JAKARTA. Berbagai cara dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Yang terbaru, Pemprov DKI berniat membuka sebuah rekening khusus untuk menampung dana hasil penerapan sistem jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) dan uang pembayaran parkir meter dengan uang elektronik (e-money).

Pemprov DKI Jakarta menargetkan, uang dari ERP yang akan diterapkan akhir tahun ini, mencapai Rp 30 miliar per hari. Asumsinya, tarif minimal ERP sekali lewat Rp 30.000 dari 1 juta mobil per hari.

Ada dua sistem pembayaran ERP. Pertama, melalui penggunaan on board unit (OBU) atau alat penyimpan data dan saldo pembayaran. OBU itu dapat dibeli seharga Rp 200.000. OBU bisa didapat di operator ERP dan di bank yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta.

Kedua menggunakan rekening khusus. Rekening ini hanya untuk pembayaran ERP. Setelah membayar ke rekening khusus ERP, pemilik mobil mendapatkan identitas atau ID dalam autodebet itu.

Selain ERP, Pemprov DKI Jakarta menargetkan bisa menaikkan PAD hingga Rp 49 miliar per tahun di bidang parkir meter elektronik. Dengan sistem parkir yang lama, tahun 2014, DKI Jakarta hanya mampu meraup Rp 7,8 miliar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bilang, rekening khusus itu bisa menjadi sumber pendapatan Pemprov DKI Jakarta dari retribusi daerah. Dengan rekening khusus penampung, Pemprov DKI dan investor ERP bisa menarik langsung uang hasil pembayarannya.

"Ketika terjadi penarikan dana melalui rekening khusus, saat itu pula pendapatannya akan terbagi untuk Pemprov DKI Jakarta dan investor," kata Heru kepada KONTAN, Selasa (10/2).

Contohnya, lanjut dia, pembagian pendapatannya sebesar 60% untuk investor dan 40% Pemprov DKI Jakarta. Misalnya, tarif ERP untuk satu unit mobil Rp 100.000. Ketika pengguna ERP membayar yang didebet dari rekening khusus, sebesar Rp 60.000 masuk ke kas investor dan
Rp 40.000 ke kas DKI.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai, pembukaan rekening khusus untuk ERP dan parkir meter positif untuk menggenjot PAD DKI Jakarta. Tapi, jika dana hasil kedua retribusi itu tidak dialokasikan untuk perbaikan transportasi umum, kebijakan ini tak sejalan dengan tujuan awalnya. "Jangan cuma dialihkan ke Dispenda Jakarta. Kalau seperti itu, bisa menyalahi tujuan awal untuk mengurangi kemacetan," katanya.

http://regional.kontan.co.id/news/ja...f-erp-rp-30000

Ambil 10 M aja untuk beli genset gw rasa cukup