PDIP: Presiden Jokowi Harus Tegas Terhadap Pembantunya
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai partai pendukung
utama, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
mendukung apabila Presiden Joko Widodo mengevaluasi
kinerja para pembantunya agar pemerintahan berjalan efektif.
"Presiden Jokowi harus tegas pada pembantunya yang tidak
berikan masukan yang cermat," kata Wakil Sekretaris Jenderal
PDIP Ahmad Basarah di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa
(7/4).
Ia mencontohkan kebijakan pemberian dana pembelian mobil
dinas pejabat negara yang menimbulkan kontroversi sehingga
menyudutkan Presiden Jokowi.
Menurutnya penyusunan kebijakan itu dilakukan oleh
pembantu Presiden yang gegabah dalam membuat peraturan
tersebut.
"Pembantu Presiden Jokowi yang mendorong Presiden
dicelakakan karena mereka tidak memikirkan dengan cermat
kebijakan tersebut. Presiden Jokowi banyak hal yang harus
dilakukan, bukan hanya terkait mobil dinas," ujarnya.
Basarah menjelaskan sikap tegas yang bisa dilakukan Presiden
seperti teguran terhadap kinerja para pembantunya yang tidak
memberikan masukan cermat itu.
Ia menilai, sikap pembantu presiden itu bisa membuat jalannya
pemerintahan tidak efektif karena kinerja pemerintahan
terganggu.
"Namun kami tetap berpegang teguh bahwa pergantian
pembantu presiden merupakan hak prerogatif Presiden
Jokowi," katanya.
Basarah enggan menyebutkan nama-nama para pembantu
Presiden Jokowi yang patut dievaluasi karena kinerjanya yang
belum maksimal.
Basarah menambahkan, PDIP menyerahkan keputusan
evaluasi tersebut kepada Presiden Jokowi karena presiden
memiliki hak prerogatif dan paling tahu kinerja para
pembantunya.
