alexa-tracking

Kupas Tuntas Kasus BLBI, siapa yang bersalah?

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5488a072620881412b8b4568/kupas-tuntas-kasus-blbi-siapa-yang-bersalah
Kupas Tuntas Kasus BLBI, siapa yang bersalah?

Penyelidikan BLBI, KPK panggil lagi Laksamana Sukardi


Reporter : Aryo Putranto Saptohutomo | Rabu, 10 Desember 2014 11:38



Kupas Tuntas Kasus BLBI, siapa yang bersalah?


Merdeka.com - Proses penyelidikan dugaan korupsi dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas kepada sejumlah penerima pinjaman (obligor) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kembali dilanjutkan. Hari ini, tim penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri,Laksamana Sukardi, buat dimintai keterangannya seputar hal itu.

Laksamana hadir sekitar pukul 10.15 WIB. Tetapi, dia menolak menjawab pertanyaan awak media dan hanya mengumbar senyum. Dia langsung dipersilakan masuk ke dalam lobi dan kemudian menuju ruang penyidik. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, mengakui kedatangan Laksamana terkait penyelidikan SKL BLBI.


"Iya, yang bersangkutan dimintai keterangan dalam proses penyelidikan," tulis Priharsa melalui pesan singkat, Rabu (10/12).

Pemanggilan hari ini adalah yang kedua kalinya buat Laksamana. Sebelumnya, beberapa mantan pejabat era Megawati juga pernah mencicipi ruang pemeriksaan KPK buat dimintai keterangan terkait dugaan korupsi SKL BLBI.


Mereka adalah Menteri Koordinator Perekonomian pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004 Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001 Rizal Ramli, Menteri Keuangan 1998-1999 Bambang Subiyanto, Menteri Koordinator Perekonomian 1999-2000 dan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)I Putu Gede Ary Suta, eks Kepala Bappenas 2001-2004 Kwik Kian Gie, serta mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (saat ini menjabat Menteri BUMN) Rini Mariani Soemarno.


KPK mulai bergerak mengusut dugaan penyimpangan SKL BLBI pada 2008 saat masih di bawah kepemimpinan Antasari Azhar. Saat itu, lembaga antirasuah membentuk empat tim khusus buat menyelesaikan kasus BLBI, sebelumnya mentok saat ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Salah satu tim bertugas untuk menangani perkara yang dihentikan Kejaksaan karena telah menerima SKL, termasuk kasus mantan pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim, mempunyai utang sebesar Rp28,4 triliun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) oleh Badan Pemeriksa Keuangan, nilai penjualan dari aset Salim yang diserahkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk penyelesaian BLBI ternyata hanya 36,7 persen atau sebesar Rp 19,38 triliun, dari Rp 52,72 triliun yang harus dibayar.


Meski demikian, pemerintah justru mengampuni beberapa pengutang lewat penerbitan SKL. Mekanisme penerbitan SKL yang dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2002 saat kepemimpinan Presiden Megawati dan Ketetapan (Tap) MPR Nomor 6 dan 10. Saat itu Megawati mendapat masukan dari mantan Menteri Keuangan Boediono, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-jakti, dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi buat menerbitkan SKL.

Penerbitan SKL itu menjadi dasar bagi Kejaksaan Agung untuk menghentikan penyidikan (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/ SP3) terhadap sejumlah pengutang. Selain Sjamsul, ada beberapa pengusaha lain diduga mengemplang turut dihentikan penyidikannya. YakniThe Nin King dan Bob Hasan, yang telah mendapatkan SKL dan sekaligus "release and discharge" dari pemerintah.


Dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari dana BLBI sebesar Rp 144,5 triliun yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, sebanyak Rp 138,4 triliun dinyatakan merugikan negara. Sedangkan dalam audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap 42 bank penerima BLBI menemukan penyimpangan sebesar Rp 54,5 triliun. Sebanyak Rp 53,4 triliun merupakan penyimpangan berindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.

[lia]





emoticon-I Love Indonesia (S)


Perjalanan panjang kasus BLBI ini apakah semua warga Kaskus tahu? Trit ini dimaksudkan untuk memberi pencerahan bagi semuanya agar lebih mudah mencari berita tentang BLBI ini tanpa repot-repot mengambil dari beberapa sumber. Dan Trit ini dimaksudkan untuk menelisik lebih jauh, sehingga kita tak mudah menghakimi orang lain padahal kita mentah dan minim pengetahuannya didalam masalah yang kita bicarakan. Pendewasaan dalam berfikir itu perlu, sebab warga Kaskus itu beragam latar belakang pendidikannya, juga kemampuan berfikirnya. Hanya yang cerdas-cerdaslah yang tak akan tergerus jaman!


Silakan dilihat dan dicermati nama-nama yang tersebut diatas, dan sebagian masih tetap eksis dan bersuara.


Dibawah ini adalah lampiran berita lama yang dihimpun dari sumber-sumber, dikutip sebagian, atau di copy paste utuh, tanpa bermaksud untuk mengurangi atau menghilangkan substansi isi beritanya.


emoticon-I Love Indonesia (S)


Kok Abraham Samad Jadi Melebar Soal Lidik BLBI?


Rabu, 27 Agustus 2014 , 17:18:00 WIB
Laporan: Samrut Lellolsima


RMOL. Belum ada gelar perkara yang dilakukan oleh jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelidikan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Begitu dikatakan Ketua KPK, Abraham Samad di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Samad sebelumnya pernah mengatakan, kasus BLBI akan ada ekspos setelah Lebaran Idul Fitri 1435 H. Tapi, saat dikonfirmasi hal itu, jawaban Samad melebar.

"Terminologi habis lebaran, bulan depan juga habis lebaran. Kesimpulannya nanti satgas akan menyampaikan hasil ekpose di internal pimpinan dan diajukan kepasa pimpinan. Nanti pimpinan beserta penyidik akan memutuskan," elak dia.

Samad menambahkan, untuk meningkatkan kasus dari penyelidikan ke penyidikan tidak dihitung berapa kali sudah melakukan ekspos.

"Tidak ada syarat mau berapa kali," tutup salah seorang pendiri LSM ACC Makassar itu.


Diketahui, SKL itu dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002. Saat itu, Presiden yang menjabat adalah Megawati Soekarnoputri.

SKL tersebut berisi pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham, dikenal dengan inpres tentang release and discharge.

Berdasarkan inpres tersebut, debitor BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang walaupun hanya 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS) dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. Atas dasar bukti itu, mereka yang diperiksa dalam penyidikan Kejaksaan Agung akan mendapatkan surat perintah penghentian perkara (SP3).

Tercatat beberapa nama konglomerat papan atas, seperti Sjamsul Nursalim, The Nin King, dan Bob Hasan, yang telah mendapatkan SKL dan sekaligus release and discharge dari pemerintah. Padahal, Inpres No 8/2002 yang menjadi dasar kejaksaan mengeluarkan SP3 itu bertentangan dengan sejumlah aturan hukum, seperti UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Para Penerima SKL BLBI berdasarkan Penandatangan Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) diantaranya adalah Anthony Salim dari Salim Grup (Bank Central Asia / BCA). Nilainya mencapai Rp 52,727 triliun. Surat Keterangan Lunas (SKL) terbit Maret 2004.

Ada juga Sjamsul Nursalim dari Bank Dagang Nasional Indonesia/BDNI. Nilainya Rp 27,4 triliun. Surat lunas terbit pada April 2004. Aset yang diserahkan di antaranya PT Dipasena (laku Rp 2,3 triliun), GT Petrochem dan GT Tire (laku Rp 1,83 triliun). Kejaksaan Agung menghadiahinya surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Ada juga Mohammad "Bob" Hasan dari Bank Umum Nasional. Nilainya Rp 5,34 triliun. Bos Grup Nusamba ini menyerahkan 31 aset dalam perusahaan, terrmasuk 14,5% saham di PT Tugu Pratama Indonesia. Ada juga Sudwikatmono dari Bank Surya. Nilainya Rp 1,9 triliun, SKL terbit akhir 2003. Ibrahim Risjad (Bank Risjad Salim Internasional): Rp 664 miliar, SKL terbit akhir 2003.

[rus]




emoticon-I Love Indonesia (S)


Dari nama-nama yang disebutkan, tercatat bahwa kasus ini tidak identikdengan hanya suku keturunan (padahal ane malas kalau harus mengatakan hal ini, karena sejak berdirinya NKRI, otomatis gak ada lagi istilah ini. Yang ada hanya Warga Negara Indonesia, titik!), tapi lebih cenderung pada obligator-obligator penipu yang mempermainkan keputusan Presiden dengan cara-cara yang licik dan seragam. Pun keputusan dibuat tidak hanya melibatkan 1 orang, tetapi juga harus memperhatikan masukan-masukan dari pihak lain, siapa, mengapa, dan bagaimana akhirnya keputusan itu dibuat.


Silakan dilihat dan dicermati nama-nama obligator tersebut, dan cari tahu, siapa-siapa mereka tersebut.


emoticon-I Love Indonesia (S)


bersambung dibawah

KRONOLOGIS BLBI YANG IKUT MENGHANCURKAN EKONOMI INDONESIA


Kronologi Kasus BLBI sejak 1997 hingga 6 Mei 2009


11 Juli 1997

Pemerintah Indonesia memperluas rentang intervensi kurs dari 192 (8 persen) menjadi 304 (12 persen), melakukan pengetatan likuiditas dan pembelian surat berharga pasar uang, serta menerapkan kebijakan uang ketat.

14 Agustus 1997

Pemerintah melepas sistem kurs mengambang terkendali (free floating). Masyarakat panik, lalu berbelanja dolar dalam jumlah sangat besar. Setelah dana pemerintah ditarik ke Bank Indonesia, tingkat suku bunga di pasar uang dan deposito melonjak drastis karena bank-bank berebut dana masyarakat.

1 September 1997

Bank Indonesia menurunkan suku bunga SBI sebanyak tiga kali. Berkembang isu di masyarakat mengenai beberapa bank besar yang mengalami kalah kliring dan rugi dalam transaksi valas. Kepercayaan masyarakat terhadap bank nasional mulai goyah. Terjadi rush kecil-kecilan.

3 September 1997

Sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan serta Produksi dan Distribusi berlangsung di Bina Graha dipimpin langsung oleh Presiden Soeharto. Hasil pertemuan: pemerintah akan membantu bank sehat yang mengalami kesulitan likuiditas, sedangkan bank yang ”sakit” akan dimerger atau dilikuidasi. Belakangan, kredit ini disebut bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

1 November 1997

16 bank dilikuidasi.

26 Desember 1997

Gubernur Bank Indonesia Soedradjad Djiwandono melayangkan surat ke Presiden Soeharto, memberitahukan kondisi perbankan nasional yang terus mengalami saldo debit akibat tekanan dari penarikan dana nasabah. Soedradjad mengusulkan agar mengganti saldo debit dengan surat berharga pasar uang (SBPU) khusus.

27 Desember 1997

Surat Gubernur BI dijawab surat nomor R-183/M.Sesneg/12/1997 yang ditandatangani Mensesneg Moerdiono. Isinya, Presiden menyetujui saran direksi Bank Indonesia untuk mengganti saldo debit bank dengan SBPU khusus agar tidak banyak bank yang tutup dan dinyatakan bangkrut.


10 April 1998

Menkeu diminta untuk mengalihkan tagihan BLBI kepada BPPN dengan batas waktu pelaksanaan 22 April 1998

Mei 1998

BLBI yang dikucurkan pada 23 bank mencapai Rp 164 triliun, dana penjaminan antarbank Rp 54 triliun, dan biaya rekapitalisasi Rp 103 triliun. Adapun penerima terbesar (hampir dua pertiga dari jumlah keseluruhan) hanya empat bank, yakni BDNI Rp 37,039 triliun, BCA Rp 26,596 triliun, Danamon Rp 23,046 triliun, dan BUN Rp 12,067 triliun.

4 Juni 1998

Pemerintah diminta membayar seluruh tagihan kredit perdagangan (L/C) bank-bank dalam negeri oleh Kesepakatan Frankfurt. Ini merupakan prasyarat agar L/C yang diterbitkan oleh bank dalam negeri bisa diterima di dunia internasional. Pemerintah nterpaksa memakai dana BLBI se
nilai US$ 1,2 miliar (sekitar Rp 18 triliun pada kurs Rp 14 ribu waktu itu).
21 Agustus 1998

Pemerintah memberikan tenggat pelunasan BLBI dalam tempo sebulan. Bila itu dilanggar, ancaman pidana menunggu.

21 September 1998

Tenggat berlalu begitu saja. Boro-boro ancaman pidana, sanksi administratif pun tak terdengar.

26 September 1998

Menteri Keuangan menyatakan pemerintah mengubah pengembalian BLBI dari sebulan menjadi lima tahun.

27 September 1998

Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita meralat angka lima tahun. Menurut Ginandjar, pemerintah minta pola pembayaran BLBI tunai dalam tempo setahun.

18 Oktober 1998

Hubert Neiss melayangkan surat keberatan. Dia minta pelunasan lima tahun.

10 November 1998

Pengembalian BLBI ditetapkan 4 tahun. Tahun pertama 27 persen, sisanya dikembalikan dalam tiga tahun dalam jumlah yang sama. Jumlah kewajiban BLBI dari BTO (bank take-over) dan BBO (bank beku operasi) saat itu adalah Rp 111,29 triliun.


8 Januari 1999

Pemerintah menerbitkan surat utang sebesar Rp 64,5 triliun sebagai tambahan penggantian dana yang telah dikeluarkan BI atas tagihan kepada bank yang dialihkan ke BPPN.

6 Februari 1999

BI dan Menkeu membuat perjanjian pengalihan hak tagih (on cessie)
BLBI dari BI kepada pemerintah senilai Rp 144,53 triliun

8 Februari 1999

Penerbitan Surat Utang Pemerintah No SU-001/MK/1998 dan No SU-003/MK/1998.

13 Maret 1999

Pemerintah membekukan kegiatan usaha 38 bank, mengambil alih 7 bank, dan merekapitalisasi 7 bank

Februari 1999

DPR RI membentuk Panja BLBI

19 Februari 1999

Ketua BPKP Soedarjono mengungkapkan adanya penyelewengan dana BLBI oleh para bank penerima. Potensi kerugian negara sebesar Rp 138,44 triliun (95,78%) dari total dana BLBI yang sudah disalurkan.

13 Maret 1999

Pemerintah mengumumkan pembekuan usaha (BBKU) 38 bank

14 Maret 1999

Pemerintah dan BI mengeluarkan SKB Penjaminan Pemerintah

17 Mei 1999

UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia ditandatangani Presiden Habibie. Dalam UU itu disebutkan bahwa BI hanya dapat diaudit oleh BPK, dan direksi BI tak dapat diganti oleh siapa pun.

1 September-7 Desember 1999

BPK mengaudit neraca BI per 17 Mei 1999 dan menemukan bahwa jumlah BLBI yang dapat dialihkan ke pemerintah hanya Rp 75 triliun, sedangkan Rp 89 triliun tidak dapat dipertangggungjawabkan. BPK menyatakan disclaimer laporan keuangan BI. Tapi, pejabat BI menolak hasil audit. Alasannya, dana BLBI itu dikeluarkan atas keputusan kabinet.

28 Desember 1999

Pemerintah melalui Kepala BPPN Glen Yusuf memperpanjang masa berlaku program penjaminan terhadap kewajiban bank.

Desember 1999

BPK telah menyelesai-kan audit BI dan terdapat selisih dari dana BLBI sebesar Rp 51 triliun yang tidak akan dibayarkan pemerintah kepada BI, terutama karena penggunaannya tidak dapat dipertanggung-jawabkan.

5 Januari 2000

Ada perbedaan jumlah BLBI antara pemerintah dan BI. Pemerintah menyebut BLBI sebesar Rp 144,5 triliun plus Rp 20 triliun untuk menutup kerugian Bank Exim (Mandiri). Tapi, menurut BI, masih ada Rp 51 triliun dana BLBI yang harus ditalangi pemerintah. Dana sebanyak itu diberikan BI kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas selama November 1997-Januari 1998.

10 Januari 2000

Bocoran hasil audit KPMG yang ditunjuk BPK untuk mengaudit neraca awal BI beredar di kalangan wartawan. Audit itu menemukan bahwa penyelewengan BLBI berjumlah Rp 80,25 triliun.

29 Januari 2000

Audit BPK menemukan fakta bahwa 95,78 persen dari BLBI sebesar Rp 144,54 triliun berpotensi merugikan negara karena sulit dipertanggung-jawabkan.tersangka dalam kasus cessie Bank Bali.

21 Juni 2000

Gubernur Bank Indonesia, Syahril Sabirin, ditahan Kejaksaan Agung dengan status sebagai tersangka

9 Oktober 2000

Ketua BPK Billy Judono mengatakan bahwa BLBI sudah diberikan oleh BI sejak 1991 hingga 1996. Jadi, tidak benar bahwa BI hanya bertanggung jawab saat krisis saja.

18 Oktober 2000

Komisi IX DPR yang membidangi perbankan menolak jumlah BLBI yang ditanggung BI hanya sebesar Rp 24,5 triliun. “Jumlah ini merendahkan hasil audit BPK,” kata anggota dewan

26 Oktober 2000

Jaksa agung menunda proses hukum terhadap 21 obligor agar mereka punya kesempatan melunasi dana BLBI.

1 November 2000

DPR, Pemerintah dan BI menetapkan keputusan politik menyangkut pembagian beban antara Pemerintah dan BI terhadap dana BLBI yang sudah dikucurkan

Awal November 2000

Sumber di BI menyatakan, tanggung jawab BI terhadap BLBI hanya Rp 48 triliun, terhitung sejak 3 September 1997-29 Januari 1999, bukan sebelum dan sesudahnya

2 November 2000

BPK mengancam BI akan memberikan opini wajar dengan pengecualian terhadap laporan neraca BI jika dana BLBI tidak dapat dituntaskan.

17 November 2000

Pukul 16.30, pejabat teras BI menyatakan mundur serentak. Mereka yang mundur adalah Deputi Senior Gubernur Anwar Nasution, Deputi Gubernur Miranda Goeltom, Dono Iskandar, Achwan, dan Baharuddin Abdullah, dengan alasan tak mendapat dukungan politik pemerintah dan DPR. Sedangkan Syahril Sabirin, Achjar Iljas, dan Aulia Pohan tidak mundur. Pokok-pokok Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan BI ditetapkan. Berdasarkan kesepakatan ini, BI menanggung beban Rp 24,5 triliun dan sisanya menjadi beban Pemerintah.


3 Januari 2001

Dua Deputi BI Aulia Pohan dan Iwan G Prawiranata ditingkatkan berkasnya ke penyidikan berkaitan dengan keterlibatan mereka dalam penyalahgunaan dana BLBI

7 Maret 2001

DPR mengusulkan pembentukan Pansus BLBI DPR. Pembentukan Pansus ini dipicu oleh pernyataan Menkeu Prijadi Praptosuhardjo yang menyebutkan pemerintah belum menyepakati jumlah tanggungan BI sebesar Rp 24,5 miliar.

10 Maret 2001

Pemilik BUN Kaharuddin Ongko ditahan Kejaksaan Agung atas tuduhan penyelewengan dana BLBI

22 Maret 2001

Pemilik Bank Modern, Samandikun Hartono ditahan Kejaksaan Agung atas tuduhan penyelewengan dana BLBI

9 April 2001

Dirut BDNI Sjamsul Nursalim yang bersatus tersangka penyelewengan dana BLBI dicekal Kejaksaan Agung. Selain Sjamsul, David Nusawijaya (Sertivia) dan Samandikun Hartono (Bank Modern) juga dicekal.

29 Maret 2001

Kejagung mencekal mantan ketua Tim Likuidasi Bank Industri (Jusup Kartadibrata), Presider Bank Aspac (Setiawan Harjono).

2 April 2001

Pelaksanaan Program Penjaminan dana nasabah yang semula diatur melalui SKB antara BI dan BPPN diubah dengan SK BPPN No 1036/BPPN/0401 tahun 2001.

30 April 2001

Kejagung membebaskan David Nusawijaya, tersangka penyelewengan BLBI. Selain itu, Kejagung juga mencekal 8 pejabat bank Dewa Rutji selama 1 tahun.

2 Mei 2001

Kejagung membebaskan 2 tersangka penyelewengan BLBI (Samandikun Hartono dan Kaharuddin Ongko) dan mengubah statusnya menjadi tahanan rumah.

19 Juni 2001

Wapresider Bank Aspac, Hendrawan Haryono dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan dikenai denda Rp 500 juta. Ia didakwa telah merugikan negara sebesar Rp 583,4 miliar

21 Juni 2001

Mantan Direksi BI Paul Sutopo ditahan di gedung Bundar oleh aparat Kejagung.


31 Mei 2002

Tim Bantuan Hukum Komite Kebijakan Sektor Keuangan menyampaikan Laporan Pemeriksaan Kepatuhan Anthony Salim, Andre Salim dan Sudono Salim untuk memenuhi Kewajiban-kewajibannya dalam MSAA tanggal 21 September 1998. Dalam bagian kesimpulannya, TBH antara lain menyatakan meski telah memenuhi sebagian besar kewajiban-kewajibannya, namun secara yuridis formal telah terjadi pelanggaran, atau kelalaian atau cidera janji atau ketidakpatuhan, atas kewajiban-kewajibannya dalam MSAA yang berpotensi merugikan BPPN.


2004

Sampai 2004, pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri mengeluarkan surat keterangan lunas (SKL) kepada lima obligor MSAA dan 17 obligor PKPS APU padahal mereka belum lunas membayar utang mereka.


11 Januari 2007

Dua petinggi Salim Grup (Anthony Salim dan Beny Setiawan) menjalani pemeriksaan di Mabes Polri atas tuduhan telah menggelapkan aset yang telah diserahkan kepada BPPN sebagai bagian pembayaran utangnya. Aset yang digelapkan itu meliputi tanah, bangunan pabrik dan mesin-mesin di perusahaan gula Sugar Grup

19 Februari 2007

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung MPR/DPR RI menegaskan terhadap 8 obligor yang bermasalah, pemerintah akan menggunakan kesepakatan awal APU plus denda. “Kami tetap akan menjalankan sesuai keyakinan pemerintah bahwa mereka (delapan obligor BLBI, red) default. Tagihan kepada mereka adalah Rp 9,3 triliun,” tegas. Ke delapan obligor itu adalah James Sujono Januardhi dan Adisaputra Januardhy (Bank Namura), Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian), Lidia Muchtar (Bank Tamara), Marimutu Sinivasan (Bank Putra Multikarsa), Omar Putihrai (Bank Tamara), Atang Latief (Bank Bira),
dan Agus Anwar (Bank Pelita dan Istimarat).

18 September 2007

Sejumlah anggota DPR mengajukan hak Interpelasi mengenai BLBI kepada Pimpinan DPR

4 Desember 2007

Rapat Paripurna DPR menyetujui Hak Interpelasi Atas Penyelesaian KLBI dan BLBI yang diajukan 62 pengusul.


21 Januari 2008

Ormas-ormas Islam yang tergabung dalam “Jihad Melawan Koruptor BLBI” memberikan penghargaan terhadap sejumlah anggota DPR yang dinilai benar-benar serius hendak mengungkap kasus BLBI.

28 Januari 2008

DPR – RI secara resmi mengirimkan surat kepada Presiden RI agar memberikan keterangan di depan Rapat Paripurna DPR sekaitan Hak Interpelasi atas penyelesaian KLBI dan BLBI.

29 Januari 2008

Ratusan orang yang tergabung dalam GEMPUR berunjuk rasa di depan gedung DPR. Mereka curiga ada anggota DPR yang menjadi beking para obligor BLBI.

12 Februari 2008

Pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian Boediono menyampaikan jawaban pemerintah terhadap 10 pertanyaan terkait penyelesaian BLBI di depan Rapat Paripurna DPR. Ketika membacakan keterangan, lebih separuh anggota dewan meninggalkan ruang sidang. Pada awalnya, Rapat Paripurna diwarnai hujan interupsi yang mempersoalkan ketidakhdiran SBY dan lembaran jawaban yang hanya ditandatangani Boediono saja.

29 Februari 2008

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Kemas Yahya Rahman, menyatakan Tim 35 yang melakukan penyelidikan kasus ini BLBI I dan BLBI II tidak menemukan adanya pelanggaran pidana yang dilakukan Anthony Salim dan Sjamsul Nursalim. Menurut Kemas Yahya, sesuai dengan surat penyelesaian utang Master Settlement for Acquisition Agreement atau MSAA, kewajiban debitor kepada pemerintah dianggap selesai jika aset yang dinilai sesuai dengan kewajiban dan diserahkan kepada pemerintah. “Kami sudah berbuat semaksimal mungkin dan kami kaitkan dengan fakta perbuatannya. Hasilnya tidak ditemukan perbuatan melanggar hukum yang mengarah pada tindakan korupsi,” kata Kemas Yahya Rachman.

2 Maret 2008

Jaksa Urip Tri Gunawan yang menjadi ketua Tim Jaksa BLBI II dicokok aparat KPK seusai bertandang ke rumah milik pengusaha Syamsul Nursalim di Jalan Hang Lekir, Jakarta Selatan, Dari tangan Urip, penyidik KPK menyita uang sebesar US$ 660 ribu atau sekitar Rp 6 miliar. Uang ini diduga sebagai uang suap terkait kasus BLBI. Selain Urip, KPK juga menahan Artalyta Suryani, seorang pengusaha yang diketahui dekat dengan Sjamsul Nursalim dan juga Anthony Salim

2 Maret 2008

Wacana perguliran tentang hak angket mulai mengemuka di kalangan anggota DPR menyusul tertangkapnya jaksa Urip Tri Gunawan.

8 Maret 2008

Guru Besar Hukum Pidana Internasional Unpad Bandung, Romli Atmasasmita. mengusulkan agar KPK mengambil alih pengusutan BLBI. Menurut dia, kasus BLBI telah masuk ranah pidana, karena obligor yang tidak membayar menyebabkan negara rugi. Selain itu, ada unsur penipuan di dalamnya, karena tidak ada niat dari obligor nakal untuk melunasi utangnya. Saran ini mengacu pada pasal 8 ayat 2 UU KPK yang memberi wewenang KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan polisi atau jaksa.

10 Maret 2008

Usulan hak angket kasus BLBI sudah diedarkan kepada para anggota DPR. Usulan hak angket dimunculkan karena langkah penyelesaian kasus BLBI secara hukum yang dirintis Kejaksaan Agung ternyata berakhir antiklimaks. Kejagung menghentikan penyelidikan kasus yang diduga melibatkan sejumlah pengusaha kelas kakap itu. “Apalagi dengan adanya jaksa yang tertangkap tangan menerima suap. Inilah yang menyebabkan kami akan menggunakan hak angket,” ujar Dradjad Wibowo, anggota DPR dari Fraksi PAN

13 Maret 2008

Empat orang inisiator hak angket BLBI, Soeripto, Dradjad Wibowo , Abdullah Azwar Anas dan Ade Daud Nasution secara resmi menyerahkan draft hak angket kasus BLBI ke pimpinan DPR, Draft tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar di ruang kerjanya. Sebanyak 55 anggota DPR telah memberikan tanda tangan sebagai bentuk dukungan.

6 Mei 2008

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan Masyarakat Antikorupsi Indonesia terhadap surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Kejaksaan Agung atas kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syamsul Nursalim. Kejaksaan Agung langsung menyatakan banding.



emoticon-I Love Indonesia (S)


Panjang ya kronologisnya? Pasti malas bacanya. Lha ane yang bikin trit aja puyeng! Gimana yang baca. Tapi minimal trit ini bisa dijadikan acuan untuk bahan referensi, dibaca-baca pada waktu senggang. Sebuah masalah besar memang perlu dikaji dengan seksama untuk memutus siapa yang bersalah, gak semudah kita disini, apalagi yang terbiasa menyalahkan orang lain tanpa berfikir lagi.emoticon-Big Grin


Yang ingin ane tekankan disini yaitu :


Bahwa kasus BLBI melintasi 6 Pemerintahan, yaitu era Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Soesilo Bambang Yudhoyono, dan sekarang masuk ke era Joko Widodo.

Bahwa banyak nama yang disebut, termasuk yang sekarang berseberangan dengan pemerintah, dan mereka termasuk dalam daftar yang bertanggungjawab.

Bahwa Kasus BLBI sedikit ada korelasinya dengan Kasus Century, ketika nama Budiono disebut sebagai pihak yang memberi masukan kepada Megawati untuk mengeluarkan SKL BLBI.

Bahwa keluarga Cendana aka Soeharto ikut menikmati SKL BLBI ini.

Bahwa besannya SBY ikut terlibat dalam kasus penuntasan BLBI.

Bahwa kita jadi diingatkan saat itu, betapa banyaknya bank-bank bermunculan bak jamur dimusim hujan, dan siapapun bisa mendirikan bank asal punya dana yang diminimalkan.

Bahwa Kasus BLBI ini masih mendaki jalan yang terjal, sehingga kita harus tetap bersabar, dan jangan terlalu mudah menyalahkan pemerintahan yang sekarang ketiban sialnya.

TAMAT


Catatan pojok : Ini trit bersih, jadi jangan ada caci-maki disini.

klo mw usut dr awal dimulai dr rapat soeharto dgn menko perekonomian n menteri keuangan beserta kabinet'a ya...mudah2an yg nama'a dibold oleh TS masih belum kembali ke alam asal'a, klo diundang kpk biar bisa datang....
kata panasbung yang salah jokowi emoticon-DP
Quote:


Seharusnya begitu gan. Biar lebih jelas terbuka.

Quote:


emoticon-Ngakak

Gak pake mikir panjang lagi dah!
Yahhh
Perbankan jaman duluu sihh uda kayak kasir ajaa... Nampung bawa kabur trus yang nanggung ruginya penerintah lewat BI

Semacem gituu laghh
Quote:


ehhh...ngaco aja...emoticon-Cendol (S)

gara2 bank kecil "sakit" (16 bank)...akibatnya menyeret bank2 yang sehat menjadi menjadi sakit juga...emoticon-Cendol (S)

untuk menolong bank yang tidak dilikuidasi ini...turunlah BLBI....agar bank ini bisa bangkit....emoticon-Cendol (S)

celakanya...turunlah SKL ini...tanpa harus melunasi BLBI ini...emoticon-Cendol (S)

sapa yang diuntungkan dari SKL ini...???....silahkan tunggu proses hukum...emoticon-Cendol (S)

tentunya proses hukum versi indonesia...emoticon-Cendol (S)

hanya berharap kpk tetap strong...emoticon-Cendol (S)
Quote:


Quote:


Tancap gas kayanya nih. Mulai ada perdebatan.
Nunggu dipojok dulu ah, siapa tau rame.

emoticon-linux2


ikut rate 5 aja ,sambil ngiler.udah bosen baca kasus blbi di koran dari dulu,
emoticon-linux2

***edited
gelar tiker sambil mantau grafik, sapa tau dana BLBI nyasar ke account gw emoticon-Ngakak

Quote:


Ada momod RC lagi.
Layar monitornya udah nambah om?

emoticon-linux2
Quote:


harusnya lu buka account tahun 1998...sapa tahu nyasar...emoticon-Cendol (S)
Quote:


emoticon-Ngakak

Abis nyasar, ngantri deh dipanggil KPK.
Quote:


yah gak lah...kan cuman ngayal...emoticon-Cendol (S)
Great thread, ts, thanks bgt infonya.
Ik cendolin dri id satunya.




jaman itu bank memang kaya jamur, sampai lupa namanya karena terlalu banyak
Quote:


termasuk Bank Nusa Nasional...emoticon-Cendol (S)
Quote:


buanyak bro, didaerah juga gitu
pada berlomba bikin bank
inti dari thread ini adalah saudara seleluhur gk ada yg salah yak... emoticon-Big Grin

emoticon-I Love Indonesia (S)
Quote:


Obligator busuk gan yang salah. Termasuk pemberi masukan kepada Presiden, termasuk juga keluarga Cendana.

Jangan digiring kesitu. TS cuma nyampein apa adanya, bahwa gak bagus kalau hal-hal begini selalu diarahin kesana. Lihat permasalahannya dengan jelas, jangan cari kambing hitam! emoticon-I Love Indonesia (S)