuk minta perhatian presiden Jokowi karena selama ini merasa hanya diberi jatah sedikit di kekuasaan? Itu jelas dua hal yang sangat berbeda jauh!

Issue 'lengserkan Jokowi' sebenarnya lebih mencerminkan kecemasan dan kekhawatiran PDIP dan KIH sendiri akan kemungkinan lawan-lawan poltiknya melengserkan Jokowi dalam tempo 2 tahun kedepan.

Issue itu berhasil memancing reaksi berbagai pihak, diantaranya Prabowo Subianto yang 'terpancing' datang ke Istana Jokowi dan menyatakan diri pribadinya dan KIB akan memberikan dukungan penuh pada Jokowi hingga 5 tahun kedepan.

Issue yang dijual PDIP itu, juga berhasil memancing sikap TNI yang segera mengangkat Jokowi sebagai "warga Kehormatan" TNI (meskipun itu dinilai tindakan konyol karena bukankah Presiden itu Panglima Tertingginya TNI?) sebagai bentuk simbol dukungan penuh kepada Presiden yang berkuasa.

Bahkan gerakan mahasiswa yang mulai terpancing, juga akhirnya bisa dijinakkan dengan baik oleh Presiden Jokowi, yang disebut-sebut wartawan telah menggunakan jurus perang ala Sun Tzu dengan mengundang makan malam ke Istananya. Keampuhan 'jamuan makan malam' itu berbuah sukses, kini mahasiswa Indonesia yang tadinya mulai kritis itu, malahan BEM se Indonesia mendukung bapak Presiden Jokowi. Dengan telah dijinakkan unsur poltisi di DPR, militer, dan mahasiswa, maka siapa lagi yang berani-berani berniat melengserkan Jokowi pada saat ini? Taktik strategi PDIP memang jitu!