alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Kerugian Negara Akibat Korupsi Rachmat Yasin, Mafia SDA dan Kehutanan
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/548c2038bfcb17742e8b4576/kerugian-negara-akibat-korupsi-rachmat-yasin-mafia-sda-dan-kehutanan

Kerugian Negara Akibat Korupsi Rachmat Yasin, Mafia SDA dan Kehutanan

Kerugian Negara Akibat Korupsi Rachmat Yasin, Mafia SDA dan Kehutanan


Sejumlah LSM menyatakan korupsi mafia di sektor sumber daya alam dan kehutanan telah sampai tahap memprihatinkan karena membuat negara berpotensi kehilangan kekayaan Rp201,82 triliun.

Rilis bersama beberapa LSM yang diterima di Jakarta, Jumat (12/12), menyatakan, baik pemerintah maupun penegak hukum belum serius melakukan perlawanan dengan terhadap mafia sumber daya alam.

Sejumlah LSM itu antara lain Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan, Haka (Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh), Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur, Ammalta (Aliansi Masyarakat Menolak Limbah Tambang) Sulawesi Utara, dan MCW (Malang Corruption Watch).

Mereka mengungkapkan, hasil investigasi kasus korupsi di enam daerah (Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Jawa Timur) ditemukan beberapa kasus yang terindikasi korupsi di sektor tata guna lahan dan hutan.

Dari sebanyak enam kasus dugaan korupsi yang ditemukan, terdapat kerugian negara, sekurang-kurangnya Rp201,82 Triliun, serta setidaknya terdapat enam pola atau modus yang digunakan.

Beragam modus itu antara lain merambah hutan baik secara ilegal maupun legal, misalnya seperti melakukan penegangan di wilayah konservasi, serta menyiasati atau memanipulasi perizinan.

Selain itu, modus lainnya adalah tidak membayar dana reklamasi, menggunakan "broker/calo" untuk mengurus perizinan, menggunakan proteksi "bekingan" dari oknum penegak hukum, dan memanfaatkan posisi sebagai penyelenggara negara agar perusahaan pribadinya bisa memperoleh konsesi.

Berdasarkan temuan tersebut, LSM menuntut pihak pemerintah untuk melakukan kajian perizinan yang berhubungan dengan sumber daya alam di enam wilayah temuan itu.

Pemerintah juga didesak mencabut izin korporasi terhadap beberapa perusahaan yang bermasalah, serta Presiden Joko Widodo dan jajarannya harus menyiapkan strategi untuk melawan mafia sumber daya alam demi kepentingan penyelamatan sumber daya alam.

Sedangkan penegak hukum diminta untuk harus fokus mengejar mafia sumber daya alam dan memastikan oknumnya untuk tidak memberikan proteksi kepada para pencuri sumber daya alam.

KPK Dalami Kasus Dugaan Suap Kawasan Hutan Bogor

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Pelaksana Tugas Khusus Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Susilo Nandang Bagio, Jumat 12 Desember 2014.

Dia diperiksa terkait kasus dugaan suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor. "Sebagai saksi untuk tersangka KCK (Kwee Cahyadi Kumala)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha.

Selain Susilo, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang saksi lain bernama Kwee Biyandi Kumala dari pihak swasta. Dia diduga masih mempunyai hubungan kerabat dengan Kwee Cahyadi Kumala yang merupakan Presiden Direktur Sentul City itu.

Diketahui Cahyadi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada Bupati Bogor terkait rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor. Penyidik langsung melakukan penahanan terhadap Cahyadi setelah sebelumnya menjemput paksa di kawasan Sentul, Bogor.

Dalam kasus ini dia disangkakan telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atu b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, KPK juga menyangka bahwa Cahyadi melanggar Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perizinan Sentul City Terkait Hutan Bogor Dibekukan

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan membekukan perizinan yang diajukan oleh Sentul City terkait kawasan hutan di Kabupaten Bogor. Pembekuan dilakukan karena KPK tengah menyidik kasus dugaan suap terkait rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor.

"Saya kira kasus korupsi ditangani hal-hal berkaitan dgn perizinan itu tentu status quo, tidak boleh dilanjutkan," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan di Gedung KPK, Jumat 14 November 2014.

Ferry mengatakan dia berkomitmen membantu KPK dalam penanganan kasus-kasus berkaitan dengan kementeriannya.

"Komitmen kita memberikan data yang sebenar-benarnya, data yang seasli-aslinya, dan data yang valid kepada KPK. Sehingga KPK bisa menemukan dimana titik pelanggaran," ujarnya.

Wakil Ketua KPK, Zulkarnain mengungkapkan dia menyetujui jika ada perizinan yang diberikan dengan menyalahi aturan, maka perizinan itu harus dicabut.

"Saya pikir itu satu hal yang bagus. Tentu KPK akan memberikan apresiasi. mMemang demikian yang seharusnya, sebab andaikata persyaratan tidak dipenuhi tapi izin diberikan, berarti izin bermasalah, tidak clean and clear," katanya.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar juga pernah mengungkapkan akan melakukan penghentian sementara (Moratorium) terkait pemberian izin penggunaan kawasan hutan.

Menurut Siti, hal itu merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo terkait usaha-usaha regulasi dan penetapan standar operasional prosedur dalam perizinan.

"Maka kepada pejabat eselon I di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Saya tegaskan bahwa tidak ada keluar dulu izin moratorium maupun izin pinjam pakai atau pun penggunaan kawasan untuk keperluan korporat," kata Siti, di Gedung KPK, Jumat, 7 November 2014.

Siti menyebut dalam waktu dekat, perizinan nantinya akan dilakukan satu pintu. Penghentian sementara itu dilakukan agar pengelolaan perizinan dapat lebih mudah dan adil.

Seperti diketahui, Kasus suap kawasan hutan Bogor terungkap setelah KPK menangkap tangan Bupati Bogor Rachmat Yasin pada Rabu malam 7 Mei 2014. Rachmat diduga menerima Rp1,5 miliar untuk memuluskan tukar-menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor seluas 2.754 hektare. Bahkan, Rachmat diduga sudah menerima Rp3 miliar sebelumnya.

KPK kemudian menetapkan Rachmat Yasin sebagai tersangka dalam perkara ini. Selain Rachmat, KPK juga menetapkan beberapa pihak lain dalam perkara ini yakni mantan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, M. Zairin dan seorang dari pihak pemberi suap, Francis Xaverius Yohan Yap (YY) dari PT Bukit Jonggol Asri.

Yohan Yap telah dijatuhi pidana penjara selama 1,5 tahun oleh Majelis Hakim Tipikor Jawa Barat terkait kasus ini. Sementara Rachmat Yasin dan Zairin masih menjalani proses persidangan.

Dalam perkembangannya, KPK juga telah menetapkan Komisaris Utama PT Bukit Jonggol Asri, Cahyadi Kumala sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada Bupati Bogor terkait rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor. Ia langsung ditahan oleh penyidik setelah sebelumnya dijemput paksa di kawasan Sentul, Bogor pada 30 September 2014.

Cahyadi disangkakan telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(IRIB Indonesia/Antaranews/Vivanews)

Sumber
Diubah oleh berantasrasuah
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
emoticon-Matabelo parah juga yah koruptor iniemoticon-Hammer2;
Bunuh aj ni orang
Korupsi+ngerusak hutan
Hukumannya mesti dobel nih..

Andai si koruptor kader PKS ato timses Jokowi,
baru dah kasus ini diblow up


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di