Sejumlah anggota DPRD dan pejabat DKI, termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan antre menjadi saksi ka­sus korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di sejumlah sekolah di ibu kota.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Budi Waseso (Buwas) usai bertemu Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (4/5), ada 10 pejabat DKI (termasukDPRD) yang bakal diperiksa penyidik terkait dugaan kasus korupsi pengadaan UPS.

Dalam pertemuan Buwas dengan Ahok, disebutkan kedua belah pihak sepakat berkoordinasi dalam menindaklanjuti kasus pengadaan UPS yang menyedot puluhan miliar APBD DKI tahun 2014.

Seperti diberitakan, sudah ada dua tersangka atas kasus UPS tersebut, yakni Alex Usman selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Zaenal Soelaiman, Kepala Disorda DKI (sebelumnya Kasudin Pendidikan Jakarta Pusat).

"Saya menghadap Pak Gubernur untukberkoordinasi menindaklanjuti penanganan kasus UPS. Karena ada beberapa saksi yang harus saya mintai keterangan dari staf-staf beliau. Jadi, saya harus minta izin dulu sama Pak Gubernur. Untuk percepatan penganan kasus ini, tentunya nanti kami dari Bareskrim akan memeriksa saksi di Mabes Polri saja, supaya tak mengganggu pekerjaan," ucap Buwas.

Namun, ketika ditanya apakah nantinya dalam pemeriksaan sebagai saksi termasuk Ahok, Buwas yang memberikanketerangan pers didampingi Ahok, hanya tertawa. "Pak Gubernur juga akan kita mintai (keterangan). Karena beliau kan penanggungjawab juga di pemerintahan," kata Buwas sambil tertawa dan saling pandang dengan Ahok.

Menurut Buwas, staf Pemprov DKI ada sekitar lima sampai 10 yang akan diperiksa, termasuk anggota DPRD.

Wakil DPRD dari fraksi PPP Abraham Luggana (H Lulung) dan Sekretaris Komisi E dari Fraksi Haura Fahmi Zulfikar telah diperiksa penyidik Bareskrim Polri sebagai saksi kasus UPS itu.

Ketika ditanya apakah Joko Widodo (Jokowi) yang kini menjabat Presiden RI juga turut diperiksa, Buwas tidak menjawabnya dengan pasti. Pasalnya, kasus UPS itu sendiri dalam masa kepeimimpinan Jokowi saat menjabat Gubernur DKI.

"Jangan tanya pasti-pasti (diperiksa) gitu dong. Artinya kita ini cari yang keterangan cukup, kalau sudah cukup mencakup semua kan enggak usah ke mana-mana. Tapi, tidak tertutup kemungkinan kami akan menangani kasus ke belakang, yaitu pada tahun anggaran 2012-2013 lantaran pihaknya menemukan bukti korupsi selain pengadaan UPS. Kalau pengadaan UPS ini kan sudah masuk perubahan dan sudah diwakili oleh Pak Ahok saat itu," katanya.

Siap diperiksa

Sementara itu, Ahok mengaku siap diperiksa jika keterangannya dibutuhkan penyidik Bareskrim. Pasalnya, dirinya juga menginginkan agar kasus tersebut cepat terungkap.

"Ya harus siap, dong. Kita langsung bantu supaya jadi terang kasusnya. Itu yang saya bilang, kan. Saya kira kira Pak Haji Lulung dan semua juga pasti senang. Supaya bisa terungkap, kan ini uang besar," ujar Ahok.

Bahkan, Ahok memuji Bareskrim berani mengungkap kasus tersebut. "Ini uang melebihi namanya uang (kasus) Hambalang atau Century sebetulnya kalau dihitung-hitung. Kalau pokir (pokok pikiran) tiap tahun cair Rp 4,5 triliun kan lumayan kalo ada faktor penyimpangan. Pokoknya kita dukung saja. Beruntung ada Kabareskrim yang berani, bersih, udah bagus," katanya.


SUMBER