"Apalagi, bila tujuannya untuk diedarkan di sekolah-sekolah,"

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ahmad Nawawi dari Fraksi Demokrat-PAN mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengusulkan pencetakan buku yang mengisahkan tentang perjalanan hidup Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

"Apalagi, bila tujuannya untuk diedarkan di sekolah-sekolah," kata Nawawi saat ditemui di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (30/03).

Dikatakan anggota komisi bidang kesejahteraan rakyat itu DPRD tidak mungkin mengusulkan pembuatan buku tentang Gubernur Ahok, yang diklaim sebagai tokoh yang tak memiliki keteladanan yang baik sebagai alih-alih peluncuran buku tersebut.

"Apa keteladanan dari Ahok sampai harus dibikin buku? Ucapannya saja seperti itu. Apa kehebatan seorang Ahok yang bisa diteladani anak sekolah?" tegasnya

Politisi partai Demokrat ini kalaupun DPRD mengusulkan pembuatan buku yang mengisahkan tentang seorang tokoh, maka tokoh yang akan diceritakan adalah tokoh yang memiliki reputasi yang luar biasa positif bukan seperti Gubernur Ahok yang belum jelas kehebatannya.

"Kalau membuat buku tentang tokoh, harusnya kan tokoh yang luar biasa hebat, bisa dijadikan teladan. Kalau sekarang kan apa kehebatan Ahok? Apa dia sudah punya prestasi sampai harus dibuatkan buku," tutupnya

Sebagai informasi, pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2015 yang lalu, terdapat usulan pengadaan buku yang mengisahkan tentang Ahok. Pengadaan buku dimasukan ke dalam kegiatan di Dinas Pendidikan.

Buku itu rencananya akan dicetak dalam tiga judul, masing-masing berjudul Nekad Demi Rakyat; Dari Belitung Menuju Istana; dan Tionghoa Keturunanku, Indonesia Negaraku. Anggaran yang dibutuhkan untuk mencetak tiga buku tersebut mencapai Rp 30 miliar.

Sementara itu LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) menganggap alokasi anggaran tersebut telah digelembungkan. Mereka pun telah resmi melaporkan beberapa oknum anggota komisi E DPRD, pejabat di lingkungan Pemprov, dan pemilik perusahaan yang terindikasi terlibat. Namun ICW masih belum mau menyebutkan nama-nama oknum DPRD yang diduga terlibat itu.

source