alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/551e1ddc529a45b4308b4567/pt-tirta-wahana-bantah-berniat-keruk-pasir-di-banyuwangi
PT Tirta Wahana Bantah Berniat Keruk Pasir di Banyuwangi
PT Tirta Wahana Bantah Berniat Keruk Pasir di Banyuwangi

TEMPO.CO, Banyuwangi - Direktur Utama PT Tirta Wahana Bali Internasional Hendi Lukman membantah akan menambang pasir laut Banyuwangi untuk reklamasi Teluk Benoa, Bali. "Belum ada rencana itu," kata Hendi saat dihubungi Tempo, Kamis, 2 April 2015.

Tetapi Hendi membenarkan bahwa bulan lalu dia datang ke Banyuwangi dalam kapasitas sebagai Direktur Jakarta International Hotel and Development (group Artha Graha). Kedatangannya, kata Hendi, atas undangan Bupati Banyuwangi untuk melihat peluang investasi dalam bidang pariwisata.

Hendi melakukan survei ke Taman Nasional Alas Purwo, Pantai Blimbingsari, dan Gunung Ijen. Akan tetapi hingga saat ini, perusahaannya belum memutuskan apakah akan berinvestasi di Banyuwangi atau tidak.

PT Tirta Wahana sendiri, kata Hendi, masih fokus ke Kabupaten Lombok Timur untuk kebutuhan material pasir dalam proyek revitalisasi Teluk Benoa. Pertambangan pasir laut di Lombok Timur dilakukan oleh PT Dinamika Atriya Raya, perusahaan lokal setempat. Seluruh proses perizinan PT Dinamika pun diklaimnya telah lengkap. "Kalau ambil pasirnya dari Banyuwangi justru kejauhan," katanya.

Tapi Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Banyuwangi Abdul Kadir menyatakan hal yang bertolak belakang. Menurut Kadir, Kamis pagi tadi, perwakilan dari PT Tirta Wahana datang ke kantornya untuk menyerahkan proposal perizinan. Akan tetapi, pemerintah Banyuwangi menolak proposal tersebut karena kewenangan penerbitan izin pertambangan saat ini berada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. "Jadi langsung kami tolak," kata Kadir.

Menurut Kadir, PT Tirta Wahana akan mengeruk pasir Banyuwangi di tiga kecamatan, salah satunya di Pantai Blimbingsari, Kecamatan Rogojampi. Pasir laut tersebut akan digunakan untuk mereklamasi Teluk Benoa, Bali.

PT Tirta Wahana akan mereklamasi 700 hektare kawasan Teluk Benoa. Semula, perusahaan itu berencana menggunakan pasir dari Bali dan perairan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, untuk melakukan reklamasi.

Tapi Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majdi menolak rencana pengerukan pasir di wilayahnya karena akan merusak ekosistem lingkungan. Adapun proyek reklamasi Benoa ditolak masyarakat Bali.

sumber
======

mantab betul ! emoticon-Recommended Seller
GUBERNUR NTB TOLAK PENGAMBILAN PASIR UNTUK TELUK BENOA

Mataram, 17/3 - Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi menolak rencana pengambilan pasir dari Kabupaten Lombok Timur untuk kegiatan revitalisasi Teluk Benoa Bali karena akan merusak ekosistem lingkungan di daerahnya.

"Sampai saat ini kami menolak karena kemudharatannya jauh lebih besar dari manfaatnya," tegas Zainul Majdi di Mataram, Selasa.

Kata dia, NTB telah memberikan pertimbangan kepada Komisi Penilai Amdal Pusat Kementerian Lingkungan Hidup RI agar tidak menyetujui rencana eksploitasi bahan galian C di laut oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional karena dinilai akan merusak ekosistem dan lingkungan.

Terlebih lagi, NTB khususnya Pulau Lombok merupakan pulau kecil yang harus tetap dijaga ekosistemnya, baik yang ada di daratan maupun lautan. Sehingga apa pun yang berkaitan dengan menurunkan maupun merusak ekosistem tidak boleh diberi ditoleransi.

"Kita ingin daerah ini tetap terjaga supaya bisa diwariskan ke generasi selanjutnya dengan baik. Karenanya, kita tidak ingin ada terjadi sesuatu yang sifatnya merusak degradasi dan kualitas lingkungan di NTB," jelasnya.

Karena itu, ia menyarankan agar rencana penggalian dan pengambilan pasir di Kabupaten Lombok Timur itu bisa di kaji secara lebih mendalam dan lebih bijak. Mengingat, rencana pengambilan pasir sebanyak 23 juta meter kubik itu bukan hal yang sedikit.

Untuk itu, ia mengimbau Bupati Lombok Timur Ali BD untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut, meski diakuinya bahwa pemerintah Kabupaten Lombok Timur sangat menyetujui rencana pengambilan pasir itu untuk meningkatkan nilai pendapatan asli daerah (PAD).

"Kita tahu Bupati juga memiliki pertimbangan, salah satunya meningkatkan PAD dan lain-lain. Tetapi di saat yang sama pemerintah provinsi juga memiliki pertimbangan yakni kita ingin ekosistem tetap terjaga," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian NTB Hery Erpan Rayes mengakui pihaknya telah mengirimkan surat Gubernur NTB, Nomor 660/240/1/BLHP/2015 ke Komisi Penilai Amdal Pusat Kementerian Lingkungan Hidup RI agar tidak menyetujui dengan rencana pengambilan batu dan pasir yang di beli dan di angkut dari wilayah Kabupaten Lombok Timur dalam jumlah besar.

Menurut dia, ada beberapa pertimbangan yang menjadi alasan Pemerintah Provinsi NTB tidak setuju dengan rencana pengiriman pasir untuk kegiatan revitalisasi Teluk Benoa Bali oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional.

Di antaranya, kebijakan tata ruang wilayah provinsi NTB telah dengan jelas mengatur bahwa pembangunan Pulau Lombok dilakukan dengan pendekatan pulau yang membatasi kegiatan pertambangan.

Selanjutnya, lokasi penambangan batuan di Kecamatan Pringgabaya merupakan bagian dari "delineasi" Geopark Rinjani yang telah diakui secara nasional san saat ini dalam persiapan untuk di usulkan menjadi bagian dari jaringan Geopark Global (global geopark network) ke UNESCO.

Kemudian, provinsi NTB termasuk dalam progran MP3EI koridor V Bali-Nusra dengan prioritas pembangunan sebagai kawasan pariwisata dan penyangga pangan nasional. Termasuk, pembangunan infrastruktur di wilayah NTB yang terus meningkat juga membutuhkan dukungan ketersediaan material berupa batu dan pasir dalam jumlah besar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, lanjutnya, Gubernur NTB meminta kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berserta provinsi Bali dan PT Tirta Wahana Bali Internasional untuk tidak melanjutkan pembahasan rencana penggunaan batu dan pasir dari Kabupaten Lombok Timur untuk mendukung rencana revitalisasi Teluk Benoa.

http://www.kemendagri.go.id/news/201...uk-teluk-benoa

======


DPRD NTB Tolak Pengambilan Pasir Lombok Timur

Mataram (Antara NTB) - Kalangan anggota DPRD Nusa Tenggara Barat menyuarakan penolakannya terhadap rencana pengambilan pasir dari Kabupaten Lombok Timur untuk kegiatan revitalisasi Teluk Benoa Bali.

"Kami tidak sependapat dan menolak rencana pengerukan pasir di Kabupaten Lombok Timur untuk reklamasi Teluk Benoa Bali," kata Wakil Ketua DPRD NTB TGH Mahaly Fikri di Mataram, Selasa.

Dia menjelaskan, jika rencana itu dilaksanakan, justru akan merugikan NTB, khususnya Kabupaten Lombok Timur, karena dampak dari pengerukan itu bisa menimbulkan kerusakan lingkungan di wilayah sekitar.

Karena itu, pihaknya meminta agar Pemerintah Provinsi NTB berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk tidak menerima dan membatalkan rencana pengerukan pasir di wilayah itu.

"Kami mendukung jika pemerintah provinsi bisa meminta pemerintah pusat untuk membatalkan rencana pengerukan itu," tegas politisi Partai Demokrat itu.

Hal yang sama juga dikemukakan anggota DPRD NTB dari Fraksi Partai Gerindra, Hamza, yang menilai rencana pengerukan pasir di Kabupaten Lombok Timur berbahaya bagi keberlangsungan ekosistem lingkungan di wilayah setempat.

Sebab, menurutnya, tidak hanya lingkungan yang akan menjadi rusak, tetapi warga yang bermukim di Kabupaten Lombok Timur juga bisa terkena imbas dari pengambilan pasir tersebut.

"Ini tentu sangat berbahaya jika ini diteruskan, makanya kami menolak tegas menolak rencana ini," ucapnya.

Ia menambahkan, persoalan pengambilan pasir untuk reklamasi Teluk Benoa Bali oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional, tidak tepat, mengingat Pulau Lombok bukan daerah lokasi tambang.

Karenanya, kalau pun Bali menginginkan mengambil pasir untuk kegiatan reklamasi Teluk Benoa, sebaiknya mempertimbangkan mencari lokasi lain selain NTB.

"Silakan mereka mencari lokasi, asal jangan di NTB," kata politisi dari dapil Kabupaten Lombok Timur ini.

http://mataram.antaranews.com/berita...r-lombok-timur

=======



Bupati Lombok Timur Ngotot Keruk Pasir

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Mohammad Ali Bin Dahlan mengaku tetap akan memberikan izin kepada PT Tirta Wahana Bali Indonesia (TWBI) untuk melakukan pengambilan pasir di Kabupaten Lombok Timur untuk Reklamasi Teluk Benoa.

"Tetap kita memberikan izin, kalau angin bisa dijual kita jual angin juga," ujarnya kepada wartawan di Kota Mataram, Kamis (26/3).

Menurutnya, pihaknya masih mempunyai kewenangan untuk memberikan izin. Sebab, kewenangan izin yang kini dipegang provinsi akan berjalan efektif dua tahun setelah diberlakukan.

Ia menuturkan, hingga saat ini, pihaknya masih tahap komunikasi dengan investor. Namun, pihaknya meminta agar proses pengambilan pasir nanti dilakukan dengan cara disedot.

"Investor datang mau mengambil pasir tapi kita minta jangan dikeruk tapi disedot. Kalau dikeruk tidak boleh. Bagaimana bisa dikeruk, kedalamannya 40 meter," ungkapnya.

Terkait dengan dampak yang ditimbulkan nanti yang akan merusak lingkungan, Ali mengatakan dengan cara disedot maka justru akan memperbaiki lingkungan. Sebab, selama ini, ikan-ikan tidak bisa hidup di pasir maka dengan pengambilan pasir, ikan-ikan bisa hidup.

Menurutnya, dirinya sudah melakukan kajian teknis menyangkut rencana pengambilan pasir tersebut. Sementara, terkait dengan penolakan gubernur. Dirinya mengklaim tidak ada penolakan dari siapapun termasuk gubernur. "Belum pernah menolak, gubernur. Bupati yang punya pasir," ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB dan Walhi NTB menolak rencana pengerukan pasir di wilayah laut di Kabupaten Lombok Timur. Sebab, hal itu akan merusak ekosistem dan lingkungan.

http://nasional.republika.co.id/beri...em-keruk-pasir

=======

Izin Pemkab Lombok Timur keruk pasir untuk teluk Benoa ilegal

Merdeka.com - Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Nusa Tenggara Barat menyebut izin pengerukan pasir laut oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kepada PT Tirta Wahana Bali Internasional ilegal. Pengerukan pasir ini dilakukan untuk merevitalisasi teluk Benoa, Bali.

"Izin prinsip yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk pengerukan pasir kepada PT Tirta Wahana Bali Internasional tidak sah dan ilegal. Karena secara aturan kewenangan pemberian izin sudah diberikan ke pemerintah provinsi," kata Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB Hery Erpan Rayes di Mataram dikutip Antara, Jumat (20/3).

Alasan pengerukan ini ilegal, tak lain mengacu dari Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang menyebut Pemerintah Daerah (Pemda), kabupaten/kota tidak lagi memiliki hak mengeluarkan serta memberikan izin dan pengelolaan pertambangan,hutan, kelautan, dan perikanan. Pemberian izin tersebut sudah dilimpahkan kepada pemerintah provinsi.

"Yang jelas izin yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tanpa sepengetahuan provinsi. Bahkan, kami baru tahu setelah pihak kontraktor berniat melakukan uji publik atas rencana itu," jelasnya.

Padahal Gubernur NTB Zainul Majdi telah jelas menolak rencana pengambilan pasir dari Kabupaten Lombok Timur untuk kegiatan revitalisasi Teluk Benoa Bali. Zainul menilai pengerukan tersebut akan merusak ekosistem lingkungan.

Kemudian, merujuk pada UU 23/2014 tentang Pemda, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga sudah mengeluarkan regulasi melalui Kepmen No 33 Tahun 2002 yang menyatakan wilayah Lombok Timur (Lotim), Selat Alas adalah zona lindung. Sehingga tidak boleh dieksploitasi untuk kegiatan pertambangan atau yang lainnya.

Apalagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebenarnya sudah mempunyai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2006 yang menyebut pemanfaatan pasir hanya boleh dikeruk dan ditambang untuk penelitian.

"Ini juga yang kita tidak habis pikir, padahal mereka sudah memiliki Perda 10 Tahun 2006, yang melarang pengambilan pasir dilaut, tetapi justru itu dilanggar," katanya.

Lebih lanjut, dia optimis akan mendapat dukungan dari pemerintah provinsi karena NTB masuk sebagai zona lindung yang tidak boleh dieksploitasi.

"Memang dari awal kita sudah menolak, bahkan Gubernur NTB sudah mengirimkan surat ke Komisi Amdal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga secara otomatis begitu ada penolakan dari daerah, maka dengan sendirinya rencana itu batal," katanya.

http://www.merdeka.com/peristiwa/izi...oa-ilegal.html
ngeri-ngeri sedap nih emoticon-Big Grin

setelah gagal ngeruk dari lombok timur coba2 ke banyuwangi, eh ketauan juga emoticon-Big Grin
Singa aja ngeruk dari kepri emoticon-Shutup


emoticon-Ngacir
yang mantab apa nya om ?? emoticon-Peace
Quote:Original Posted By comANDRE
ngeri-ngeri sedap nih emoticon-Big Grin

setelah gagal ngeruk dari lombok timur coba2 ke banyuwangi, eh ketauan juga emoticon-Big Grin


bulan2 sempet lewat banyuwangi dan keliling keliling....ya ampun dipelosok pelosok tanah tanah mulai dieksploitasiii...

bupati banyuwagi guobluokk......cuma mentingin duitttt dan pencitraan.....lingkungan rusak gak diuruss...

makanya gw dari dulu gk setuju sama pencitraan ni bupati...

ckckckck...kek gty kok dipuji puji...ckckck....
Quote:Original Posted By TheTenant


bulan2 sempet lewat banyuwangi dan keliling keliling....ya ampun dipelosok pelosok tanah tanah mulai dieksploitasiii...

bupati banyuwagi guobluokk......cuma mentingin duitttt dan pencitraan.....lingkungan rusak gak diuruss...

makanya gw dari dulu gk setuju sama pencitraan ni bupati...

ckckckck...kek gty kok dipuji puji...ckckck....


lah ini belum kejadian gan emoticon-Bingung (S)

si TWBI ketauan minta ijin buat ngeruk tapi ditolak sama pemkab banyuwangi
Quote:Original Posted By comANDRE


lah ini belum kejadian gan emoticon-Bingung (S)

si TWBI ketauan minta ijin buat ngeruk tapi ditolak sama pemkab banyuwangi


kata siapa gan.....dah banyak tuh yg diem2...

coba cek sendiri di lokasi......

Quote:Original Posted By TheTenant


kata siapa gan.....dah banyak tuh yg diem2...

coba cek sendiri di lokasi......



oh ya? wah kaco emoticon-Mad:
Quote:Original Posted By comANDRE


oh ya? wah kaco emoticon-Mad:


kalo ditanya biaza sih pasti pada bantah semua..

telusuri faktanya dilapangan pasti akan ketemu yg aneh aneh....hehe...
Jadi nih teluk benoanya ?
impor pasir dr gurun sahara aja banyak stok pasir disana emoticon-Stick Out Tongue
Kudu diawasi ama masyarakat sono.
Quote:Original Posted By fosi
Jadi nih teluk benoanya ?


kagak gan,
udah dari level menteri susi dan dpr minta stop
sayang jokowi belum batalkan juga perpres no.51/2014 warisan sby yang jadi celah masuk buat reklamasi itu
jadi gak jadi yah....


emoticon-Matabelo
Quote:Original Posted By comANDRE


kagak gan,
udah dari level menteri susi dan dpr minta stop
sayang jokowi belum batalkan juga perpres no.51/2014 warisan sby yang jadi celah masuk buat reklamasi itu


Semoga aja batal ya
akhirnya emoticon-Angel