"Integritas anggota kita diuji di sini. Di HMP itulah akan kelihatan ujiannya. Yang terpenting dilanjutkan dahulu,"

Jakarta, Aktual.co —Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi tak perlu takut untuk tindaklanjuti hasil rekomendasi panitia angket atas temuan pelanggaran Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebab dewan telah mengambil keputusan bersama untuk gulirkan Pansus Angket yang kemudian menemukan pelanggaran yang dilakukan Ahok.

Pendapat itu disampaikan Anggota DPRD dari F-Gerindra Mohammad Sanusi. Menindaklanjuti temuan pansus angket, sambung dia, tiada lain Hak Menyatakan Pendapat (HMP) harus digulirkan. "Integritas anggota kita diuji di sini. Di HMP itulah akan kelihatan ujiannya. Yang terpenting dilanjutkan dahulu," ujar dia, di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (16/4).

Sanusi khawatir, jika HMP tak digulirkan, DPRD bisa dianggap sedang melakukan 'Politik Dagang Sapi'. "Masyarakat bisa menilai begitu nanti," ucap dia.

Selain itu, menurut dia Prasetio juga tidak perlu takut HMP pasti bakal berujung pemakzulan Ahok. Sebab urusan pemakzulan ada di tangan Mahkamah Agung. "Kan MA yang memutuskan, sementara di HMP ada beberapa opsi,'' ujar dia.

Sebelumnya pakar hukum tata negara, Margarito Kamis juga heran dengan sikap dewan yang seperti ragu gulirkan HMP, meski sudah jelas ada pelanggaran yang dilakukan Ahok. Padahal dengan temuan itu tidak ada pilihan lain bagi DPRD selain harus gulirkan HMP.

Kata Margarito, DPRD DKI punya kewajiban untuk menegakkan hukum. Sehingga temuan pelanggaran Ahok harus diselesaikan ke tahapan selanjutnya. "Untuk menegakkan hukum tiada lain dengan melakukan HMP," ujar dia, (7/4).

Kalau DPRD DKI sampai tidak menggulirkan HMP, itu sama saja mengatakan Ahok tidak melakukan pelanggaran hukum. "Kalau begitu apa artinya temuan pelanggaran-pelanggaran Ahok di investigasi pansus angket? Berarti mereka tidak mau menegakkan hukum," ucap dia.

sumber: indonesiaberita.com