alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5522394c32e2e6e2458b456e/kemendagri-pertanyakan-keberpihakan-anggaran-pemprov-dki-pro-rakyat-atau-pegawai
Kemendagri Pertanyakan Keberpihakan Anggaran Pemprov DKI, Pro Rakyat atau Pegawai?
Kemendagri Pertanyakan Keberpihakan Anggaran Pemprov DKI, Pro Rakyat atau Pegawai?
Menyikapi anggaran belanja pegawai di Rancangan Peraturan Gubernur yang disodorkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghabiskan sepertiga total anggaran belanja tahun ini.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pertanyakan arah kebijakan Pemprov DKI dalam penyusunan APBD DKI 2015. Sejauh mana Pemprov DKI berpihak ke masyarakat dalam menyusun APBD.

Pertanyaan dilontarkan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek, menyikapi anggaran belanja pegawai di Rancangan Peraturan Gubernur yang disodorkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghabiskan sepertiga total anggaran belanja tahun ini.

Donny juga menilai besarnya anggaran belanja pegawai DKI tak sebanding dengan anggaran untuk pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. "Kita bedah nanti berapa belanja pendidikan, infrastruktur, kesehatan, belanja kantor DKI," ujar Donny sebelum memulai rapat membahas Pergub APBD DKI 2015 bersama jajaran Pemprov dan DPRD DKI yang berlangsung tertutup, di Kemendagri, Kamis (2/4).

Sebelumnya, Donny mengkritik anggaran belanja pegawai DKI 2015 yang tak juga diperbaiki oleh Pemprov DKI setelah dievaluasi Kemendagri. Justru, dalam Rancangan Peraturan Gubernur APBD DKI 2015 yang diberikan Ahok, anggaran belanja pegawai bertambah.

"Anggaran (belanja pegawai DKI) tahun lalu Rp 19,02 triliun atau sepertiga dari total anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Namun pada rapergub bukan berkurang, malah semakin naik," kata dia.

Sikap ngotot Pemprov DKI pertahankan jumlah anggaran untuk belanja pegawai, sudah pernah disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono.

Dia berdalih anggaran belanja pegawai tidak bisa dibandingkan dengan anggaran lain, seperti pembangunan atau kesehatan. "TKD itu dibandingkan dengan kinerja," ujar dia, Senin (23/3) lalu.

Ketimbang membandingkan dengan anggaran kesehatan ataupun infrastruktur yang jauh lebih kecil, Heru justru membandingkan besarnya 'take home pay' PNS DKI dengan gaji Dirjen Pajak jumlahnya fantastis. "Dirjen pajak gajinya segitu aja di-iyain sama negara. Masa Pemda DKI 72 ribu pegawai ngga boleh," dalih dia.

Heru bahkan seperti menantang Kemendagri untuk kembali lakukan pembahasan. "Ya silahkan saja mereka (Kemendagri) bahas. Ada 30 hari untuk bahas. Silahkan aja dibahas," ujar Heru.

sumber
Tenang aja sudah diatur sama ahli manajemen si ahok emoticon-Big Grin
Gaji dki dibikin tinggi biar pada ngiler yg bagus2 kerja serius. Trus mulai deh pemecatan masal utk ilangin yg jelek2 emoticon-Big Grin

Salam 2 periode
Tentu saja lebih memperkaya diri sendiri dan anak buah. emoticon-Big Grin

Ahok itu orang suruhan para cukong dan utusan tuhan emoticon-Big Grin

Kesaksian teman ahok sendiri emoticon-Big Grin

youtube-thumbnail
×