Disaat semua orang sedang tertuju ke berita konflik antara KPK versus Polri, ada berita yang mengejutkan. Berita yang seharusnya lebih membutuhkan persatuan bangsa karena dibutuhkan oleh saudara kita dan bangsa kita. Tapi kita malah asik meributkan permusuhan dua instansi yang seharusnya bahu-membahu membasmi korupsi untuk kesejahteraan rakyat.

Berita itu adalah berhasilnya PT Freeport Indonesia untuk melobi Pemerintah Indonesia untuk memperpanjang (lagi) ijin PT Freeport mengekspor konsentrat. Padahal peraturan pelarangan ekspor konsentrat telah diterapkan sejak 2014 dan peringatan keras kepada perusahaan tambang tentang peraturan ini pun juga telah digalakkan termasuk kepada Freeport. Entah kenapa, berita ini seperti tidak terdengar di media elektronik Indonesia.

“Kita memberikan waktu 6 bulan untuk perpanjang Memorandum of Understanding (MoU) yang expired (habis masa berlakunya- red) tanggal 25 Januari 2015 (hari ini-red),” ujar Sudirman Said Menteri ESDM di kantornya, Jakarta, Minggu (25/1/2015).

Pada pemerintahan SBY, PT Freeport Indonesia telah mendapat perpanjangan ijin ekspor konsentrat dan habis pada Januari 2015 ini. Ijin diberikan untuk memberi waktu bagi Freeport untuk lebih serius membangung smelter. Namun apa daya, Pemerintah kita kembali memberi perpanjangan ijin tersebut. Pemerintah berdalih bahwa ijin diberikan karena Freeport bersedia membangun smelter di Gresik.

Apakah kita selalu berhasil didikte oleh pihak asing? Baik dari pemerintah sampai kita yang senang melihat konflik sesama saudara namun melupakan konflik sesungguhnya dari pasukan liberalis asing. Karena Papua adalah saudara kita, KPK dan Polri juga saudara kita.

Ini link berita yang lebih lengkapnya dimari