Rimanews - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku tidak
diberitahu Presiden Joko Widodo tentang penerbitan
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2015
yang menambah kewenangan Kepala Staf Kepresiden
Luhut Pandjaitan.
"Belum (diberitahu Presiden). Setneg aja belum tahu
apalagi saya. Ndak tahu saya," kata JK, saat ditemui di
Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (04/03).
JK pun khawatir dengan adanya Perpres tersebut, akan
banyak simpang siur dan tumpang tindih yang terjadi
antar lembaga pemerintahan. "Mungkin nanti koordinasi
berlebihan kalau terlalu banyak, ada instansi lagi yang
bisa mengkoordinasi pemerintahan. Berlebihan nanti.
Kalau berlebihan bisa simpang siur," ungkap Wapres.
Saat ditanya apakah Perpres tersebut dapat
mengganggu jalannya roda pemerintahan, JK pun
mengaku akan terus mengawasi Perpres tersebut.
"Tentu kita perhatikan juga," tegas dia.
Untuk diketahui, Perpres tersebut memberikan
kewenangan tambahan kepada Luhut Pandjaitan selaku
Kepala Staf Presiden untuk mengendalikan program
prioritas nasional. Dikutip dari website Sekretariat
Kabinet, Pasal 9 ayat (1) Perpres No 26/2015 berbunyi
"Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Staf
Kepresidenan dapat membentuk tim khusus dan gugus
tugas lintas kementerian dan/atau lembaga terkait untuk
penanganan masalah tertentu”.

http://m.nasional.rimanews.com/politik/read/20150304/199819/Jokowi-Tambah-Kewenangan-Luhut-Wapres-Bingung

Tidak ada hujan tidak ada badai presiden jokowi tanpa berembuk dengan wapres jusuf kalla menelurkan keputusan penting dengan memberi wewenang lebih kepada luhut

apakah ini bukti atas tudingan beberapa orang tentang kuatnya lobby TRIO MACAN ISTANA dan barisan pendukung,sehingga bisa menekan dan mempengaruhi arah kebijakan jokowi?