JAKARTA, KOMPAS.com– Politisi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) Aria Bima heran dengan pandangan orang-orang yang mempermasalahkan duduknya sejumlah kader partai politik dalam jajaran dewan komisaris perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Aria, tidak ada larangan untuk menduduki jabatan komisaris, selama orang tersebut sudah tidak aktif di parpol. Sementara itu, relawan Joko Widodo (Jokowi) tidak seluruhnya merupakan politisi, ada juga yang berlatarbelakang profesional.

Aria menilai, orang yang memandang kontra masuknya kader parpol dalam jajaran dekom perusahaan BUMN hanyalah orang-orang yang mindset-nya perlu diubah. Fungsi partai memang salah satunya adalah melakukan kaderisasi para pemimpin bangsa.

“Saya justru menanyakan mindset mereka, apakah fungsi parpol ini dilarang? Perkara dulu BUMN dijadikan sapi perah, terserah. Sekarang ini kan beda, semua sudah transparan,” tegas anggota Komisi VI DPR-RI itu kepada kompas.com, Jumat (20/3/2015).

Aria lebih lanjut menuturkan, pada masa Orde Baru lalu di mana komisaris perusahaan BUMN kebanyakan hanya berisi dari internal, juga tidak menghasilkan kemajuan signifikan.

Aria menegaskan, keberhasilan atau kemajuan perusahaan BUMN bukan ditentukan dari apakah pejabatnya banyak dari orang parpol atau tidak. Yang penting, adalah kompetensinya.

Pengawal Jokowi


Padahal menurut Aria, figur-figur profesional di relawan Jokowi sangat memiliki kompetensi dan integritas. “Belum semua pada masuk. Menurut saya relawan Jokowi kurang direkrut. Banyak relawan dari partai dan kader partai yang background-nya profesional. Menurut saya perlu diperbanyak, karena tugas mereka tidak selesai hanya memenangkan Jokowi, tapi mengawal,” kata Aria.

Hanya saja, lanjut Aria, dia menyadari munculnya prokontra ini lantaran kader-kader parpol dan relawan yang duduk di jajaran pejabat BUMN terkesan tertutup.


Sebagaimana diberitakan sejumlah kader partai politik duduk di kursi Dewan Komisaris beberapa bank BUMN. Salah satunya adalah Cahaya Dwi Rembulan Sinaga yang menjadi Komisaris Independen di Bank Mandiri. Cahaya tercatat menjadi caleg pada pemilu 2009 dari PDI Perjuangan di Kalimantan Tengah.

Selain itu, politikus Pataniari Siahaan yang juga menjadi komisaris di BNI. Pataniari tercatat menjadi anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan periode 1999-2004 dan 2004-2009. Ia sempat kembali menjadi caleg di Pileg 2014 namun gagal terpilih.

JAKARTA, KOMPAS.com— Sejumlah BUMN belakangan ini cukup disorot. Hal ini terkait posisi komisaris yang diisi oleh orang-orang yang terafiliasi dengan PDI-P atau setidaknya yang telah berjasa memenangkan Jokowi menjadi presiden.

Bagi-bagi jatah ataukah pertimbangan profesional?

Dari penelusuran Kompas.com, setidaknya sudah ada tujuh orang komisaris BUMN yang terafiliasi dengan PDI-P serta relawan Jokowi yang memenangkan Pemilu Presiden 2014 lalu.

Kader PDI-P dan relawan Jokowi yang sudah dapat jatah komisaris BUMN itu adalah Cahya Dewi Rembulan Sinaga (mantan caleg PDI-P, Komisaris Bank Mandiri), Pataniari Siahaan (mantan caleg PDI-P, Komisaris BNI), Sonny Keraf (mantan anggota DPR F PDI-P, mantan Menteri KLH era Megawati, Komisaris BRI), Refly Harun (tim sukses Jokowi, Komisaris Utama Jasa Marga). Kemudian, ada Sukardi Rinakit (pengamat politik, Komisaris Utama BTN).

Terakhir, pada pekan ini, kembali Kementerian BUMN menunjuk dua orang, masing-masing adalah Roy E Maningkas (kader PDI-P dan anggota Barisan Relawan Jokowi Presiden) dan Hilmar Farid (Ketua Panitia Simposium Seknas Jokowi) sebagai Komisaris PT Krakatau Steel Tbk.

Menarik untuk mencermati komposisi komisaris BUMN itu. Sebut saja Cahaya Dewi Rembulan Sinaga yang berlatar belakang politisi dan pengelola radio, yang mendapatkan jabatan sebagai komisaris di bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Kemudian, Hilmar Farid yang berlatar belakang sejarawan dipercaya menduduki komisaris di produsen baja terbesar di Indonesia, Krakatau Steel.

Sementara itu, Refly Harun yang berlatar belakang hukum tata negara diserahi jabatan sebagai komisaris utama perusahaan pengelola jalan tol terbesar di Indonesia, PT Jasa Marga. Bahkan, Wapres Jusuf Kalla sempat menyatakan tidak tahu saat ditanya pengangkatan Refly Harun sebagai Komisaris Jasa Marga.

Adapun Sukardi Rinakit yang telah ditunjuk sebagai Komisaris Utama BUMN menyatakan tidak menerima jabatan tersebut karena merasa tak memiliki kompetensi. Sebagaimana diketahui, Sukardi Rinakit merupakan pengamat politik yang selama ini disebut-sebut dekat dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.


"Namun, untuk saat ini, saya melihat ada sesuatu yang aneh dengan Kementerian BUMN dalam penunjukan komisaris di perusahaan milik negara," ujarnya saat berbincang dengan Kompas.com, Sabtu (4/4/2015).

Agus mengungkapkan bahwa dia telah melakukan sejumlah penelusuran di Kementerian BUMN terkait dengan penunjukan komisaris di perusahaan pelat merah. Hasilnya, ada prosedur yang dilanggar dalam penunjukan komisaris itu.


Ke depan, dia meminta agar Kementerian BUMN bisa lebih jeli dan menempatkan orang-orang yang berkompeten di posisi komisaris perusahaan milik negara.