alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / Entertainment / The Lounge /
[Ternyata] Kasus Pajak BCA Persoalan Sengketa, Bukan Pidana
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/553e08acc3cb17767f8b4568/ternyata-kasus-pajak-bca-persoalan-sengketa-bukan-pidana

[Ternyata] Kasus Pajak BCA Persoalan Sengketa, Bukan Pidana

[Ternyata] Kasus Pajak BCA Persoalan Sengketa, Bukan Pidana


Pada tanggal 21 April 2014, Hadi Poernomo dijadikan tersangka oleh KPK terkait dugaan bahwa dirinya terlibat dalam kasus pajak BCA. Hadi Poernomo dianggap telah merugikan Negara karena telah mengabulkan keberatan BCA terkait pembayaran pajak.

Kasus pajak BCA ini berawal dari Dirjen Pajak yang ingin menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaaan Pajak pada tahun 2002 untuk BCA. Ternyata, ada laporan yang menjadi koreksi yaitu terkait laba fiskal BCA. Menurut SKPN PPh, laba fiskal BCA adalah Rp 174 miliar, tetapi menurut Dirjen Pajak, laba fiskal BCA adalah Rp 6,7 triliun. Nilai yang menjadi koreksi ada Rp 5,77 triliun.

Menurut BCA, koreksi senilai Rp 5,77 triliun dianggap sebagi pengalihan piutang macet. BCA yang berstatus Bank Take Over mengalihkan piutang macetnya ke BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sebesar Rp 5,77 triliun tersebut. BCA menganggap bahwa pengalihan piutang macet tidak menyebabkan kas BCA bertambah sehingga tidak mungkin laba fiskal BCA menjadi Rp 6,7 triliun.

Sementara itu, Dirjen Pajak menilai bahwa koreksi sebesar Rp 5,77 triliun itu merupakan penghapusan piutang macet. Sehingga koreksi sebesar Rp 5,77 triliun itu dianggap oleh Dirjen Pajak termasuk ke dalam laba fiskal BCA.

Terkait hal tersebut, Hadi Poernomo dijadikan tersangka oleh KPK karena telah mengabulkan keberatan BCA untuk membayar pajak sebesar Rp 375 miliar atas laba fiskalnya yang akhirnya mengakibatkan Negara tidak mendapatkan penerimaan pajak dari BCA dan rugi sebesar Rp 375 miliar.

Padahal, piutang macet yang dialihkan oleh BCA ke BPPN telah ditagih oleh BPPN ke debitur. BPPN pun berhasil menagih sebesar Rp 3,29 triliun. BCA yang merupakan Bank Taek Over pun tidak ambil bagian dari hasil penagihan Rp 3,29 triliun tersebut. Bisa dibilang bahwa Negara tidak merugi karena BPPN telah mendapatkan Rp 3,39 triliun.

Sebagian pihak pun menganggap bahwa kasus ini terlalu dipaksakan untuk masuk ke ranah pidana. Hal ini disampaikan oleh seorang Guru Besar Hukum Pidana, Prof. Romli Atmasasmita. Menurutnya, dasar penarikan kasus sengketa pajak ke ranah pidana, yang menyeret eks Dirjen Pajak, Hadi Poernomo sangat lemah. Pendapat dari Prof. Romli ini terdapat dalam artikel yang membahas pajak BCA dengan judul Kasus BCA di Tengah Pusaran Polemik.

Selain itu, Prof. Romli juga ragu bahwa KPK memiliki bukti yang kuat dalam menjadi Hadi Poernomo sebagai tersangka. Hadi Poernomo juga belum jelas dijerat dengan pasal gratifikasi atau pasal yang lain. Hal ini karena KPK sendiri mengaku belum mengetahui bahwa Hadi Poernomo menerima gratifikasi atau tidak dari BCA.

KPK sendiri belum punya alasan yang sesuai untuk menjadikan Hadi Poernomo sebagai tersangka dalam kasus pajak BCA. Prof Romli pun menegaskan bahwa dalam hukum pajak, sanksi yang berlaku adalah sanksi administrasi sehingga kasus Hadi Poernomo dalam kasus pajak BCA ini tidak sesuai dibawa ke ranah pidana korupsi.

Jadi, Kasus Pajak BCA bisa dibilang merupakan persoalan sengketa, bukan pidana.
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Halaman 1 dari 2
Pajak BCA bisa dbilang terlalu dipaksakan jika dibawa ke ranah pidana
Quote:


trus ke ranah apa dong gan?
ooooh jadi kalo di dalam dunia pajak itu, kasus yang kaya gini tuh lebih ke administrasi yaa?
kalau yang ane tangkap kesimpulannya.

piutang macet = piutang tak tertagih oleh BCA.
namanya juga piutang tak tertagih jadi ga bisa dianggap pemasukan, jadi ga bisa dikategorikan objek pajak.

bener gini ga? CMIIW.
Quote:


ini mirip kaya The Melon Bank, Bank melon punya kredit macet yg bejibun. trus Kredit tsb di ambil alih oleh badan usaha lain yg telah disetujui the Fed dan pemerintah. kalau jaman sekarang hampir seluruh dunia melakukan hal yg sama (kecuali jepang, yg senang piara utang sampai jamuran). kenapa? kata bos Melon kredit macet itu PENYAKIT! dan HARUS DIHAPUS / WRITE OFF !!! biar agar keuangan bank tsb tidak minus.
.
for TS : maaf, gak bisa ngasih sumber
Quote:


ke ranah administrasi gan, coba baca artikelnya
Quote:


nah bener gan, bca kan gak nerima dalam pendapatannya, makanya gak bisa dimasukin ke dalam laba fiskalnya
Quote:


iya gan, gpp, terima kasih komentarnya, mencerahkan.

iya jadi ketika BCA diwajibkan membayar pajak yang tidak sesuai, BCA langsung menyatakan keberatan dan keberatan tersebut dikabulkan oleh Hadi Poernomo. Akan tetapi, KPK malah menjadikan Hadi Poernomo sebagai tersangka, aneh aja, jangan-jangan disini KPK yang punya kepentingan
masalah pajak udh ada pengadilan pajak sendiri...ngajuin keberatan atau penghapusan emang hak semua wajib pajak kok...
Quote:


berarti apa yang diajukan oleh bank BCA sudah sesuai dong ya?
rumit memang kalau soal pajak
Quote:


ooh iya gan
Quote:


kalo prosedur udah, masalah pantes apa ngga dikabulin ya itu wewenang institusi DJP menurut ane...
Quote:


lebih-lebih lg kalau misalkan ada yang mempolitisasi kasus ini, ya misalnya ketika KPK memaksakan kasus Hadi Pernomo dan pajak BCA ke ranah pidana
Quote:


sip kan gan
Quote:


nah kan sama pas DJP jaman Hadi Poernomo udah dikabulin keberatannya
pusing klo masalah pajak-pajak begini, semoga cepet selesai aja deh
iya jg sih, kasus ini terkesan dipaksakan terlihat tidak ada kunci untuk menyelesaikanya, jadi dibiarin ngambang gitu aja
Quote:


seharusnya KPK bisa lebih melihat mana kasus yang memang ranah pidana mana yang bukan
Quote:


bner tuh gan
Halaman 1 dari 2


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di