alexa-tracking

Diskusi Pajak Final 1% PP 46 Tahun 2013

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5517faa91a99758a0b8b457d/diskusi-pajak-final-1-pp-46-tahun-2013
Diskusi Pajak Final 1% PP 46 Tahun 2013
Diskusi Pajak Final 1% PP 46 Tahun 2013


Diskusi Pajak Final 1% PP 46 Tahun 2013

Quote:


Quote:


Diskusi Pajak Final 1% PP 46 Tahun 2013


Diskusi Pajak Final 1% PP 46 Tahun 2013

Hal apa sajakah yang diatur dalam PP No 46 Tahun 2013?

Quote:


Diskusi Pajak Final 1% PP 46 Tahun 2013


Apakah maksud dan tujuan kebijakan Pemerintah terkait dengan pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini?

Quote:


Diskusi Pajak Final 1% PP 46 Tahun 2013


Objek Pajak apa saja yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013?

Quote:


Diskusi Pajak Final 1% PP 46 Tahun 2013


Objek Pajak apa saja yang TIDAK dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan PP 46 Tahun 2013?

Quote:


Diskusi Pajak Final 1% PP 46 Tahun 2013


Siapa yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP 46 Tahun 2013?

Quote:


Diskusi Pajak Final 1% PP 46 Tahun 2013


Siapa yang TIDAK dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013?

Quote:


Diskusi Pajak Final 1% PP 46 Tahun 2013


Termasuk jenis Pajak Penghasilan apakah ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013?

Quote:


Diskusi Pajak Final 1% PP 46 Tahun 2013



Bagaimana penyetoran dan pelaporan PPh sesuai ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013?

Quote:


Diskusi Pajak Final 1% PP 46 Tahun 2013


Glosarium PP Nomor 46 Tahun 2013
Quote:


Diskusi Pajak Final 1% PP 46 Tahun 2013


Diskusi Pajak Final 1% PP 46 Tahun 2013

Diskusi Pajak Final 1% PP 46 Tahun 2013
kalo untuk jasa konstruksi gmn gan? apakah hanya waktu dapat proyek baru kena pph final? kan itu ga pasti.

btw ane pertamaxxx emoticon-Ngacir
Quote:


untuk Jasa Konstruksi itu sudah masuk ke PPh Final, salah kamar bila Penghasilan dikenakan pajak final masuk ke PP Nomor 46 Tahun 2013 emoticon-Malu (S)
kebijakan ini kalo meurut saya seh bermata dua,
sama TS tidak disebutkan nih tujuan utamanya, ujung2nya yaitu meningkatkan penerimaan pajak dengan menyaring wajib pajak yang selama ini tidak mau bayar dengan lasana rumit pada perhitungannya...
apakah PP-46 ini efektif? jawabannya adalah iya, banyak wajib pajak yang tadinya tidak mau membayar pajak dengan alsan sulit perhitungannya, sekarang menjadi mau bayar pajak dengan perhitungan yang lebih ringan.

tapi..... di sisi lain ternyata ada wajib pajak yang dirugikan

1. Usahawan yang merugi, kalo sebelumnya dia bayar pajak dihitung dari keuntungan nett, nah menurut PP-46 ini Dasar penghitungannya adalah penghasilan bruto, mau usahanya rugi juga tetep aja dikenain 1% dari bruto. nyesek tuh gan

2. Usahawan dengan omzet yang relatif kecil. contoh ada pengusaha A dengan omzet 400 jt sebulan, pph finalnya 4 juta sementara pengusaha B yang omsetnya 10jt sebulan bayarnya 100rb... kalo kita perhatikan baik2 kalo dengan perhitungan tarif pasal 17 pph tentu hasilnya bisa lebih besar pajaknya bagi pengusaha A dan bisa jadi lebih kecil pajak yang harus dibyar oleh pengusaha B.

3. wajib pajak dengan PTKP maksimum akan merasa dirugikan padahal sebelumnya dia sudah termasuk wajib pajak patuh. contoh, dulu seorang pengusaha dengan omzet 15.000.000/bl dengan norma ph neto 30% maka penghasilan neto nya dalam setahun adalah 15jt x 12 x 30% = 54jt. dikurangi ptkp, misalnya K/3 maka penghasilan kena pajak nya adalah sebesar 54jt - 32,4jt = 21,6jt. pph terutag setahun 5% x 21,6jt = 1.080.000 berarti pph sebulannya adalah 90rb. kalo kita jadikan pp-46 maka ph terutang sebulan tadi akan berubah menjadi 15jt x 1% = 150.000 atau naik sebesar 60rb rupiah. ini membuka celah bagi wajib pajak yang tadinya patuh menjadi tidak patuh...

kesimpulan saya PP-46 ini ibarat ma menjaring paus tapi ikan teri jadi korban...
moga pemerintah lebih bijak dan lebih matang lagi kedepannya dalam membuat kebijakan, terutama yang berdampak luas pada masyarakat
Agan @fadlicihuy,

Saya mau nanya-nanya tentang pengisian SPT untuk kasus WP wirausaha yang kena pembayaran pajak sistem 1% penghasilan bruto ini. Kebetulan ane bantuin kakak ane yang punya usaha UMKM. Selama ini sudah bayar SSP tiap bulan. Dan gw ngisiin SPT 2014-nya. Berdasarkan info temen prajab gw yang sekarang jadi AR, yang perlu diisi di SPT 1770, cuma Lampiran III poin 16, yang depan kosong dan cukup tanda tangan. Gw udah bikin rekapitulasi juga dan ngelampirin semua bukti SSP.

Tapi barusan kakak gw ke KPP, katanya salah formulir. Terus di kasih formulir 1770 S. Setahu gw 1770 S buat orang yang kerja bukan? Gw bingung harusnya form mana dan seperti apa pengisian SPT-nya? Mohon arahan?

Terima kasih.
Ijin nyimak
Quote:


yg benar adalah penjelasan temen prajab agan yg skrg jd AR, pengusaha pakai 1770 sedangkan 1770 S untuk orang yg penghasilannya dr pemberi kerja(karyawan, pns dll)

btw temen prajab agan skrg jd AR berarti agan org DJP jg dong. masak gak tau.

Quote:



Hallo gan saveourculture,

Dari kondisi agan diatas seharusnya pengisiannya benar tuh gan, usahawan orang pribadi menggunakan formulir 1770, dan pengisian PP 46 sendiri menurut ane diatas juga sudah benar. Formulir SPT Tahunan 1770S digunakan untuk WP yang berpenghasilan dari 1 atau lebih pemberi kerja yang penghasilannya lebih dari 60jt per tahun (singkatnya untuk karyawan atau pegawai). Pasti ada salah mis komunikasi dengan Pegawai Pajak disana gan emoticon-Bingung (S)
Quote:


wahhh.. bagus gan komennya, emoticon-2 Jempol.. ane juga setuju pendapat agan..

memang tujuan utama dari peraturan ini 2 gan (menurut ane) yaitu penerimaan pajak dan penghitungan simpel utk WP.
tapi ya memang di satu sisi bagi WP yang memiliki margin keuntungan mepet atau bahkan hanya balik modal aja, pasti nyesek banget tuh gan..

kalau sesuai arahan Dirjen pajak nih gan, tahun 2015 tahun pembinaan, penghapusan sanksi dll, 2016 tahun law enforcement, tahun 2017 pengampunan pajak, tahun 2018 seluruh PNS di Indonesia sejahtera (Insyallah, Amin), 2019 Indonesia berdikari dengan pajak emoticon-I Love Indonesia (S). ammmiiiinn..

mungkin peraturan ini masih tahap pembinaan pajak bagi WP yang masih newbie dalam perpajakan gan, semoga tahun berikutnya ada peraturan baru yang lebih kompleks mengenai keadaan yang ada di lapangan.
Quote:


koreksi dikit gan, yang kasus nomer 2, penghasilan udah 1 milyar sebulan udah ga bisa pp-46 kali gan... yang pake p-46 itu maksmal hanya 4.8m setahun omsetnya...

tapi overall setuju juga sih gan... ada yang dirugikan juga, terutama yang memulai usaha atau pengusaha dengan margin keuntungan yang pas2an. kalo pengusaha menengah justru diuntungkan karena dah ga kena tarif progresif, 5,15,25,30... enak bener ya gan.... hadeh emoticon-Cape d... (S)
Quote:


Terima kasih konfirmasinya. Ane juga bingung kenapa AR Kakak gw di KPP-nya kok malah ngasih Form 1770 S.

Ane alhamdulillah bukan orang DJP, Gan. Ane cuma sesama PNS yang tunjangannya 1/5 DJP hahahaha.
Quote:


Sip! Thank you, Gan. Ane juga bingung. Akhirnya kakak ane salin juga di 1770 S, plus masukin lagi 1770 di amplopnya. Nanti terserah AR-nya lah emoticon-Smilie

Quote:


oke gan, sama2 emoticon-Shakehand2
Ikut meramaikan ya....

Quote:


Tanpa ada maksud membela PP 46/2013, menurut saya setiap aturan pasti memiliki dua sisi dimana dampak baik dan jelek akan tetap ada, dan pemerintah sebagai pemungut pajak tentu lebih mempertimbangkan besar sisi mana atas peraturan yang dikeluarkan.

Namun tidak juga menutup kemungkinan setiap aturan yang dikeluarkan, secara teori sangat baik namun ditolak atau keberatan dilaksanakan oleh wajib pajak bahkan mungkin tidak efektif, sehingga ditunda dan dicabut kembali. (lirik PER-01/PJ/2015)

Kembali ke laptop.... ane akan mengomentari post diatas.

1. Memang perlu dikasihani bagi wp yang merugi tetap harus membayar pajak, seharusnya ada perlakuan khusus kalau rugi gak perlu bayar pajak, namun menimbang bahwa akan ada tambahan job bagi DJP, karena setiap SPT Rugi akan mendapat prioritas untuk diperiksa kebenarannya selain SPT LB, maka lebih simple dibuat begitu.

2. Yup, PP 46/2013 ada celah untuk membayar pajak lebih kecil daripada menggunakan norma maupun Pasal 17. Bahkan ada artikel yang menghitung kalau norma dengan nilai diatas 9,4% pasti membayar pajak lebih sedikit dengan PP 46/2013 (pada tingkat omset tertentu). Sebaliknya ini celah membuat WP lebih patuh dengan melaporkan omset yang lebih REAL (besar) karena pajak yang bayar lebih kecil. Bagaimana yang dirugikan seperti contoh diatas, tunggu tanggal mainnya (rumor mengatakan kalau PP 46/2013 akan direvisi untuk lebih baik)

3. Kembali ke poin 2, pada titik tertentu, omset besar cenderung akan lebih diuntungkan dalam menggunakan PP no.46/2013. Misalnya Omset 50jt/bulan. Hitung saja sendiri ya.

Quote:


Untuk formulir pajak 1770, paling mudah dipahami adalah begini.
Yang pakai kode S itu WAJIB lampirkan bukti potong PPh Pasal 21, nah kalau gak punya, maka sudah pasti pakai 1770
Quote:


Hehe saya juga ga bermaksud menyudutkan berlakunya pp-46 gan... Cuma kasihan sama pengusaha dengan omset kecil dan margin keuntungan kecil... Apalagi jika mereka tadiya sudah termasuk wajib pajak yang sudah mauenunaikan kewajiban2 perpajakannya.

Poin saya itu mbok yao kalo nentuin kebijakan itu dipikir mateng2 dulu dampaknya nanti bagaimana... Ga enak juga kan peraturan sering2 dicabut/revisi... Dan setau saya peraturan perpajakn di negara kira ini termasuk yang paling cepat berubah diantara peraturan2 lainnya. Mungkin karena kwbituhan untuk berubah juga sih emoticon-Stick Out Tongue

Jika saja pp46 ini tidak dipaksakan menjadi kewajiban tapi si wp boleh memilih, alangkah nikmatnya... emoticon-Smilie
Quote:


Quote:


Permisi masta2 sekalian, kalau salah diluruskan, menurut ane ya gan emoticon-Malu (S)

Orang hidup itu perlu memenuhi kebutuhan untuk menjalankan kelangsungan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhannya pasti orang memerlukan uang, makanya orang itu perlu bekerja atau usaha untuk mendapatkan uang, kalau usaha untuk balik modal aja atau merugi ya apa gunanya dia susah payah kerja, usaha, tidak ada hasil yg di dapat...

Maka dari itu, kesimpulan ane orang usaha itu CENDERUNG memiliki keuntungan, di liat dari tujuan PP 46 sendiri adalah untuk menyimpelkan penghitungan pajak sehingga para usahawan yang sebelumnya tidak kena pajak karena alasan takut perhitungan pajaknya salah, rumit dan macam alasan lainnya, sekarang dimudahkan dg hadirnya PP 46. Bagi usahawan yg rugi, apa tahun2 berikutnya juga akan rugi? kalau rugi terus mending ga usaha sekalian gan.. cari kerjaan lain.. oleh sebab itu Pemerintah menjalankan PP 46 ini berdasarkan omzet karena kecenderungan usahawan pasti untung, apalagi untung gede, dengan hadirnya PP46 pasti pajaknya lebih kecil. so, jangan menghambat penerimaan pajak dengan mempermasalahkan peraturan terhadap kondisi "pengecualian".
.
tapi alangkah baiknya pemerintah membuat suatu kebijakan terhadap usahawan yang merugi. mungkin masta2 sekalian ada pendapat bagaimana kebijakan pemerintah terhadap usahawan PP 46 yang merugi? :cendol

Quote:


Kalau boleh ikut meramaikan juga, yang cukup merepotkan dari sistem baru pajak buat wirusahawan ini sistem pembayaran pajak yang awalnya tahunan menjadi bulanan. Buat orang yang tinggal di perkotaan mungkin gampang karena Bank dan Kantor Pos ada di mana-mana. Yang sulit itu pengusaha di daerah "tertinggal". Bolak-balik ke ibukota kabupaten (tempat pelayanan bank) aja udah 3-4 jam sendiri, belum lagi nggak semua petugas pajak royal baik hati ngasih lembaran SSP banyak sekaligus supaya nggak bolak-balik ke kantor pajak sebelum ke bank.

Ane sih secara konsep nggak mempermasalahkan, namanya negara narik pajak/retribusi ya pasti nyari cara maksimal. Yang menjadi masalah adalah praktek di lapangannya yang nggak simpel, dengan catatan nggak semua wilayah Indonesia ini semaju ibukota/ibukota provinsi/ibukota kabupaten tempat KPP berada. Buat AR yang survey ke WP sekali sih nggak masalah, tapi buat WP tiap bulan harus pergi pulang di hari dan jam kerja ke KPP buat ambil SSP terus ke Bank buat bayar (yang artinya ninggalin usaha dan artinya toko tutup sementara) itu jadi masalah. Tapi da rakyat mah apa atuh emoticon-Smilie

Quote:


Terima kasih penjelasannya, Gan.
Selain mengacu ke temen ane yang jadi AR, ane juga baca-baca http://www.pajak.go.id/sites/default...PT%201770.pdf. Tapi ya itu, AR di KPP tempat kakak ane terdaftar keukeuh minta SPT kakak ane disalin ke form 1770 S. emoticon-Cape d... (S)
Mungkin perlu sosialisasi internal di sana emoticon-Smilie



Quote:


Ikutan nimbrung juga ya
Saya setuju dengan agan saveourculture, kalau bisa pembayaran pajak nya ada opsi rapel per tahun. Atau Apakah bisa bayar melalui atm atau online banking?. Jadi bukti transfer jadi bukti bayar kaya di PLN (pengganti ssp). Hemat kertas, hemat tinta, go green gan.. emoticon-Smilie Hemat waktu juga gan, ga usah mondar mandir ke bank/kantor pajak, apalagi sekarang bensin dan parkir mahal... Kalau bisa bayar via atm atau online banking bisa luar biasa hemat tuh, kalau dihitung dari jumlah WP yg mau bayar..

Quote:


Quote:


Lho... kok pembayaran bisa repot ya? Saya kok gak melihat sisi repotnya, selain harus tiap bulan hitung omset trus dikalikan 1% tapi yang namanya usaha, pasti donk pengusaha menghitung sebulan bisa cuan berapa duit, ya gak??

Buat yang di pedalaman, bayarlah di kantor pos, saya pikir PT. Pos Indonesia pasti sudah menjangkau hingga level kecamatan di seluruh Indonesia bahkan kawasan barat indonesia setiap kelurahan pasti memiliki kantor pos. Trus abis setor ya selesai, gak perlu dilapor khan?

Mengenai SSP, duh... hitungannya kebangetan deh, khan boleh dicetak sendiri di kertas A4 / Kwarto, gak harus melulu minta di kantor pajak donk.

Pada beberapa bank, bisa kok bayar pajak melalui internet banking. Kendala justru di internet nya kalau diluar pulau jawa emoticon-Hammer (S)

Bagi agan-agan yang pegawai tok, sekarang bisa lapor pajak lewat android lho.. sementara masih terbatas di 1770 SS, tapi buat yang pakai 1770 S dan 1770, sudah bisa melalui komputer / internet. Jadi kendala lokasi dan kesibukan semakin kecil.
Quote:


Ane setuju dengan agan thiec nih, untuk bolak balik ke kantor pos atau bank, mengambil blanko SSP bukan suatu alasan menjadi penghambat kewajiban kita sebagai warga negara gan. Banyak cara utk menyelesaikannya, antara lain :
1.pembayaran tidak harus WP bersangkutan, boleh diwakilkan.. jadi WP masih bisa jaga toko.
2.SSP sendiri bisa di print sendiri, disediakan di kantor pos atau bank.. jadi ga harus ke kantor pajak dulu.
3.pembayaran bisa melalui atm dan billing sistem gan, jadi ga usah repot2 ke bank apabila di tempat WP ada Atm atau koneksi internet.
4. kalau pembayaran sudah di validasi oleh NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) maka tidak wajib melaporkan SPT Masa.

sebenarnya cara2 diatas bisa terapkan, cuman mungkin kebanyakan WP belum tau, karena sosialisasi tidak tersampaikan.

ane tau sih gan, kadang keadaan di lapangan tidak sesuai yg diharapkan.. tapi at least ubah mindset kita dari "ini merepotkan" menjadi "ini adalah kewajiban kita sebagai warga negara".