alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5521250d1ee5dfeb078b456c/inilah-kronologis-lahirnya-perpres-kenaikan-tunjangan-uang-muka-kendaraan-pejabat
Inilah Kronologis Lahirnya Perpres Kenaikan Tunjangan Uang Muka Kendaraan Pejabat
Quote:Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Maret 2015, tentang kenaikan tunjangan uang muka bagi pejabat negara untuk pembelian kendaraan perorangan, dari Rp 116.650.000,- menjadi Rp 210.890.000,- ternyata berawal dari surat Ketua DPR-RI Setya Novanto kepada Presiden RI Joko Widodo.

Penelusuran www.setkab.go.id menemukan fakta, pada 5 Januari 2015, Ketua DPR-RI Setya Novanto melalui surat Nomor AG/00026/DPR RI/I/2015 meminta dilakukan revisi besaran tunjang uang muka bagi pejabat negara dan lembaga negara untuk pembelian kendaraan perorangan, yang dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2010 ditetapkan sebesar Rp 116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) disesuaikan menjadi Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam surat tersebut dinyatakan, alasan perlunya dilakukan revisi adalah terus meningkatnya harga kendaraan, dan dalam rangka penyesuaian kendaraan dinas bagi ejabat negara/eselon I saat ini.

Terhadap surat tersebut, Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto melalui surat Nomor B.49/Seskab/01/2015 tanggal 28 Januari 2015 kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan permohonan pertimbangan atas usulan Ketua DPR dimaksud.

Pada 18 Februari 2015, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro membalas surat Seskab Andi Widjajanto melalui surat Nomor S-114/MK.02/2015. Dalam surat itu, Menteri Keuangan menyampaikan, bahwa dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka besaran fasilitas uang muka bagi pejabat negara pada lembaga negara untuk pembelian kendaraan perorangan adalah sebesar Rp. 210.890.000,- (dua ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan dari Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro itulah Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan pada tanggal 20 Maret 2015 dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 23 Maret 2015.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam Perpres No. 39 Tahun 2015 disebutkan, tunjangan uang muka bagi pejabat negara untuk pembelian kendaraan perorangan adalah sebesar Rp 210.890.000,- (dua ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Angka ini lebih tinggi daripada ketentuan yang diaur pada Perpres No. 68 Tahun 2010 sebesar 116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 23 Maret 2015 itu.

Pada Pasal 1 Perpres No. 68 Tahun 2010 disebutkan, yang dimaksud dengan pejabat negara pada Lembaga Negara adalah: 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; 2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (bukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, red); 3. Hakim Agung Mahkamah Agung; 4. Hakim Mahkamah Konstitusi; 5. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; dan 6. Anggota Komisi Yudisial.

“Fasilitas uang muka untuk pembelian kendaraan perorangan sebagaimana dimaksud diberikan per periode masa jabatan, dan diterimakan 6 (enam) bulan setelah dilantik,” bunyi Pasal 2 Ayat (2) Perpres No. 68/2010 itu.

Periode sebagaimana dimaksud bagi Hakim Mahkamah Agung adalah per lima tahun masa jabatan, dengan ketentuan fasilitas uang muka untuk periode lima tahun kedua dan seterusnya hanya diberikan apabila sisa masa jabatan periode berikutnya tidak kurang dari 2 (dua) tahun. (ES)


Sumber

Jadi ini salah gue? salah temen-temen gue?

Inilah Kronologis Lahirnya Perpres Kenaikan Tunjangan Uang Muka Kendaraan Pejabat
Ngapa merasa ada yg nyalahin lu?
Yang jelas bukan salah saya gan
Quote:Original Posted By Ruggedwotwot


Sumber

Jadi ini salah gue? salah temen-temen gue?



Nah loh kena karungin ntar, ane gak ikutan lho
Makin kesini makin kyk infotaimen aja media masa jaman sekarang.
Namanya juga usulan
Mau diterima atau ditolak kan ga masalah emoticon-Big Grin

Masalahnya kenapa menyalahkan ketua dpr, eksekutif yang ambil keputusan kok emoticon-Big Grin

emoticon-Traveller
tetep Presiden yg salah....
tau kenapa? karena Tanda tangannya yang mengesahkan...

kebijakan negara harus selalu diambil dgn hati", dan gk segampang ngebalikin telapak tangan, Kok bisa seorang presiden mentanda tangan sebuah Kebijakan yg gk pro rakyat walaupun sudah ada evaluasi dr kemenkeu?

Itu artinya presiden gk ngecek lagi, main tanda tangan...
wajar..., karena kerjaannya masuk gorong" dan manjat menara, jarang di kantor untuk mengambil kebijakan publik yg lebih penting....

Please jgn Pelintir beritanya...
DPR CUMA MENGUSULKAN...!!!
Kemenkeu cm Menyeleksi dan memberikan Masukan....!!!

Presiden yg Mengesahkan!!!....
dan tanda tangan, yg mana artinya Presiden setuju dgn kebijakan yg diambil....
wuih... gambar ilustrasinya mantaab...

pada minum jamu berbusa..

emoticon-Big Grin
Hiduplah indonesia raya...
Calon.trit.sepi.nihemoticon-Ngacir


Inilah Kronologis Lahirnya Perpres Kenaikan Tunjangan Uang Muka Kendaraan Pejabat[/QUOTE]

cie..cie ada yg lg bersulang
salah yg ga bener gan.
yg salah, yg ttd di dokumen emoticon-Stick Out Tongue
tanpa ttd beliau gak mungkin muncul tunjangan mobil
kalo si joko blunder terus diibaratkan tim bola lama lama bakal degradasi juga
100% yg salah yg tanda tangan,yaitu presiden,ditandatangani menkeu kan ga akan ada artinya
dpr cuma mengusulkan.
apakah terlalu susah menolak usulan dpr?
kalah sama ahok dong yang berani adu congor sama dprd.

lagian yang mengesahkan kan eksekutif. apa memang gak bisa ditunda alias pake yang lama?

ujung-ujungnya eksekutif saling tunjuk..
Wiwi.. wiwi.. mukamu mencerminkan isi otakmu
wah minum apaan tuh, tebs??
bola panas terakhir di presiden. emoticon-Malu
Quote:Pada 18 Februari 2015, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro membalas surat Seskab Andi Widjajanto melalui surat Nomor S-114/MK.02/2015. Dalam surat itu, Menteri Keuangan menyampaikan, bahwa dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka besaran fasilitas uang muka bagi pejabat negara pada lembaga negara untuk pembelian kendaraan perorangan adalah sebesar Rp. 210.890.000,- (dua ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
Rasa keadilan dan kepatutan dari mana?
×