alexa-tracking

Ombudsman Beberkan Maladministrasi Kepolisian

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5488e4d91cbfaa2a4a8b4570/ombudsman-beberkan-maladministrasi-kepolisian
: 
Ombudsman Beberkan Maladministrasi Kepolisian
Ombudsman Beberkan Maladministrasi Kepolisian

Ombudsman Beberkan Maladministrasi Kepolisian
(ilustrasi) Ombudsman mencatat kepolisian merupakan lembaga tertinggi kedua setelah pemerintah daerah yang kerap mendapat kritik dari masyarakat. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Lembaga pengawas pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia (ORI) membeberkan sejumlah pelanggaran HAM oleh pihak kepolisian melalui mal-administrasi. Menurut cacatan Ombudsman, kepolisian merupakan lembaga tertinggi kedua setelah pemerintah daerah yang kerap mendapat kritik dari masyarakat.
Pilihan Redaksi

Kepala Biro (Kabiro) Administrasi Sistem Informasi dan Laporan ORI, Budiono Widagdo, menuturkan mal-adminiatrasi terjadi di sejumlah polsek hingga mabes Polri di Indonesia.

"Misalnya saat disidik, penyidikan bertahun-tahun tapi tidak diinformasikan tindak lanjut apa yang terjadi. Pelapor kemudian menginformasikan adanya penundaan yang berlarut," ujar Budiono dalam Seminar Pelayanan Publik di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (10/12).

Selain itu, Budiono menyebut adanya keberpihakan dalam pengusutan sejumlah kasus di kepolisian. "Pada saat penanganan perkara, keberpihakan pelaksanaan di lapangan. Penanganan orang tertentu, ada yang strict ada yang luwes," ujar Budi ketika dikonfirmasi lebih lanjut usai acara.

Keberpihakan ini terjadi lantaran adanya hubungan relasi antara tersangka dan aparat penegak hukum. "Hubungan yang kadang-kadang menjadi independensi tidak terjaga sehingga pemeriksaan lebih longgar," katanya.

Lebih jauh, maladministrasi juga terjadi dengan modus pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). "SKCK yang harusnya gratis tapi ada pungutan. SIM juga sama. Ada tempat tertentu yang strict, contoh di Daan Mogot atau Jakarta Timur, tapi ada wilayah lain yang tidak," ujarnya. Budi menambahkan, pungutan liar tersebut biasa dilakukan oleh oknum secara sembunyi-sembunyi.

Menurutnya, penyimpangan tersebut harus segera ditindak lantaran pelayanan publik harus dihormati dan dilindungi. "Ombudsman memberikan rekomendasi ke kepolsian dan biasanya mereka segera menyelesaikan. 50 persen rekomendasi kami dilakukan oleh polisi," katanya.

Secara general, Budi menyampaikan sejumlah faktor yang menyebabkan maladministrasi masih saja terjadi. Salah satu faktor yaitu tidak adanya kepastian jangka waktu proses penyelesaian layanan. "Tidak ada kepastian biaya, tidak ada kejelasan syarat yang diperlukan dalam pelayanan dan pemberi layanan yang kurang profesional," tuturnya.

Sejak Januari hingga November 2014, Ombudsman menerima laporan dari publik sebanyak 5.796 laporan. Jumlah laporan ini mengalami eskalasi dari tahun sebelumnya. Tahun 2013 Ombudsman mencatat sebanyak 5.173 laporan. Sementara itu, pada tahun 2012 sejumlah 2.209 laporan masuk ke lembaga tersebut. Satu tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2011 sebanyak 1.867 laporan diterima.

http://www.cnnindonesia.com/nasional...si-kepolisian/

Itu ndak boleh dibiarkan..., (kepolisian) harus mengikuti rekomendasi Komisi (Ombudsman) ini, ndak bisa ndak. Kita (semua) cinta dan sayang sama polisi, makanya kita peduli, dan berharap (kedepannya) polisi bisa lebih baik lagi (kinerjanya) dibawah (suatu) lembaga (setara) kementerian.
image-url-apps
lembaga negara paling korup
1 DPR
3 plokis

emoticon-Big Grin
cmiiw
yah emang bener smua tuh, dan masih banyak hal lain nya juga. saatnya di rombakemoticon-Big Grin
KASKUS Ads
jujur ya

ane kira dulu ombudsman tuh nama orang
Kalo ane tau Ombudsman sejak kejadian ini gan :

Quote:


....walhasil perempuan pemarah itu ane abadikan sebagai userid kaskus ane emoticon-Wowcantik emoticon-Ngakak (S)
image-url-apps
Rules of engangment of police
1. Police absolutely right and true
2. If police doing something wrong, back to RoE Number 1
Sharing apa itu Ombudsman (source wiki)

Ombudsman Republik Indonesia (disingkat ORI) sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Semoga bermanfaat.
ditunggu tindak lanjutnya..
uhm, yang dibeberkan ini udah jadi rahasia umum kok gan emoticon-Malu (S)
Devi kadang'' bingung, instansi kepolisian itu kan sudah banyak yang mengawasi, ada Kompolnas, ada Ombudsman, tapi kok tetep ya kalo ada pelanggaran, Kompolnas dan Ombudsman kok seperti "macan ompong" ya? emoticon-Bingung (S)
Ayo pak, ini saat yang tepat untuk mereposisi fungsi dan peran plokis. Terbukti selama ini mereka direct ke presiden tapi hasilnya..............? Ini momentum yang pas mencangkok plokis dibawah Kemendagri atau Kemenkumham pak. Ane dukung ;shakehand
Ombudsman terkesan kurang bergigi karena memang nggak dibekali power untuk melakukan "punishment" tatkala ditengarai ada indikasi/pelanggaran. Jadinya ya rekomendasi nya kurang begitu diperhatikan.
image-url-apps
Quote:


baru mau nanya yg peringkat pertama siapa, udah nongol di pertamax emoticon-Big Grin
Quote:


Pantesan memble. emoticon-Najis
10 tahun terakhir ngapain aja doi bro? emoticon-Bingung (S)
image-url-apps
Ombudsman termasuk badan antara ada dan tiada

emoticon-Big Grin
image-url-apps
Quote:


ane dulu juga mikirnya gitu emoticon-Hammer2
apalagi jaman di iklanin pertama itu emoticon-Ngakak
Kita ini ibaratnya tools sudah lengkap tapi toolsnya gak pernah dipake'. ORI sendiri sudah ada tapi pelayanan publik masih jauh dari ekspektasi? Ngapain ada ORI kalo gitu?
syukurlah cuman itu yang diungkap
kirain...
Quote:


Ya ini (nanti) yang akan kita perkuat. Mungkin selama (10 tahun) ini Ombudsman belum maksimal, kiat perkuat..., kita beri peran lebih (untuk mengambil tindakan). Ndak apa-apa, ndak usah menyalahkan (presiden sebelumnya)..., kita mikul duwur mendhem jero, kita berbaiki (agar kedepannya lebih baik).
image-url-apps
Quote:


2. badan eksekutif (mentri,bupati,gubernur,walikota,
,presiden, bumn)

4. Yudikatif (jaksa, hakim)
Pagi one trid ini ane tutup ya gan emoticon-shakehand

Comment: berdayakan Ombudsman! emoticon-thumbsup
×