]Mungkin kita sering mendengar ketika calon Kepala Daerah sedang berkampanye dan mereka sering mengumbar janji, misalnya biaya pendidikan dan kesehatan langsung digratiskan. Ada lagi pembangunan ini dan itu atau pemberdayaan ekonomi masyarakat, faktanya setelah mereka terpilih janji-janji itu tidak dilaksanakan atau tidak mengubah apapun, kecuali harapan kosong dan ternyata janji-janji itu hanyalah bualan bagi orang yang mempunyai keinginan akan sesuatu dan ingin mencapai tujuan tertentu. Janji dijadikan sebagai alat transportasi menuju ambisinya dengan cara memanipulasi keindahan dengan menghidangkan harapan-harapan yang kosong namun penuh dengan kebohongan.

Sebenarnya ada dua watak binatang yang terselip pada setiap insan politik yakni Merpati dan Ular. Seorang politisi memiliki watak merpati yang lembut dan penuh kemuliaan dalam memperjuangkan idealisme, namun seorang politisi juga mempunyai watak seperti ular yang licik dan jahat serta selalu berupaya untuk memangsa merpati, konyolnya yang sering menonjol pada watak seorang politisi justru sisi ular ketimbang watak merpatinya. Sehingga untuk mencapai tujuan atau untuk mendapatkan jabatan, etika politik sering diabaikan.

Layaknya merpati yang lembut dan penuh kemuliaan dalam memperjuangkan idealismenya, Sudahkah Walikota dan Wakil Walikota depok periode 2011-2016 memenuhi janji kampanye yang disampaikannya pada pemilukada tahun 2010. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada masa kampanye pemilukada tahun 2010, Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdul Somad telah menyampaikan delapan program unggulan yang digembar-gemborkan dalam kampanyenya. Berikut ini janjinya :

1. Gratis biaya pendidikan untuk SD, SMP dan SMA Negeri
2. Menyediakan 1 SMA/SMK Negeri di setiap Kecamatan,
3. Menyediakan 100 beasiswa kuliah di Perguruan Tinggi untuk siswa-siswi yang berprestasi
4. Memberikan layanan gratis untuk pasien penderita Demam Berdarah Dangue (DBD) di kelas III Rumah Sakit Umum Daerah
5. Pemberian santunan kematian
6. Betonisasi jalan lingkungan
7. Memberi kredit tanpa bunga sebesar masing-masing Rp 5 juta untuk 5000 Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
8. Pemberdayaan ekonomi 3000 pemuda

Selain memiliki 8 program unggulan tersebut, Nur mahmudi Ismail selaku Walikota Depok juga memiliki visi dan misi membawa perubahan dan perkembangan positif bagi Kota Depok. Visinya adalah mewujudkan depok kota maju dan sejahtera. Dan misinya adalah mewujudkan pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informasi, mewujudkan SDM unggul, kreatif dan relijius, mewujudkan infrastruktur dan lingkungan yang nyaman, serta mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Lalu apakah delapan program unggulan serta visi dan misinya itu sudah berjalan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Sudahkah janji kampanye tersebut terealisir selama masa jabatannya ? kita ambil dua contoh program yang dijanjikan tersebut, misalkan program memberi kredit tanpa bunga sebesar masing-masing Rp 5 juta untuk 5000 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta program pemberdayaan ekonomi 3000 pemuda.

Apakah kedua contoh program tersebut sudah dijalankan, karena sampai saat ini kedua program belum tersebut tidak terlihat hasilnya. Realisasi janji kampanye ini tidak jelas, alhasil terlihat dari tingkat pengangguran di Kota Depok semakin meningkat dari tahun ke tahun dan sudah mendekati angka 100 ribu orang menganggur.

Sungguh ironis, bukan hanya janji kampanye yang belum terlihat hasilnya tetapi justru selama dua tahun berturut-turut, Kota Depok malah mendapat prestasi sebagai Kota dengan pelayanan publik terburuk se Indonesia, hal ini berdasarkan survei indeks integritas sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Prestasi ini ternyata tidak sesuai dengan misi yang disampaikannya bahwa akan mewujudkan pelayanan publik yang professional. Begitu juga dengan misi ingin mewujudkan SDM unggul dan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, apakah ini juga sudah terwujud ?

Sebagai gambaran pertama tentang ingin mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, Walikota Depok pernah menyampaikan bahwa Balai Latihan Kerja (BLK) di Kota Depok belum dibutuhkan keberadaannya, alasan yang disampaikan oleh Nur Mahmudi bahwa BLK tidak perlu karena di Depok sudah banyak perguruan tinggi yang menyediakan latihan kerja, lebih jauh Nur Mahmudi mengatakan BLK hanya menghabiskan biaya besar, dari pada menghabiskan biaya besar lebih baik mengadakan pelatihan di perguruan tinggi terdekat.

Pernyataan ini disampaikan oleh beliau empat tahun yang lalu. Benarkah pernyataannya itu ? Karena faktanya, sampai saat ini, pernyataan orang nomor satu di Kota Depok itu ternyata tidak berbanding lurus dengan kenyataan yang ada. Sudahkah perguruan tinggi yang dimaksud itu melakukan pelatihan kerja bagi warga Kota Depok ?

Justru saat ini, ironisnya salah satu pejabat di Dinas Tenaga Kerja Kota Depok menyampaikan bahwa sumber daya manusia yang kualifikasinya rendah menjadi penyebab pengangguran di Kota Depok meningkat sangat tajam. Coba kita lihat perkembangan jumlah pengangguran tiga tahun yang lalu dan saat ini. Menurut data BPS Kota Depok sebanyak 86.387 jumlah masyarakat menganggur, dan 10.609 jumlah pencari kerja pada tahun 2013, sedangkan Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Depok pada tahun 2010, peta ketenagakerjaan di Kota Depok, jumlah pengangguran sebanyak 73.874 orang, terdiri dari 35.629 laki-laki dan 38.425 perempuan.

Menjadi sebuah pertanyaan, ketika Walikota Depok empat tahun yang lalu menyampaikan bahwa Balai Latihan Kerja atau BLK belum dibutuhkan. Saat itu jumlah pengangguran di Kota Depok sebanyak 73.874 orang, tiga tahun kemudian, apakah ada perubahan yang berarti. Kalau faktanya pengangguran di Kota Depok meningkat menjadi 86.387 orang, faktor penyebabnya yakni jumlah sumber daya manusia yang kualifikasinya rendah menjadi penyebab pengangguran di Kota Depok meningkat sangat tajam. Lucu memang disatu sisi Walikota Depok menyampaikan bahwa Balai Latihan Kerja belum diperlukan, tapi disisi yang lain justru salah satu pejabat di Kota Depok menyampaikan bahwa penyebab meningkatnya pengangguran karena kurangnya sumber daya manusia yang kualifikasinya rendah.

Bicara soal mengatasi pengangguran dan kebuthan SDM unggul, sebenarnya sebuah Kota sangat ideal bila mempunyai Balai Latihan Kerja (BLK) untuk warganya. Karena salah satu fungsi dari BLK adalah memberikan keterampilan atau yang ingin mendalami keahliannya dibidangnya masing-masing. Secara umum keberadaan BLK adalah membuka beberapa bidang kejuruan seperti : Kejuruan Teknik Sepeda Motor, Kejuruan Teknisi Komputer, Kejuruan Operator Komputer, , Kejuruan Tata Busana, Kejuruan Teknik Pendingin, Kejuruan Tata Graha, Kejuruan Tata Boga dan lain sebagainya. Bahkan keberadaan BLK juga bisa memfasilitasi untuk keahlian dalam bidang bahasa asing seperti Bahasa Inggris, Jepang dan Korea Selatan.

Semua bidang kejuruan ini menjadi faktor yang tentunya sangat dicari oleh para calon pekerja. Apalagi pendidikan di BLK juga tak menuntut siswanya untuk menjadi pekerja karena dengan keahlian yang mereka punya, siswa bisa saja membuka usaha hingga bisa membuka juga lapangan pekerjaan, jadi intinya keberadaan BLK ini bisa menjadi motor penggerak dalam mengurangi angka pengangguran dan dapat menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat.

Apakah hal ini tidak disadari oleh Walikota Depok, apalagi biaya keberadaan BLK yang sangat besar menjadi alasan utama, mengapa BLK di Kota Depok belum atau tidak akan dibutuhkan keberadaannya. Kondisi ini juga tidak berbanding lurus dengan realita yang ada, kalau faktanya kebutuhan BLK tidak dapat dilaksanakan karena membutuhkan biaya yang sangat besar tetapi disisi lain justru penyerapan anggaran tidak terpakai di Kota Depok juga mengalami peningkatan yang sangat besar setiap tahunnya.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ratusan milyar dana program pembangunan di Kota Depok setiap tahun selalu harus kembali ke kas daerah karena Pemerintah Kota Depok tidak mampu mengelola anggaran. Program pembangunan di Kota Depok banyak yang tersendat akibat anggaran tidak terserap secara maksimal sehingga harus dikembalikan ke kas daerah dalam bentuk sisa lebih penggunaann anggaran (silpa). Artinya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak mampu merealisasikan pembangunan dan menyerap anggaran yang telah ditetapkan.

Peningkatan Silpa di Kota Depok ini bukanlah satu prestasi yang patut dibanggakan, karena tingginya Silpa membuktikan bahwa penyerapan anggaran di Kota Depok sangat rendah. Indiikator ini juga membuktikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok ternyata tidak sehat, Tingginya Silpa ini juga menunjukan bahwa kinerja Pemerintah Kota Depok tidak optimal, Sehingga berdampak pada macetnya program pembangunan yang langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat.

Selanjutnya sebagai gambaran kedua tentang ingin mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, Apakah hal ini sudah terwujud di Kota Depok, Jangankan memberikan kredit anggunan 5 juta untuk 5000 UKM, Justru yang terjadi, sebanyak 231 koperasi di Kota Depok telah dibubarkan. Pertanyaannya, pembinaan seperti apa yang sudah dilakukan bila faktanya banyak koperasi yang dibubarkan, Padahal koperasi in bila dibina dapat menciptakan kemandirian masyarakat berbasis potensi lokal.

Melihat beberapa contoh janji kampanye yang tidak terlihat hasilnya serta visi dan misi yang tidak sesuai dengan kenyataannya itu, tentunya masyarakat punya hak untuk menagih janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota Depok periode 2011-2016. Janji memang harus ditepati. Tidak boleh diingkari. Apalagi ini bukan janji seorang jejaka kepada pacarnya. Bukan pula janji penipu kepada calon korbannya. Bukan pula janji tukang jual obat di pinggir jalan. Ini janji seorang pejabat publik, seorang pemimpin daerah, seorang pemegang kekuasaan, penguasa yang seharusnya dituntut menjadi teladan.

Untuk itu marilah kita dukung dan sebarkan PETISI sejuta tanda tangan menagih janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota Depok periode 2011-2016i. Mari kita lipat gandakan dampak dari penyebaran PETISI ini dengan harapan teman-teman dapat merekrut orang-orang yang anda kenal untuk memberikan tanda tangan mereka. Kami ingin mempercepat pergeseran dramatis ini dengan membuatnya lebih mudah untuk membuat perubahan dengan menginspirasi semua orang agar dapat berdiri dan bersuara bersama-sama untuk sebuah keinginan agar janji kampanye bukan hanya sekedar ucapan kosong yang menghadirkan keindahan dengan harapan-harapan yang penuh dengan kebohongan.

Semoga PETISI ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi siapapun dan dimanapun berada terutama para calon kepala daerah yang akan bertarung pada pelaksanaan Pemilukada serentak yang akan dilaksanakan diseluruh Indonesia pada tahun 2015. Semoga mereka para calon kepala daerah tidak mudah mengumbar janji kampanye tanpa mampu merealisasikannya.

Sumber : Petisi Sejuta Tanda Tangan Menagih Janji Kampanye Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode 2011-2016