Senin, 2 September 2013, Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta ngambek. Mereka melakukan walk-out dari sidang paripurna DPRD DKI Jakarta yang akan berlangsung saat itu. Gara-garanya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hadir dalam sidang paripurna tersebut. Padahal sebelumnya mereka sudah meminta Ketua DPRD DKI untuk memanggil Ahok untuk mempertanggungjawabkan pernyataan-pernyataannya yang dianggap Fraksi PPP telah melecehkan DPRD DKI. Tetapi permintaan itu tak dipenuhi.

“Kami dari Fraksi PPP bersepakat memanggil Saudara Wakil Gubernur terkait pernyataan beliau melecehkan institusi DPRD. Tapi sampai saat ini, pimpinan belum melaksanakan permintaan itu. Kami, Fraksi PPP, belum bisa mengikuti rapat paripurna ini,” kata Ketua Fraksi PPP Matnoor Tindoan memberi alasan walk-out mereka.

Anehnya, kalau memang benar DPRD DKI secara institusional merasa dilecehkan, kok yang marah-marah cuma Fraksi PPP? Fraksi-fraksi lain tidak mempersoalkan pernyataan-pernyataan Ahok yang dimaksudkan Matnoor Tindoan itu. Tak heran, tuntutan Fraksi PPP itu tidak dipenuhi Ketua DPRD DKI.

Ngambek

Kenapa saya menggunakan istilah “ngambek”? Karena memang sebenarnya Fraksi PPP DPRD DKI itu lagi ngambek. Betapa tidak sebelum meminta Ketua DPRD DKI memanggil Ahok, mereka sudah mengadu ke Jokowi atas pernyataan-pernyataan Ahok yang dianggap tidak etis itu. Mereka mengharapkan Jokowi menegur keras wakilnya itu. Tetapi, seperti yang pernah dikatakan beberapakali tentang karakter Ahok, dengan tenang Jokowi bilang, memang sudah begitu karakternya Ahok. Tidak ada yang perlu ditegur dari Ahok. “Pak Wakil Gubernur tidak bisa dipaksa bicara lembut, saya juga tidak bisa dipaksa bicara keras,” itu antara lain ujar Jokowi tentang karakter Ahok.

Gagal di Jokowi, Fraksi PPP mengadu secara tertulis ke Menteri Dalam Negeri. Ternyata, responnya lebih mengecewakan. Pengaduan mereka itu, tidak direspon Pak Menteri. Upaya ketiga pun dilakukan, mengirim surat kepada Pimpinan DPRD DKI itu, meminta agar Ahok segera dipanggil ke sidang DPRD DKI untuk diminta pertanggungjawabannya atas ucapan-ucapan “tidak etisnya” itu. Ternyata, upaya ini pun gagal. Permintaan mereka itu tidak dipenuhi Pimpinan. Maka, ngambek-lah mereka itu, walk-out- lah mereka.

Kalau masyarakat mendukung aksi walk-out mereka itu tentu Ahok-lah yang dihujat. Fraksi PPP-lah yang didukung. Yang terjadi adalah sebaliknya, justru aksi walk-out mereka itu dikecam beramai-ramai di kolom komentar berbagai berita online. Ada yang berkomentar, “Kalau sudah walk-out, jangan kembali lagi, supaya DPRD DKI bersih dari PPP …” Seperti yang bisa dibaca rubrik “Topik Pilihan” Kompas.com. Masyarakat tahu siapa yang tulus, dan siapa yang bulus.

Saat ini, di Indonesia, belum ada pejabat negara yang setiap kali diserang oleh lawan-lawan politiknya, maupun oleh mereka yang menjadi korban dari kebijakan pemerintahan pejabat negara itu, spontan akan dibela habis-habisan oleh masyarakat luas, selain Jokowi-Ahok.

Dendam kepada Ahok

Kompas.com memakai judul rubrik “Basuki vs DPRD DKI”, sebenarnya kurang tepat, lebih tepat “Basuki vs PPP DPRD DKI”, karena perseteruan itu bukan antara Ahok dengan DPRD DKI, tetapi hanya sebatas dengan Fraksi PPP DPRD DKI itu. Yang menghendaki seperti itu adalah Fraksi PPP itu sendiri.

Fraksi PPP itu sengaja hendak menarik DPRD DKI sebagai institusi untuk dimanfaatkan melawan Wakil Gubernur DKI Jakarta (Ahok). Tetapi, lagi-lagi gagal. Sebab, memang sesungguhnya, yang terjadi adalah perseteruan mereka saja dengan Ahok. Perseteruan ini berawal dari Fraksi PPP sebagai institusil turut campur tangan dalam perselisihan pribadi antara Abraham Lunggana alias Haji Lulung yang juwa Wakil Ketua DPRD DKI dengan Ahok.

Perselisihan antara Ahok dengan Haji Lulung mengenai PKL Tanah Abang itu sesungguhnya urusan pribadi antara mereka berdua. Tetapi oleh kolega-kolega Haji Lulung, hal tersebut dijadikan perselisihan antara Fraksi PPP dengan Ahok. Maka, jadilah seperti sekarang: Ahok vs Fraksi PPP DPRD DKI.

Tidak heran, kalau hanya Fraksi PPP yang begitu ngotot memperkarakan Ahok, dengan melapor ke Jokowi, ke Mendagri, dan ke Pimpinan DPRD DKI. Yang semuanya gagal.

Mereka marah, Ahok telah berhasil membuat Haji Lulung menampakkan dirinya sendiri sebagai oknum DPRD DKI yang dimaksud Ahok bermain di Tanah Abang, dan terpojok. Membuat perannya sebagai “God Father Tanah Abang” yang sudah berlangsung lebih dari 20 tahun itu menjadi sirnah, ketika semua PKL itu berhasil direlokasi, dan sebagian besar masuk ke Blok G.

Dengan senjata dua pernyataan yang pernah diucapkan Ahok itu, Fraksi PPP itu hendak membalas dendam kepada Ahok.

Alasan Sebenarnya Memperkarakan Ahok

Alasan Fraksi PPP memperkarakan Ahok karena Ahok diniai mengeluarkan dua pernyataan kontroversial yang dinilai tidak etis itu, sebenarnya hanya alasan yang dibuat-buat. Yang sebenarnya membuat mereka memperkarakan Ahok adalah karena Ahok secara tak langsung telah berhasil menyingkirkan Haji Lulung sebagai “God Father” Tanah Abang.

Lihat saja kronologisnya. Ketika Ahok mengucapkan dua pernyataan yang kini dipersoalkan Fraksi PPP, waktu itu mereka tidak bereaksi. Namun, setelah Ahok menyinggung ada anggota DPRD DKI yang turut bermain di ranah PKL Tanah Abang, yang kemudian membuat Haji Lulung menampilkan dirinya sendiri, seterusnya muncul perang pernyataan di antara keduanya. Barulah Fraksi PPP ikut bicara sekaligus turut campur tangan membela Haji Lulung. Membuat perselisihan pribadi itu menjadi juga urusan Fraksinya. Sejak itulah Ahok pun terus dicari-cari salahnya oleh mereka. Sampai akhirnya terjadi aksi walk-out tersebut.

Secara resmi mereka menyangkal hal itu. Melalui konferensi persnya pada 31 Juli lalu, Matnoor Tindoan mengatakan alasan Fraksinya meminta Ketua DPRD DKI memanggil Ahok adalah karena Ahok sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial yang tidak etis, yang melanggar UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.