Jakarta - Menjelang pelaksanaan Kongres PDIP 8-12 April di Bali, elite PDIP ramai-ramai mengusik konsistensi Presiden Jokowi yang melarang menteri rangkap jabatan di parpol. Apakah keberanian elite PDIP melawan kebijakan Jokowi itu atas titah Ketum Megawati?

Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon adalah orang pertama yang berani bicara blak-blakan melawan kebijakan Jokowi tersebut. Ia menyebut Jokowi tak boleh alergi dengan parpol.

"Saya sih melihat sebenarnya, aturan yang lisan yang dipakai Pak Jokowi itu sih sebenarnya tidak mendasar. Kalau kembali, Pak Jokowi kan dari partai. Kok menjadi seperti alergi sekali sama partai?" kata Effendi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2015).

"Apa salahnya sih? Seperti Pak Muhaimin, tidak boleh. Apa relevansinya ketum partai jadi menteri. Jadi, suatu ketika Puan di partai, salahnya di mana," lanjutnya.

Rupanya Effendi termasuk yang mendukung putri mahkota Puan Maharani kembali masuk pengurus PDIP. Puan memang nonaktif dari PDIP setelah menjabat Menko PMK.

"Hal wajar-wajar saja jika ada waketum dan dijabat Mbak Puan. Kan itu memenuhi organisasi saja. Jangankan waketum, jadi ketum saja sudah layak," ucap Effendi.

Setelah Effendi, sejumlah elite PDIP beramai-ramai menyuarakan hal yang sama. Mereka saling melontarkan argumen bahwa tak relevan melarang menteri harus mundur dari parpol.

"Itu kan kata Pak Jokowi. Kita jadi dewan, urus partai mampu. Jadi bupati urus partai, mampu. Tidak ada relevansinya. Jadi pengurus partai sambil urus eksekutif, itu bisa jadi efektif pada aspek legitimasi dan dukungan politik sehingga tidak mudah diganggu," kata politikus PDIP Arif Wibowo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2015).

Kini muncul pertanyaan besar mengingat yang melontarkan perlawanan itu tak lain adalah orang dekat Puan Maharani, terutama apakah dorongan itu memang atas kehendak tuan putri, atau yang lebih mantap lagi didasari oleh titah Ketum Megawati?