alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/54e46594c2cb174a038b456a/bg-dipastikan-tidak-dilantik-menjadi-kapolri-netizen-bercuit-quotjokowikitaquot
icon-hot-thread
BG dipastikan tidak Dilantik menjadi KAPOLRI, Netizen bercuit "#JokowiKita"
Code:
[CENTER][img]http://i.imgur.com/RJS5cnj.png[/img]
Thread Asal2an ane HT :ngakak [/CENTER]

[color=blue][CENTER][size="6"][FONT="Arial Black"]Batalkan BG, Netizen Segera Teriakkan #JokowiKita[/FONT][/size][/CENTER][/color]

[CENTER][img]http://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/joko-widodo-presiden-ri-_141024140051-709.jpg[/img]


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo akhirnya membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Keputusan ini pun disambut gegap gempita oleh masyarakat dunia maya.

Para pendukung di media sosial seperti twitter segera memuji Jokowi dalam berbagai bentuk. Seperti akun ‏@ibu_anne yang mendoakan Jokowi dan berharap Jokowi tetap bersemangat."Pray for @jokowi_do2 semangat, pak! #JokowiKita," tutur dia.

Begitu juga dengan ‏@Sepdi09 yang mengatakan, "Have a nice day pak @jokowi_do2 Permainan catur yg bgus, si jenderal gk jadi di lantik.... huahaha #JokowiKita". Begitu juga dengan akun, ‏@muhammadshona_ yang menyindir Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono. "ini baru yg namanya presiden tegas, ga seperti yg kemarin. #JokowiKita," ucap @muhammadshona_[/CENTER]

SUMBER: [URL="http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/02/18/njyoa3-batalkan-bg-netizen-segera-teriakkan-jokowikita"]SUMUR[/URL]


Update

Code:
[CENTER][size="7"]Ucapan Selamat Jokowi ke BG Hanya Formalitas[/size]

[img]http://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/komjen-budi-gunawan-dan-irjen-budi-waseso-_150123153256-164.jpg[/img][/CENTER]

[CENTER]REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indria Samego menilai ucapan selamat Presiden Jokowi pada Budi Gunawan (BG) hanya sebatas formalitas saja. Hal ini lumrah dilakukan seorang Kepala Negara yang harus mengutamakan etika dan sopan santun pada siapapun.

Indria menyatakan sebagai seorang pemimpin negara, Presiden Jokowi harus menjaga hubungan baik dengan semua kalangan. Hal ini tak terkecuali juga dengan BG. Meski, kata dia, BG statusnya pernah jadi tersangka. " Terlalu berlebihan kalau ucapan selamat Jokowi ditafsirkan BG jadi dilantik," ujarnya, Selasa (17/2).

Sejauh ini Indria meyakini presiden akan membuat keputusan yang terbaik. Dia meyakini presiden membuat keputusan tanda menunda lagi.
"Saya tak mau berspekulasi terkait sikap presiden Jokowi pada BG. Itu semua adalah hak prerogatif presiden," kata dia.

Sebelumnya praperadilan yang dipimpin Hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan sebagian gugatan BG, Senin (16/2). Hakim menilai penetapan tersangka untuk BG oleh KPK adalah tidak sah.

Dengan keluarnya putusan sidang tersebut, otomatis sprindik KPK terkait penetapan tersangka BG tak sah dan tak berdasar secara hukum.

KPK dalam kasus ini menjerat BG terlibat dalam gratifikasi dan rekening gendut. Kasus ini diduga terjadi saat BG menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri tahun 2003-2006. BG dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2, serta Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.[/CENTER]
[URL="http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/02/17/njx14q-ucapan-selamat-jokowi-ke-bg-hanya-formalitas"]SUMUR[/URL]


Code:
[code][CENTER][size=\\\"5\\\"][color=red]Gagal Jadi Kapolri, Bagaimana Nasib BG?[/color][/size]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG) gagal menduduki jabatan Kapolri. Meski demikian, ia tetap menjabat sebagai kepala Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol).

\\\"Saat ini masih berstatus sebagai kepala Lemdikpol sebagaimana yang dijalankan oleh beliau,\\\" ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Merdeka, Rabu (18/2).

Namun, ada kemungkinan presiden akan menyiapkan jabatan baru bagi mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut. Pratikno mengatakan, presiden menginginkan Budi tetap berkontribusi memajukan institusi Polri.

\\\"Presiden tetap mengharapkan Pak BG tetap memberikan kontribusi bagi institusi kepolisian. Tentang posisinya akan ditentukan kemudian,\\\" kata mantan rektor UGM tersebut.

Sama seperti Budi, Komjen Pol Badrodin Haiti yang diajukan sebagai calon Kapolri baru juga masih menduduki jabatan lamanya, yakni sebagai Wakapolri yang diberi mandat menjalankan tugas dan wewenang Kapolri.

Sebab, presiden melalui Mensesneg baru mengirim nama Badrodin ke DPR hari ini. Kemudian, pengajuan itu baru akan diproses oleh Dewan setelah masa reses selesai.
[URL=\\\"http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/02/18/njymu6-gagal-jadi-kapolri-bagaimana-nasib-bg\\\"]SUMUR[/URL]
[/CENTER]
[/code]


Code:
[CENTER][size="5"][color=blue]Jokowi Siapkan Jabatan Lain untuk BG?[/color][/size]
[img]http://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/budi-gunawan-_150122233055-390.jpg[/img]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG) gagal menduduki jabatan Kapolri. Meski demikian, ia tetap menjabat sebagai kepala Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol).

"Saat ini masih berstatus sebagai kepala Lemdikpol sebagaimana yang dijalankan oleh beliau," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Merdeka, Rabu (18/2).

Namun, ada kemungkinan presiden akan menyiapkan jabatan baru bagi mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut. Pratikno mengatakan, presiden menginginkan Budi tetap berkontribusi memajukan institusi Polri.

"Presiden tetap mengharapkan Pak BG tetap memberikan kontribusi bagi institusi kepolisian. Tentang posisinya akan ditentukan kemudian," kata mantan rektor UGM tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengganti calon kapolri yang sebelumnya akan dijabat Komjen Budi Gunawan menjadi Komjen Badrodin Haiti.

Ia mengharapkan Budi Gunawan tetap memberikan kontribusi kepada negara meski tak menjabat sebagai Kapolri.

"Saya memutuskan saudara komisaris jenderal polisi Budi Gunawan untuk terus memberikan kontribusi terbaik untuk kepolisian republik indonesia untuk makin profesional bekerja untuk rakyat. Kontribusi ini dapat dilakukan dalam posisi dan jabatan apa pun yang nanti diamanahkan kepadanya," katanya.
[/CENTER] [URL="http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/02/18/njynm2-jokowi-siapkan-jabatan-lain-untuk-bg"]sumur[/URL]




Code:
[CENTER][size="6"][color=orange]PDIP Puji Jokowi Soal 3 Plt Pimpinan KPK[/color][/size]
[img]http://us.images.detik.com/customthumb/2015/02/18/10/163539_trimedya.jpg?w=460[/img]

Jakarta - Presiden Jokowi memberhentikan sementara dua pimpinan KPK dan mengangkat 3 pejabat pelaksana tugas penggantinya. Keputusan itu menuai pujian dari PDIP.

"Langkah itu dalam rangka penyelamatan KPK seperti yang diharapkan selama ini. Tiga nama itu cukup tepat dan respons cukup cepat juga yang dilakukan Jokowi," kata Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi PDIP Trimedya Pandjaitan kepada wartwan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2015).

Trimedya menyebut tiga nama pelaksana tugas pimpinan KPK yang ditunjuk Jokowi punya latar belakang bagus. Deputi Pencegahan Johan Budi, Guru Besar UI Indriyanto Seno Adji, dan mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki disebut Trimedya sebagai tokoh-tokoh yang kredibel.

"Ya nama Pak Johan Budi beliau orang cukup lama di sana. Pak Ruki adalah ketua pertama dari KPK kemudian Pak Indriyanto Seno Adji kita tahu track recordnya. Jadi nama-nama yang cukup kredibel menurut saya untuk masuk sebagai plt pimpinan KPK," tuturnya.

Trimedya menyebut ada tugas berat menanti 3 plt pimpinan KPK ini. Mereka harus bisa membina komunikasi yang lebih baik dengan instansi lain seperti Polri.

"Pak Ruki background-nya polisi, mungkin beliau lebih bisa berkomunikasi dengan pimpinan Polri," katanya.[/CENTER]
[URL="http://news.detik.com/read/2015/02/18/163437/2836939/10/pdip-puji-jokowi-soal-3-plt-pimpinan-kpk?991104topnews"]sumber[/URL]


More update

Code:
[CENTER][color=red][size="5"]Ruki : KPK Akan Lanjutkan Kasus Budi Gunawan[/size][/color]
[img]http://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/pimpinan-kpk-sementara-taufiqurrahman-ruki-kiri-johan-budi-sapto-_150220100921-749.jpg[/img]
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua KPK sementara Taufiequrrachman Ruki menyatakan siap menuntaskan kasus-kasus korupsi yang masih menggantung, termasuk melanjutkan kasus dugaan gratifikasi Komjen Pol Budi Gunawan.

"Itu termasuk kasus yang kami tangani. Tentu akan kami pelajari dengan pendekatan-pendekatan hukum," ujar Taufieq usai dilantik di Istana Negara, Jumat (20/2).

Mantan pimpinan KPK di era Presiden Megawati tersebut mengatakan, KPK tetap akan melanjutkan kasus tersebut meski sudah ada putusan sidang praperadilan dari PN Jakarta Selatan. Justru, kata dia, keputusan praperadilan akan menjadi salah satu faktor yang diperhatikan KPK dalam menangani kasus Budi.

Seperti diketahui, Budi Gunawan sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun, mantan ajudan Presiden Megawati tersebut mengajukan gugatan praperadilan. Gugatan Budi akhirnya dikabulkan oleh PN Jakarta Selatan. Penetapan tersangka oleh KPK dianggap tidak sah karena Budi bukan termasuk penyelenggara negara saat kasus yang disangkakan terjadi.
[/CENTER]


UPDATE...! HOT ISSUE..!

Code:
[CENTER][B][color=blue][size="5"]Budi Gunawan Tebar Janji Barter agar Dilantik Jadi Kapolri[/size][/color][/B]
[img]http://statik.tempo.co/data/2015/01/15/id_361266/361266_620.jpg[/img]

TEMPO.CO, Jakarta - Budi Gunawan dan PDI Perjuangan melobi partai penentang pemerintah agar dia disetujui menjadi Kepala Polri. [color=red]Aburizal Bakrie mendapat dana ganti rugi Lapindo. Inilah investigasi Majalah Tempo yang terbit pada 26 Januari 2015 lalu.[/color]

Adalah Hatta Rajasa. Ia menduga kedatangan Pramono Anung pada akhir tahun lalu untuk membicarakan kisruh berkepanjangan dua kubu di Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini bergabung bersama koalisi non-pemerintah, yang sebelumnya mencalonkan dirinya menjadi wakil presiden bersama Prabowo Subianto pada pemilihan pertengahan tahun lalu.

Pramono ditunjuk petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menjalankan lobi ke partai lain guna menyelesaikan kisruh di Senayan. Namun Hatta kaget ketika Pramono muncul di rumahnya di kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, bersama orang lain yang merupakan jenderal polisi aktif. “Masih ingat dengan Pak Budi Gunawan?” kata Hatta menirukan Pramono saat menceritakan ulang pertemuan itu pada Kamis, 23 Januari 2015.

Hatta tak asing dengan pria 55 tahun berkumis baplang itu. Ketika ia menjabat Menteri Riset dan Teknologi pada 2001-2004, Komisaris Jenderal Budi Gunawan merupakan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri. Namun, meski sudah lama kenal, ia mengaku tak pernah berinteraksi dengan Budi. “Wong, dia ajudan presiden,” ujarnya.

Obrolan dengan Pramono dimulai dengan kisruh perebutan ketua komisi di DPR antara partai yang sekubu dengan PAN dan kubu pemerintah pimpinan PDI Perjuangan. Pramono mengajak partai Hatta mendukung pemerintah. Menurut Hatta, Budi lebih banyak diam.

Pertemuan dengan Hatta Rajasa dan elite partai lain merupakan cara PDI Perjuangan memuluskan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo kemudian mengajukannya ke DPR, 15 Januari lalu, sebagai calon tunggal pengganti Jenderal Sutarman, yang sebenarnya baru pensiunan Oktober nanti. Sehari setelah pengajuan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka korupsi perkara suap dan gratifikasi.

[color=red]PDI Perjuangan juga mengutus Ketua Fraksi Olly Dondokambey guna melobi partai-partai anggota koalisi non-pemerintah[/color]. Gerilya dilakukan sejak Desember 2014. Pramono dan Olly wira-wiri membawa Budi Gunawan menemui para bos partai “oposisi” itu.

Akhir tahun lalu, Olly bertandang ke rumah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Menteng, Jakarta Pusat. Kepada Aburizal, Olly mengutarakan niat Jokowi mengajukan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Sepekan sebelum uji kelayakan, Olly kembali bertemu dengan Aburizal untuk memastikan dukungan Golkar. “Ya, kami akan mendukung apa pun keputusan Presiden,” kata Aburizal seperti ditirukan seorang petinggi Golkar.

[color=red]Dukungan Golkar menuntut syarat. Seorang politikus partai beringin yang mengetahui pertemuan itu menuturkan bahwa Aburizal meminta bantuan pemerintah menalangi pembelian lahan warga Sidoarjo, Jawa Timur, yang terkena dampak semburan lumpur Lapindo. Grup Bakrie tak cukup punya dana segar untuk membayar tunggakan Rp 781 miliar pembelian lahan. Dana talangan inilah yang diinginkan Aburizal. [/color]

Pada 13 Januari lalu, Aburizal menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Aburizal memberi masukan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014. Rabu pekan lalu, Aburizal lagi-lagi bertandang ke Istana Kepresidenan. Kali ini tujuannya adalah Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan. Topik pembahasannya kembali masalah anggaran perubahan. Dia meminta anggaran perubahan tak hanya digunakan untuk infrastruktur. “Pemerataan juga penting,” ujarnya.

Pertemuan itu membuahkan hasil. Pekan lalu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengajukan dana talangan pembayaran lahan Lapindo senilai Rp 781,7 miliar. Skemanya adalah utang-piutang antara pemerintah dan PT Minarak dengan jaminan aset senilai Rp 3,01 triliun. “Beberapa kali kami bahas di rapat kabinet dan disetujui Presiden,” kata Bambang.

Juru bicara keluarga Bakrie, Lalu Mara Satriawangsa, yang menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, membantah kabar bahwa Aburizal membarter urusan Budi Gunawan agar pemerintah menalangi pembayaran ganti rugi lahan Lapindo. “Kalau keluarga Bakrie belum ada dana, itu fakta,” ujarnya.

Di luar urusan Lapindo, permintaan Aburizal adalah pemerintah membereskan dualisme kepemimpinan di partainya. Golkar pecah menyusul kisruh dukungan dalam pemilihan presiden. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengambil jalan tengah, yakni kepengurusan Golkar yang sah adalah hasil Musyawarah Nasional Golkar di Riau pada 2009 di bawah Ketua Umum Aburizal Bakrie.

Menurut Bendahara Umum Golkar Bambang Soesatyo, dalam pertemuan dengan Olly, Aburizal meminta Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu menyampaikan ke Presiden agar ucapan lisan Yasonna dituangkan dalam keputusan formal. “Tapi ini bukan barter dukungan untuk pencalonan Budi Gunawan,” kata Bambang.

[color=red]Juru lobi PDI Perjuangan juga menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar mendukung Budi Gunawan menjadi Kepala Polri. Hanya, kata politikus Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, Prabowo tak menjawab tegas dukungan partainya kepada calon PDI Perjuangan itu. “Saya serahkan kepada fraksi,” ujarnya menirukan ucapan Prabowo. [/color]

Pramono membenarkan kabar bahwa ia mengajak Budi Gunawan menemui bos partai politik koalisi penentang pemerintah di DPR. “Semua calon Kepala Polri melakukan itu,” katanya. Namun ia membantah anggapan bahwa gerilya politik tersebut dibarter dengan sejumlah kebijakan pemerintah, seperti dana talangan Lapindo itu atau pengakuan pengurusan Golkar. “Saya jamin tidak ada.”

Budi Gunawan juga bergerak sendiri. Sebelum uji kelayakan dan kepatutan dua pekan lalu, secara terpisah anggota Komisi Hukum menemui Budi di Markas Besar Polri. Desmond dan Bambang Soesatyo membantah kabar bahwa anggotanya di Komisi Hukum secara resmi menemui Budi di luar forum resmi. “Kalau kami hanya bertemu di uji kelayakan,” ujar Desmond.

Bambang Soesatyo mengenal Budi sejak 2005, ketika sama-sama mengambil pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional. Kawan satu angkatan mereka antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno. Ketika itu, Budi masih berpangkat brigadir jenderal. Bambang menilai Budi layak menjadi Kepala Polri karena berprestasi. “Terbukti menjadi yang terbaik saat pendidikan di Lemhannas,” katanya.

[color=red]Budi sudah lama berjejaring dengan Komisi Hukum.[/color] Dia menjadi juru lobi Markas Besar Polri ke parlemen saat pembahasan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Budi berhasil meyakinkan Dewan agar pengurusan surat tanda nomor kendaraan tetap berada di Kepolisian--awalnya hendak dipindahkan ke Kementerian Perhubungan.

Seorang pemimpin Komisi Hukum bercerita, Budi juga murah hati ketika ada yang meminta bantuan. Misalnya yang berkaitan dengan mutasi jabatan di Kepolisian yang melibatkan kolega anggota Komisi Hukum. “Budi tak pernah tidak mengiyakan,” ujar politikus itu. “Mungkin memang dia dikenal baik sehingga mempengaruhi subyektivitas Komisi Hukum,” kata Razman Nasution, pengacara Budi Gunawan.

Pendekatan ala PDI Perjuangan dan Budi Gunawan terbukti moncer. Komisi Hukum, yang mayoritas diisi politikus partai penentang Presiden Jokowi, secara aklamasi [color=red][B]menerima [/B][/color]pencalonannya sebagai Kepala Polri. Mereka mengabaikan keputusan KPK yang menetapkannya sebagai tersangka korupsi rekening gendut. Dalam rapat paripurna, hampir semua fraksi menyetujui keputusan itu.

[URL="http://www.tempo.co/read/news/2015/02/18/078643437/Budi-Gunawan-Tebar-Janji-Barter-agar-Dilantik-Jadi-Kapolri"]Sumbernya loh...![/URL]
[/CENTER]


Code:
[size="7"][color=red][B][CENTER]JK Pertimbangkan Budi Gunawan Jadi Menteri[/CENTER][/B][/color][/size]
[img]http://www.rmol.co/images/berita/thumb/thumb_817402_02090019022015_jusuf-kalla-di-acara-gerakan-pramuka.jpg[/img]

RMOL. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, tidak ada kompensasi apapun atas keputusan presiden membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Kepolisian RI.

"Nggak ada (kompensasi untuk BG)," ujar JK singkat yang ditemui di sela-sela acara Mukernas PPP, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (19/2).

Hal ini ditegaskan JK menepis adanya janji atau penggantian terhadap Budi dengan pembatalan tersebut.

Meski demikian, JK tidak menampik kemungkinan Budi diberi jabatan di Kabinet Kerja. Dikatakan, opsi itu akan dipertimbangkan.

"Nanti dipertimbangkan," tegas mantan ketua umum Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, JK yang juga Ketua PMI ini menyampaikan bahwa surat usulan penunjukan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon tunggal Kapolri sudah dikirim ke DPR. Surat tersebut dikirim kemarin.[wid][/CENTER]
[URL="http://politik.rmol.co/read/2015/02/19/192410/JK-Pertimbangkan-Budi-Gunawan-Jadi-Menteri-"]Sumber[/URL]


btw ane netral gan... gak memihak kpk, gak memihak polri.


lanjutan di post 15
yeeeeyyyy, tapi abraham samad jadi tersangka juga,
Kita? Ente doang kali... emoticon-Ngakak (S)
emoticon-Selamat
Ati" jok, nanti ada suara" sumbang dari... emoticon-Ngacir2
Btw emoticon-Salah Kamar
Ane ga berasa tuh #jokowikita, ane golput gan emoticon-Ngakak
Kita?? Taek
udah keburu kecewa duluan pak sama drama yang laen2nya
emoticon-Cape d... emoticon-No Hope
Quote:Original Posted By cumicumi26
yeeeeyyyy, tapi abraham samad jadi tersangka juga,


itu bukan urusa presiden bray
yg bener sekarang adalah Samad vs Polisi
bukan KPK vs Polisi

seng kere panggah kere...emoticon-Traveller
kita!!!
elu aja keles gw ogaaahh!!!
emoticon-Mad
cuman becanda emoticon-Blue Guy Peace emoticon-Blue Guy Peace

...emoticon-Ngacir
Quote:Original Posted By boldies99


itu bukan urusa presiden bray
yg bener sekarang adalah Samad vs Polisi
bukan KPK vs Polisi


yoi bray lagian udh telat juga,
telat banget ini mah kpk sama polrinya udh berantem duluan.
Quote:Original Posted By cumicumi26

yoi bray lagian udh telat juga,
telat banget ini mah kpk sama polrinya udh berantem duluan.


biar sekalian aja dah berantemnya
Quote:Original Posted By boldies99


itu bukan urusa presiden bray
yg bener sekarang adalah Samad vs Polisi
bukan KPK vs Polisi


bukan urusan presiden ya gan? sering banget ane denger kata2 ini emoticon-Ngakak
kalau kata ane dilantik atau gak jadi dilantik gak akan membawa pengaruh besar, namun dapat menurunkan tensi animo masyarakat dalam kasus kpk vs polri.

dalam hal ini jkwi cuma berani cara aman, dan otomatis cara ini sudah mendapat restu dari ibu suri emoticon-Ngakak
namun kepalang tanggung, AS dan BW sudah menjadi tersangka dalam kasus mereka... otomatis KPK memiliki catatan buruk dalam hal penegakan hukum. begitu juga dengan polri (tapi status tersangkanya di hapus) .

tapi setidaknya, jkw mengambil langkah tepat untuk meredakan tensi animo masyarakat dan pendukung2nya agar tidak terjadi kembali kasus gejolak politik 98.

Apa kata mereka




kata mereka

Quote:Original Posted By asharry20
pejwan dong emoticon-Request

Spoiler for :


Quote:Original Posted By Elys1oN
Yg tdk bisa di mengerti pemikiran orang2 awam adalah ini bkn masalah pelantikan kapolri atau kpk vs polri. Tp usaha politik menjatuhkan pimpinan2 kpk yg kmrn. Kliatan bgt padahal pancingannya hingga keanehan kasus pd pimpinan2 kpk yg muncul cm berjarak 1 hari. Sedangkan di polri yg biasanya 1 kasus korupsi aja lama bgt tuntasnya. Nah ini bisa sampe nurunin 3 pimpinan kpk.


Quote:Original Posted By bekatul_maut
Hahahahahahaa...
Menurut saya ini hanyalah jalan tengah..
- Pemimpin KPK berhenti dan BG tidak jadi Kapolri-

Kenapa saya sebut ini jalan tengah..karena kedua kubu merasa paling kuat
KPK menganggap dirinya paling kuat karena di tamengi oleh rakyat (padahal belum tentu bersih)
Polisi menganggap dirinya paling kuat karena di berikan tanggung jawab penuh terhadap keamanan negara (padahal banyak juga yang busuk)

karena perjalanannya mencuat dan terus meruncing jalan yang terbaik adalah membuka lembar baru
semuanya di berhentikan dan semoga tidak ada saling dendam


Quote:Original Posted By theni
Bg akan jd wakil kapolri, terus kapolri yg diangkt tak lama menjabat pensiun,, naik deh bg jd kapolri, emoticon-Ngakak


Quote:Original Posted By sonicyouth
kalo dari awal gak nyalonin BG itu hebat..
wong udah jelas rekening gendut kok dicalonin..
terus dibatailn sendiri gara2 didesak rakyat kok dibilang hebat

PEKOK wkwk


Quote:Original Posted By sonicyouth
kalo dari awal gak nyalonin BG itu hebat..
wong udah jelas rekening gendut kok dicalonin..
terus dibatailn sendiri gara2 didesak rakyat kok dibilang hebat

PEKOK wkwk


Quote:Original Posted By kneb4l
ane udah ga ngerti lagi dah nih sama drama politik di indonesia. makin ancur berantakan emoticon-Cape d... (S) mafia politik udah merajalela. udah terbukti rekening gendut masih aja dikasih jabatan. emoticon-Cape d... (S)
R.I.P indonesia emoticon-I Love Indonesia (S)


Quote:Original Posted By kreuznach2
politik itu menghambat pertumbuhan ekonomi...
politik itu mengganggu keamanan dan stabilitas emoticon-Frown


Quote:Original Posted By sandi131
ane si orang awan gan, tapi kalo menurut ane gimanapun presiden harus nentuin sikap dengan cepat, jangan kelamaan kaya gini, apalagi jabatan kapolri kosong sekian lama kan ga lucu emoticon-I Love Indonesia


Quote:Original Posted By elo.gw.end
udah dibilang ini cuma sandiwara, sandiwara jalan tengah yang elegan

BG sekalipun ga jadi kapolri tapi secara de facto dia udah jadi kapolri dari kemaren,

ingat waktu penggusuran kabareskrim yang lama dan digantikan sama budi waseso ? siapa yang mengangkat, padahal sutarman aja udah di berhentikan
waktu bambang wijayanto ditangkap, bahdrodin haiti udah bilang suruh dilepas, tapi penyidik malah telepon kabareskrim dan bilang untuk ditahan walau akhirnya dilepas, jadi siapa yang lebih berkuasa kabareskrim atau wakapolri ?

jadi bahdrodin haiti ini cuma "wayang" dari BG, yang berkusa di polri sekarang ini cuma 2, BG dan budi waseso

trus KPK di jadikan tumbal juga atas tersangka BG, padahal kasus Abraham samad dan bambang wijayanto itu kasus kecil dan ga sesuai dengan jasanya yang udah menangkap koruptor2 besar kelas kakap
dan lebih hebatnya atas keputusan praperadilan BG bisa bebas dari sangkaan korupsi KPK karena KPK udah ga berhak ngurusi kasus BG karena bukan penegak hukum, dan juga bukan eselon 2

intinya BG bisa mengendalikan polri dibalik layar dan kasusnya BG "bersih"

selamat jokowi anda terlalu pintar membodohi rakyat


Quote:Original Posted By mantannapi
Berbagai macam komentar ada yang pro dan kontra.
Ane sendiri udah lama gak liat TV, tapi sekali liat pasti masih masalah tentang BG dan KPK (Mungkin sudah lebih sebulan ya?)
Entah tidak peduli atau pusing liatnya karena berita yang sama, saya berharap Bapak presiden tegas dan memikirkan secara matang setiap keputusannya tanpa campur tangan dari "Invisble Hand" (orang ekonomi pasti tau) emoticon-Malu (S)

Mau komentar, tapi takut kepanjangan ya hanya segitu saja pendapat dari seorang rakyat Indonesia, mudah-mudahan sampai ke Pak Presiden emoticon-Big Grin


Quote:Original Posted By adjie.co.id
Busuk nih sandiwara, dari pertama kali ni orang bekas ajudan mega udah tau rekening gendut malah tetap dicalonin, dan sampai akhirnya praperadilan dimenangkan dan tibalah saatnya KPK terdesak hingga pemimpin'' KPK dipecat. Krn dinilai telah salah.

Pemimpin KPK dipecat ga dpt jabatan - si BG ga jadi kapolri tapi tetap di institusinya.
Apa yg kaya gini yg disebut Win-Win solution? emoticon-Busa
yang ada bisa makin jaya komplotan koruptor terutama cs nya partai banteng. Contoh kecilnya aja nih kasus BLBI sama Transjakarta sampai sekarang masih adem ayem ga terurus samasekali.
Udah jelaslah ini cuma akal-akalan untuk menjatuhkan pemimpin KPK yg mau mengusut kasus BLBi sama Transjakarta yg notabene pelakunya ga jauh-jauh dari kerabat partai banteng.

Win-win solution macam apa ini?
emoticon-Cape d...


Quote:Original Posted By antox6381
Gan sadar g klo sebulan lebih ini kita dipaksa melihat drama buatan mbokde ato pakde agar kita lengah trhadap kasus freeport?????....

freeport melanggar kontrak eksplorasi tambang emas terbesar didunia yg berada di papua, dg tidak membangun smelther spt yg disyaratkan pemerintah, namun tidak ada sanksi tegas dr pemerintah sekarang. Justru dipermudah dg diambil alihnya tanggungjawab pembangunan smelther oleh pemerintah daerah n pusat. Dan freeport bs "back to bussiness" dg mudah. (baca jg class action thdp pres jokowi)

"menurut penerawangan saya" dr sudut pandang kacamata kuda..emoticon-Shutup bahwa ada usaha mengaburkan proses "deal" antara pt. freeport dg pemerintah, dg mengadakan sandiwara ludruk ini. dg begitu perhatian masyrakat Indonesia tidak tertuju pada proses yg saya kira tdk mementingkan kesejahteraan rakyat ini.

hingga keputusan kontrak perpanjangan telah disepakati, kemudian presiden baru memberikan keputusan akan konflik polri vs kpk, apakah bs dikatakan kebetulan???? (cucoklogi mode on)

wallahualam...yg jelas bangsa indonesia masih dijajah di masa yg katanya "merdeka" ini. dan yg jelas janji manis utk menyejahterakan masyarakat indonesia masih hanya sekedar janji.

Drama polri vs kpk adl bagian kecil dr sinetron "Indonesia Merana"....

Indonesia Merana

Aktor dan Aktris Utama: Partai pemenang pemilu dan pemerintahan presiden pemenang pemilu.

Aktor dan Aktris Pembantu: oknum2 yg mendapatkan bagian.

Sutradara: Negara Adikuasa yg berkepentingan di papua.

baca juga: http://www.rmol.co/read/2015/02/02/1...trak-Freeport-

--- http://m.hukumonline.com/berita/baca...t-class-action

terlepas apakah benar ada kaitan atau tidak antara masalah freeport dg konflik polri vs kpk ini, saya hny mengungkapkan pendapat pribadi saya. Mohon maaf jk ada kata yang silap.

#SaveIndonesia,ILoveIndonesia
emoticon-I Love Indonesiaemoticon-I Love Indonesiaemoticon-I Love Indonesiaemoticon-I Love Indonesiaemoticon-I Love Indonesia


Quote:Original Posted By fm13



cuma sekedar mengingatkan saja ... yang harus di selamatkan itu bukan KPK saja tapi institusi POLRI juga ... diselamatkan dari apa ? dari oknum2 yang korup terhadap kekuasaan, tidak bisa dipungkiri bahwa di POLRI ada oknum yang korup dan kita juga tidak boleh BUTA apa yang dilakukan oleh komisioner KPK seolah2 paling benar ... karena ingat di KPK komisionernya juga manusia yang tidak lepas dari kesalahan ... untuk sekarang entah benar itu BG korup & AS & BW itu apakah bersalah ato tidak tinggal dibuktikan saja di pengadilan .. karena kita menganut Negara Hukum .... !!!


Quote:Original Posted By setanpb
Panastak pada keluar kandang
BG dipastikan tidak Dilantik menjadi KAPOLRI, Netizen bercuit "#JokowiKita"



Quote:Original Posted By fdimension
Masyarakat harus berpikir lebih objektif. Untuk apa sebenarnya KPK mengkriminalisasi Kapolri seperti yg dituduhkan oleh kuasa hukum BG? Apa yang dikerjakan para ketua2 KPK adalah untuk rakyat dan bangsa Indonesia, tidak ada untungnya bagi KPK menuduh BG sebagai koruptor klo dari awal dia bersih. So, harusnya kita bisa yakin BG itu memang bermasalah. Satu2nya aksi kriminalisasi adalah penahanan ketua2 KPK dgn maksud memuluskan jalan koruptor seperti BG, apalagi ada Megatron dibelakangnya. Yang membuat miris, ketua2 KPK ditahan meski bukti saksi pun belum jelas, sementara BG meski tidak jadi dilantik tetapi tetap akan diberikan jabatan baru? Sama saja parahnya bukan emoticon-Berduka (S)

Pelajari lagi trackrecord para ketua KPK. Kita tau KPK bukan malaikat, semua anggotanya bisa saja terjerat masalah, tapi saya yakin itu bukanlah kasus yg dapat masuk kategori pidana sampai harus diberhentikan dari jabatan. Masalah2 5 tahun yg lalu baru diungkit sekarang demi menyelamatkan muka BG bukankah sudah jelas letak politiknya Kapolri kearah mana? Najis dukung Kapolri yg bagi pribadi juga gak pernah ngasih rasa aman.. emoticon-Mad (S)

Saya tetap berdiri bersama KPK, Abraham Samad, dan Bambang Widjianto, Kapolri sudah terlalu busuk, koruptornya bejibun, mau diselamatkan juga percuma. Rakyat yg jujur dengan nuraninya tidak akan ada lagi yg memihak Kapolri.. emoticon-Berduka (S)


Quote:Original Posted By StropPramboz
yaelahhhhh, ini mah udah bisa ditebak sejak awal. semua cuma sandiwara yang menyembunyikan hal yg lebih besar.
emang komisionaris kpk sekarang jaminan bersih dalam arti g bisa di kontrol sama para penguasa. orang yg keras di kpk ditendang semua biar para koruptor bisa nyaman.
kalo masalah BG itu cm buat ngembaliin citra pemerintah yg sekarang. buktinya katanya keputusan nunggu pra preadilan tp hasil tetap beda. intinya ngamanin si BG biar g jadi tersangka & bisa ngamanin kelompoknya si mbok mega.
kalo menurut ane ini kaya skenario buat nutupin sesuatu yg besar yaitu freeport. bisa2nya larangan expor diperpanjang 6 bulan, berapa potensi uang negara yg hilang disana? masalah ini justru tidak jadi sorotan karena masalah BG.
dulu ane masih suka sama jokowi karena dia langsung menjalankan programnya dg baik. tp maaf setelah dia jadi presiden independensi jokowi hilang sudah karena takut sama si megatron. dari janji pas capres sampe sekarang jg g ada yg direalisasikan. bahkan dia melanggar janjinya sendiri mengangkat ketua MA dari parpol & itu dari parpol pendukungnya. keliatan banget mau nguasain semua lini.
intinya ane kecewa berat sma jokowi. mendingan SBY walau bikin gemes tp g separah jokowi sekarang. mending golput aja deh


Quote:Original Posted By setanpb
dari sekian komentar disini yang ane baca...
tidak jadinya dilantik BG sebagai kapolri
ane telaah dengan teliti...
prakiraan ane:

yang mendukung kebijakan jkw: 12%
yang tidak mendukung kebijakan jkw 2%
yang masa bodo 23%
yang menyesal kenapa dulu dicalonkan 33%
yang bilang ini adalah pengalihan Isu dari Freeport 30%

cyber troops masih ada juga disini bray!


Quote:Original Posted By srikandikaskus




bukan utusan presiden ya gan? sering banget ane denger kata2 ini emoticon-Ngakak


itu kan pendapat ane tentang ini dibawah

Quote: Original Posted By cumicumi26 ►
yeeeeyyyy, tapi abraham samad jadi tersangka juga,


soal tersangkanya Abraham Samad memang bukan urusan presiden dong emoticon-Ngakak (S)

Mbokde gimana, Mbokde?
paan seh ? ane gk terlalu ngerta ma politik.

Yang penting pejwan
pejwan dong emoticon-Request

Spoiler for :
Ibaratnya kalau mandi jangan setengah setengah sekalian basah, lah kemarin menterinya juga dipilih yang ngak berkasus jadi seharusnya Kapolri juga begitu kalau tidak berarti ada something wrong.

Ane hanya doain kedepannya Indonesia bisa lebih baik en KKN bisa musnah dari Ibu Pertiwi.