alexa-tracking

[Megatron] Laksamana Sukardi: SKL BLBI Diberikan Sesuai Instruksi Presiden Megawati

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5488613a507410484d8b4572/megatron-laksamana-sukardi-skl-blbi-diberikan-sesuai-instruksi-presiden-megawati
[Megatron] Laksamana Sukardi: SKL BLBI Diberikan Sesuai Instruksi Presiden Megawati
JAKARTA, KOMPAS.com- Mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi mengatakan, penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hanya untuk para obligor yang koperatif dan sepakat melunasi utang kewajiban pemegang saham.

Penerbitan SKL tersebut, kata Sukardi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 mengenai Program Pembangunan Nasional (Propenas)."Dalam UU Propenas dijelaskan harus diberikan insentif agar mereka bagi yang kooperatif. Bagi yang tidak kooperatif ya harus diserahkan pada proses hukum," ujar Sukardi usai diperiksa di KPK, Jakarta, Rabu (10/12/2014).

Selain itu, lanjut dia, penerbitan SKL tersebut sesuai dengan instruksi presiden saat itu Megawati Soekarnoputri yakni Inpres Nomor 8 tahun 2002 yang bersumber dari ketetapan MPR Nomor 10 tahun 2001."Semuanya adalah out of core statement pemberian kepastian hukum kepada obligor. Memang obligor yang telah memenuhi kewajiban pemegang saham yang membayar itu harus diberikan kepastian hukum karena dia mau menandatangani perjanjian," lanjut dia.

Namun, kata dia, ada sekitar delapan atau sembilan obligor yang ternyata melarikan ke luar negeri dan tidak membayar utang mereka. "Ada juga obligor yang lari yang tidak mau menandatangani apa-apa. Itu juga sampai sekarang saya kira mereka masih bebas," tukas Sukardi.

Sekadar informasi, SKL dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002.  Berdasarkan SKL dari BPPN itu, Kejaksaan Agung menindaklanjutinya dengan menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Belakangan diketahui bahwa perilaku debitur BLBI diduga penuh tipu muslihat. Debitur BLBI mengaku tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya mengembalikan BLBI dan bersedia menyerahkan asetnya kepada negara melalui BPPN.Namun saat aset-aset itu dilelang BPPN dengan harga sangat murah, para obligor membeli lagi aset-aset tersebut melalui perusahaan miliknya di luar negeri. Aset tetap dikuasai debitur, sementara debitur bersangkutan sudah dinyatakan bebas dari kewajiban mengembalikan dana BLBI. (Eri Komar Sinaga)

http://nasional.kompas.com/read/2014/12/10/20334191/Kata.Laksamana.Sukardi.SKL.BLBI.Diberikan.Sesuai.Instruksi.Presiden.Megawati

Ahh tenang aja, Megatron aman, ada juragan kodok dan Rini emoticon-Big Grin
Kerugian negara ratusan trilyun, Asyuuuu tenan emoticon-Mad
mending TS-nya minum jamu ini dulu.

[Megatron] Laksamana Sukardi: SKL BLBI Diberikan Sesuai Instruksi Presiden Megawati

JAMU KOBOKAN KAKI MEGATRON
Aturan pakai :
Dewasa : 1 gelas
Panastak : 3 gelas
Note:
1.tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan
2.hati2 pada penggunaan pada penderita anti sby & prabowo
3.bila dalam 3 hari ,bertambah goblok, segera blusukan atau nyemplung ke gorong2
4.Hentikan penggunaan jika terjadi gejala2 mirip binatang.
image-url-apps
Quote:


Ane mau minta tp sdh habis stoknya, dihabisin panatak, rakus bener sama air cucian kaki megatron emoticon-Ngakak
KASKUS Ads
image-url-apps
Dari lebaran sesuai janji gak dipanggil2 bunda ratu..emoticon-Bingung
Atau mungkin krn udah.... jd ga enak manggil gitu emoticon-Bingung emoticon-Shutup
image-url-apps
Kanjeng ratu aman terkendali, mana berani tuh petugas partai, apalagi ada Rini emoticon-Big Grin
semua yg terlibat proses aja...
thread bermutu emoticon-Blue Guy Cendol (L)

sumbernya pun Kompas yg bisa dipercaya emoticon-Toast

ane tambahin gan

http://news.detik.com/read/2014/12/1...ama?n991104466

Jakarta - Penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKP) terhadap para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLB) membuat negara mengalami kerugian Rp 138 triliun. Bekas Menteri BUMN era Presiden Megawati Soekarnoputri, Laksamana Sukardi menolak berkomentar soal besarnya kerugian negara yang diduga terjadi karena penyimpangan tersebut.

"Sudahlah, itu sudah lagu lama‎. Nantilah itu," kata Laksamana di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2014).

Pada tahun 1998 saat terjadi krisis moneter, BI memutuskan menguncurkan bantuan likuiditas kepada 48 bank senilai Rp 147,7 triliun. Pemerintah kemudian menerbitkan SKL kepada beberapa obligor, padahal kewajiban hutang mereka belum terpenuhi.

Berdasarkan hasil audit BPK, dalam kasus BLBI ini negara merugi sebesar Rp 138,4 triliun. BPK menyatakan, penggunaan dana Rp 138,4 triliun itu tak jelas ke mana.

Namun Laksamana Sukardi tak bergeming soal ‎kerugian negara itu. Dia berkukuh penerbitan SKL BLBI telah sesuai aturan berdasarkan Inpres No 8/2002.

"‎Surat Keterangan Lunas itu adalah bagi mereka yang kooperatif, yang menyepakati dan melunasi kewajiban pemegang saham diberikan SKL. Karena itu sesuai UU no 25 mengenai Propenas. TAP MPR juga bahwa waktu itu mau diubah kan? Perjanjian kewajiban pemegang saham itu mau diubah ternyata ada TAP MPR bahwa Presiden Megawati, pemerintah harus stick memenuhi perjanjian yang ada," jelas Laksamana.

"Dalam UU Propenas, dijelaskan harus diberikan insentif agar mereka bagi yang kooperatif, bagi yang tidak kooperatif ya harus diserahkan pada proses hukum, tentu saja ada proses yang sedang didalami," imbuhnya.



image-url-apps
saatnya Megatron masuk rutan guntur emoticon-Big Grin
image-url-apps
tangkep aja kalo salah mah emoticon-shakehand
http://news.liputan6.com/read/207678...rkait-skl-blbi

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyelidikan kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) terus berjalan. KPK juga memastikan, usai Lebaran ini akan menggelar ekspose terhadap kasus tersebut untuk menentukan naik tidaknya status kasus itu ke tingkat penyidikan.

"Tadi baru saja saya panggil penyelidiknya. Saya tanya. Dalam waktu dekatlah, habis Lebaran, harus ekspose karena sudah lama kan," ujar Ketua KPK Abraham Samad usai buka puasa bersama di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 11 Juli 2014.

Abraham mengatakan, kasus SKL BLBI merupakan salah satu kasus yang punya resistensi besar. Karenanya, kasus itu akan menjadi perhatian lembaga antikorupsi tersebut sebelum masa pimpinan KPK periode sekarang berakhir. "Kalau kita sudah berakhir masa jabatan, takutnya mangkrak," kata dia.

Untuk itu, lanjut Abraham, KPK memastikan pula akan memanggil siapa pun pihak yang terkait dalam kasus SKL BLBI itu. Tak terkecuali Megawati Soekarnoputri yang saat kasus itu terjadi menjabat sebagai Presiden RI.

"KPK sudah pernah periksa JK mantan Wapres. Boediono saat masih Wapres kita juga periksa dalam kasus lain (Century). Apalagi Mega, dia kan sudah mantan (presiden)‎," kata Abraham seraya mengatakan tidak takut terhadap Ketua Umum PDIP tersebut.

Megawati Keluarkan Inpres SKL BLBI

Adapun SKL dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002. Saat itu, posisi presiden dijabat Megawati Soekarnoputri.

"Ada yang mekanisme pemberian SKL itu melalui Kementerian Keuangan, melalui kebijakan yang pernah mereka putuskan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi beberapa waktu lalu.

SKL tersebut berisi pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham, atau dikenal juga dengan inpres tentang release and discharge.

Berdasarkan inpres tersebut, debitor BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang walaupun hanya 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS) dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. Atas dasar bukti itu, mereka yang diperiksa dalam penyidikan Kejaksaan Agung akan mendapatkan surat perintah penghentian perkara (SP3).

Penerima SKL BLBI beberapa di antaranya yakni pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BNDI) Sjamsul Nursalim, pengusaha The Nin King, pengusaha Bob Hasan, dan Salim Group (utang Salim Group ketika dibuatkan SKL mencapai lebih dari Rp 55 triliun. Selang 2 tahun setelah SKL terbit, aset Salim Group yang diserahkan ternyata hanya bernilai Rp 30 triliun).

Nama-nama lain yang turut menerima adalah James Sujono Januardhi dan Adisaputra Januardhy (PT Bank Namura Internusa dengan kewajiban sebesar Rp 303 miliar), Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian Rp 424,65 miliar), Lidia Muchtar (Bank Tamara Rp 189,039 miliar), Marimutu Sinivasan (PT Bank Putera Multi Karsa Rp 790,557 miliar), Omar Putihrai (Bank Tamara Rp 159,1 miliar), Atang Latief (Bank Bira kewajiban membayar Rp 155,72 miliar), dan Agus Anwar (Bank Pelita dan Istimarat Rp 577,812 miliar).

Sebelumnya, dalam kasus ini Kejaksaan Agung sudah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap sejumlah debitor. Meski beberapa konglomerat besar sudah menerima SKL, sekaligus release and discharge dari pemerintah.

Padahal, Inpres Nomor 8 Tahun 2002 yang menjadi dasar kejaksaan mengeluarkan SP3 itu bertentangan dengan sejumlah aturan hukum. Salah satunya dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, dari dana BLBI sebesar Rp 144,5 triliun yang sudah dikucurkan ke 48 bank umum nasional, kerugian negara disebutkan mencapai Rp 138,4 triliun.

Di sisi lain audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan penyimpangan sebesar Rp 54,5 triliun dari 42 bank penerima BLBI. BPKP bahkan menyimpulkan Rp 53,4 triliun dari penyimpangan itu terindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.

KPK dalam kasus ini sudah memintai keterangan beberapa terperiksa. Mereka di antaranya mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) I Putu Gede Ary Suta, Menteri Koordinator Perekonomian pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004 Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001 Rizal Ramli, Menteri Keuangan 1998-1999 Bambang Subiyanto, Menko Perekonomian 1999-2000 dan Kepala Bappenas 2001-2004 Kwik Kian Gie, mantan Meneg BUMN Laksamana Sukardi serta mantan Menperin Rini Soewandi.
image-url-apps
Test case kira2 kali ini KPK berani ga periksa bunda Megatron emoticon-Ngakak
image-url-apps
Ratusan Trilyun itu sih cm ucrit2 emoticon-Big Grin
image-url-apps
kerugiannya lebih dahsyat dr century
image-url-apps
Quote:


Century itu ga ada seupil kalo dibandingkan BLBI emoticon-Big Grin
image-url-apps
Quote:


N beritanya ga sedasyat partai sapi yg korupsi emoticon-Hammer2

Aneh yg komen kok kgk ada yg semangat kalo judulnya BLBI emoticon-Hammer2

Coba TS ganti judul PKS terlibat BLBI rame kgk.?? emoticon-Ngacir
jangan lupa ada menkumham dan jaksa agung juga bekingnye tuh, ntar jangan2 kaya busway langsung di ambil alih kejaksaan nggak ke KPK emoticon-Ngakak
image-url-apps
Quote:


Ini baru terobosan, menkumham dan jaksa agungnya dari parpol emoticon-Gila
image-url-apps
Quote:


sudah biasa klo beritanya ud nyenggol2 "majikan" yg komen dikit yg rate bintang 1 banyak emoticon-Big Grin
image-url-apps
Quote:

mwehehehehehe......
image-url-apps
Quote:


Atau ganti judul SBY akan dijadikan tersangka terkait kasus BLBI

TS gmn sih.. Judul threadnya ga menjual emoticon-Traveller
×