- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
SKL BLBI Rugikan Negara Rp 138 T, Laksamana Sukardi: Itu Lagu Lama
TS
ayah.rojak
SKL BLBI Rugikan Negara Rp 138 T, Laksamana Sukardi: Itu Lagu Lama
Ikhwanul Khabibi - detikNews
Laksamana Sukardi
Jakarta - Penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKP) terhadap para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLB) membuat negara mengalami kerugian Rp 138 triliun. Bekas Menteri BUMN era Presiden Megawati Soekarnoputri, Laksamana Sukardi menolak berkomentar soal besarnya kerugian negara yang diduga terjadi karena penyimpangan tersebut.
"Sudahlah, itu sudah lagu lama. Nantilah itu," kata Laksamana di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2014).
Pada tahun 1998 saat terjadi krisis moneter, BI memutuskan menguncurkan bantuan likuiditas kepada 48 bank senilai Rp 147,7 triliun. Pemerintah kemudian menerbitkan SKL kepada beberapa obligor, padahal kewajiban hutang mereka belum terpenuhi.
Berdasarkan hasil audit BPK, dalam kasus BLBI ini negara merugi sebesar Rp 138,4 triliun. BPK menyatakan, penggunaan dana Rp 138,4 triliun itu tak jelas ke mana.
Namun Laksamana Sukardi tak bergeming soal kerugian negara itu. Dia berkukuh penerbitan SKL BLBI telah sesuai aturan berdasarkan Inpres No 8/2002.
"Surat Keterangan Lunas itu adalah bagi mereka yang kooperatif, yang menyepakati dan melunasi kewajiban pemegang saham diberikan SKL. Karena itu sesuai UU no 25 mengenai Propenas. TAP MPR juga bahwa waktu itu mau diubah kan? Perjanjian kewajiban pemegang saham itu mau diubah ternyata ada TAP MPR bahwa Presiden Megawati, pemerintah harus stick memenuhi perjanjian yang ada," jelas Laksamana.
"Dalam UU Propenas, dijelaskan harus diberikan insentif agar mereka bagi yang kooperatif, bagi yang tidak kooperatif ya harus diserahkan pada proses hukum, tentu saja ada proses yang sedang didalami," imbuhnya.
http://m.detik.com/news/read/2014/12...-itu-lagu-lama
Lagu lama biasanya malah jadi lejen
Laksamana Sukardi
Jakarta - Penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKP) terhadap para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLB) membuat negara mengalami kerugian Rp 138 triliun. Bekas Menteri BUMN era Presiden Megawati Soekarnoputri, Laksamana Sukardi menolak berkomentar soal besarnya kerugian negara yang diduga terjadi karena penyimpangan tersebut.
"Sudahlah, itu sudah lagu lama. Nantilah itu," kata Laksamana di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2014).
Pada tahun 1998 saat terjadi krisis moneter, BI memutuskan menguncurkan bantuan likuiditas kepada 48 bank senilai Rp 147,7 triliun. Pemerintah kemudian menerbitkan SKL kepada beberapa obligor, padahal kewajiban hutang mereka belum terpenuhi.
Berdasarkan hasil audit BPK, dalam kasus BLBI ini negara merugi sebesar Rp 138,4 triliun. BPK menyatakan, penggunaan dana Rp 138,4 triliun itu tak jelas ke mana.
Namun Laksamana Sukardi tak bergeming soal kerugian negara itu. Dia berkukuh penerbitan SKL BLBI telah sesuai aturan berdasarkan Inpres No 8/2002.
"Surat Keterangan Lunas itu adalah bagi mereka yang kooperatif, yang menyepakati dan melunasi kewajiban pemegang saham diberikan SKL. Karena itu sesuai UU no 25 mengenai Propenas. TAP MPR juga bahwa waktu itu mau diubah kan? Perjanjian kewajiban pemegang saham itu mau diubah ternyata ada TAP MPR bahwa Presiden Megawati, pemerintah harus stick memenuhi perjanjian yang ada," jelas Laksamana.
"Dalam UU Propenas, dijelaskan harus diberikan insentif agar mereka bagi yang kooperatif, bagi yang tidak kooperatif ya harus diserahkan pada proses hukum, tentu saja ada proses yang sedang didalami," imbuhnya.
http://m.detik.com/news/read/2014/12...-itu-lagu-lama
Quote:
Original Posted By wakawaka2012►http://nasional.kompas.com/read/2014...siden.Megawati
SKL tersebut sesuai dengan instruksi presiden saat itu Megawati Soekarnoputri yakni Inpres Nomor 8 tahun 2002 yang bersumber dari ketetapan MPR Nomor 10 tahun 2001.
"Semuanya adalah out of core statement pemberian kepastian hukum kepada obligor. Memang obligor yang telah memenuhi kewajiban pemegang saham yang membayar itu harus diberikan kepastian hukum karena dia mau menandatangani perjanjian," lanjut dia.
Namun, kata dia, ada sekitar delapan atau sembilan obligor yang ternyata melarikan ke luar negeri dan tidak membayar utang mereka. "Ada juga obligor yang lari yang tidak mau menandatangani apa-apa. Itu juga sampai sekarang saya kira mereka masih bebas," tukas Sukardi.
Sekadar informasi, SKL dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002. Berdasarkan SKL dari BPPN itu, Kejaksaan Agung menindaklanjutinya dengan menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).
Belakangan diketahui bahwa perilaku debitur BLBI diduga penuh tipu muslihat. Debitur BLBI mengaku tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya mengembalikan BLBI dan bersedia menyerahkan asetnya kepada negara melalui BPPN.
Namun saat aset-aset itu dilelang BPPN dengan harga sangat murah, para obligor membeli lagi aset-aset tersebut melalui perusahaan miliknya di luar negeri. Aset tetap dikuasai debitur, sementara debitur bersangkutan sudah dinyatakan bebas dari kewajiban mengembalikan dana BLBI. (Eri Komar Sinaga)
SKL tersebut sesuai dengan instruksi presiden saat itu Megawati Soekarnoputri yakni Inpres Nomor 8 tahun 2002 yang bersumber dari ketetapan MPR Nomor 10 tahun 2001.
"Semuanya adalah out of core statement pemberian kepastian hukum kepada obligor. Memang obligor yang telah memenuhi kewajiban pemegang saham yang membayar itu harus diberikan kepastian hukum karena dia mau menandatangani perjanjian," lanjut dia.
Namun, kata dia, ada sekitar delapan atau sembilan obligor yang ternyata melarikan ke luar negeri dan tidak membayar utang mereka. "Ada juga obligor yang lari yang tidak mau menandatangani apa-apa. Itu juga sampai sekarang saya kira mereka masih bebas," tukas Sukardi.
Sekadar informasi, SKL dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002. Berdasarkan SKL dari BPPN itu, Kejaksaan Agung menindaklanjutinya dengan menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).
Belakangan diketahui bahwa perilaku debitur BLBI diduga penuh tipu muslihat. Debitur BLBI mengaku tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya mengembalikan BLBI dan bersedia menyerahkan asetnya kepada negara melalui BPPN.
Namun saat aset-aset itu dilelang BPPN dengan harga sangat murah, para obligor membeli lagi aset-aset tersebut melalui perusahaan miliknya di luar negeri. Aset tetap dikuasai debitur, sementara debitur bersangkutan sudah dinyatakan bebas dari kewajiban mengembalikan dana BLBI. (Eri Komar Sinaga)
Lagu lama biasanya malah jadi lejen
Diubah oleh ayah.rojak 10-12-2014 22:50
0
7.6K
69
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan