Jakarta - Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana alias Lulung menyatakan penggeledahan oleh penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri di kantornya terkait kasus dugaan korupsi UPS harus sepengetahuan dia juga. Ternyata Ketua DPRD DKI menyatakan surat penggeledahan ini sudah diterima.

"Tadi Sekwan (Sekretaris Dewan DPRD) sudah memberi tahu saya, dan ada suratnya dari Bareksrim Mabes Polri," kata Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi kepada detikcom, Selasa (27/4/2015).

Prasetio sendiri mengaku mengetahui aksi penggeledahan untuk penyidikan kasus UPS tahun anggaran 2014 itu dari berita yang dia baca. Politisi PDIP ini baru saja berada di luar Jakarta dan baru mendarat di salah satu bandar udara. Dia akan segera meluncur ke Gedung DPRD.

"Saya sedang dalam perjalanan menuju Kantor Dewan. Saya baru baca berita, kebetulan saya baru mendarat di Jakarta," kata Prasetio.

Namun demikian, Prasetio masih enggan berkomentar lebih jauh terkait penggeledahan ini. Dia ingin mengecek terlebih dahulu sebelum memberi penilaian.

"Saya mau mendengar laporan dahulu, dan apa masalah yang terjadi," ujarnya.

Sebelumnya, Lulung mengomentari penggeledahan ini dengan mengaitkan dengan keberadaan pemberitahuan dari Kepolisian. Politisi PPP yang juga wakil Ketua DPRD DKI ini menilai dirinya punya hak diberitahu.

"Tanpa sepengatahuan saya nggak boleh dia (Bareskrim menggeledah). Saya punya hak juga," sambung Lulung saat dikonfirmasi wartawan.

Hari ini penyidik Bareskrim menggeledah ruang kerja Lulung dan memberi police line ruang Komisi E yang membidangi kesra. Lulung hari ini dipanggil Bareskrim untuk menjadi saksi kasus UPS namun dia berhalangan hadir karena sedang ada acara PPP di Manado.



sumber