alexa-tracking

Menuntaskan Perkara Payment Gateway

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/55197b49620881cf1f8b4570/menuntaskan-perkara-payment-gateway
Menuntaskan Perkara Payment Gateway
Di negara berdasarkan hukum, niat baik saja dalam sebuah kebijakan tidaklah cukup.

Niat baik mesti dibarengi cara-cara benar untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Niat baik yang tak disertai cara-cara benar bisa melunturkan karakteristik negara berdasarkan hukum. Yang terjadi kemudian ialah negara berdasarkan kekuasaan.

Bukankah kekuasaan sering mengatasnamakan kebaikan buat rakyat dalam kebijakannya kendati dicapai dengan cara-cara tak patut?

Pertandingan antara niat baik dan cara-cara benar belakangan ini mengisi ruang publik ketika Polri menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana sebagai tersangka perkara payment gateway, atau sistem pembayaran pembuatan paspor.

Dalam sistem itu pembuat paspor tidak lagi membayar biaya pembuatan paspor secara langsung kepada petugas imigrasi, tetapi secara elektronik atau membayar di bank.

Tujuannya meminimalkan transaksi langsung antara pembuat paspor dan petugas serta menghindari percaloan. Niat atau tujuan program payment gateway memang baik.

Namun, sebagai suatu kebijakan, pemangku kebijakan mesti menempuh cara benar dan legal untuk melaksanakan niat baik atau mencapai tujuan baik tersebut.

Persoalannya cara yang ditempuh ketika melaksanakan program atau kebijakan itu dianggap menabrak aturan.

Kementerian Keuangan belakangan menyebut program itu tidak sesuai dengan program Simponi.

Itu artinya terjadi pelanggaran administratif. Polri bahkan berdasarkan penyelidikan dan penyidikannya menemukan pelanggaran pidana dalam program payment gateway.

Itulah sebabnya Polri menjadikan Denny Indrayana yang menjadi pemangku kebijakan proyek itu sebagai tersangka.

Polri menyangka Denny memperkaya pihak lain melalui proyek itu.

Mungkin karena ada niat dan tujuan baik dalam proyek payment gateway, perkara itu memunculkan isu kriminalisasi terhadap Denny sebagai penggerak antikorupsi untuk melemahkan pemberantasan korupsi.

Kita ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, bila Denny berkeyakinan ada kriminalisasi, ia bisa mengajukan praperadilan.

Atau di pengadilan kelak, ia bisa membuktikan kriminalisasi itu sehingga pengadilan membebaskannya dari sangkaan.

Kedua, bila ada niat dan tujuan baik dalam proyek itu, hakim di pengadilan boleh jadi akan mempertimbangkannya sebagai faktor yang meringankan.

Ketiga, bila dikatakan pemberantasan korupsi lemah gara-gara Denny dijadikan tersangka, faktanya KPK, Polri, dan kejaksaan tetap bekerja mengusut perkara korupsi.

Sebagai pendekar hukum, dalam istilah Wapres Jusuf Kalla, Denny semestinya paham ketiga hal tersebut sehingga ia selayaknya menjalani saja proses hukum.

Dalam perkembangannya, Denny pada Jumat (27/3) memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka.

Pemeriksaan Denny diharapkan dapat menguak lebih luas peran orang lain dalam perkara tersebut.

Salah satunya ialah mantan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin yang mengetahui dan menyetujui proyek payment gateway itu.

Kita memercayakan pengusutan perkara itu hingga tuntas kepada Polri. Polri harus membuktikan tidak ada kriminalisasi dalam kasus tersebut.

Lebih dari itu, penuntasan perkara payment gateway menjadi secuil pembuktian bahwa negara ini masih berasaskan hukum, bukan kekuasaan semata.
emoticon-I Love Indonesia
ada lagi trit hukum emoticon-Hammer2
×