alexa-tracking

KPK: Sektor Kehutanan Ladang Korupsi

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5487bf41de2cf2e7458b4567/kpk-sektor-kehutanan-ladang-korupsi
KPK: Sektor Kehutanan Ladang Korupsi
KPK: Sektor Kehutanan Ladang Korupsi

Sehingga pemberian izin yang menggunakan lahan kawasan hutan itu juga dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab memberikan izin yang tidak pada tempatnya

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain menyatakan sektor kehutanan masih rentan terhadap praktek korupsi.

"Masalah menyangkut kawasan hutan. Hutan itu yang lalu hasil kajian kita banyak yang main tunjuk. Dikatakan hutan Indonesia itu mencapai 120 juta hektar, tapi itu banyak yang ditunjuk saja, belum diukur, ditentukan tapal batasnya," kata Zulkarnain di gedung KPK Jakarta, Selasa (9/12).

KPK sebelumnya sudah membuat "Kajian Kerentanan Korupsi dalam Perizinan Usaha Sektor Kehutanan" yang berisi corruption impact assesment (CIA) dengan salah satu rekomendasi adalah pengendalian kawasan tambang di hutan yang dapat mendatangkan pemasukan negara hingga Rp15,9 triliun.

"Kemajuannya cukup bagus, cukup signifikan, kalau yang lalu baru yang ditetapkan kawasan hutan itu kan baru sekitar 11 persen, PR (Pekerjaan Rumah) masih banyak kedepan karena yang ditetapkan kawasan hutan itu tidak serta merta itu sudah clean and clear semua, barangkali ada kota, ada desa yg sudah masuk ini sumberpermasalahan," ungkap Zulkarnain.

Masalah lain adalah tidak tertibnya usaha sektor mineral dan batu bara di kawasan hutan.

"Sehingga pemberian izin yang menggunakan lahan kawasan hutan itu juga dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab memberikan izin yang tidak pada tempatnya, yang bisa terjadi tumpang tindih. Ini juga ada koordinasi supervisi lagi," tambah Zulkarnain.

Hasil kajian KPK menurut Zulkarnain, dari 10.900 Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau kuasa pertambangan (KP), yang diberikan pemerintah daerah namun belum termasuk kementerian ESDM masih banyak yang tidak "clean and clear" yaitu 4.880 izin tidak "clean and clear".

"Secara kasat mata menjadi pertanyaan besar, misalnya tumpang tindih, tentu tidak jelas, tidak punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), bagaimana mau bayar pajak kalau NPWP saja tidak punya? kemudian NPWP bodong, yang tidak terverifikasi. Kemudian juga hutan lindung yang tertutup, ini yang kita tertibkan sama-sama," tegas Zulkarnain.

Atas kondisi tersebut, KPK mendorong rencana aksi yang jelas termasuk waktu yang terukur di 12 provinsi ditambah provinsi Bali pada 2-3 Desember.

"Potensi penyelamatannya penerimaan negara dari sektor minerba PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Kementrian ESDM sejak kita lakukan penertiban itu meningkat sekitar Rp7 triliun, padahal ekspor turun, harga batubara turun, jadi dengan penertiban ternyata sangat efektif," ungkap Zulkarnain.

Sejumlah penertiban yang dilakukan KPK antara lain adalah penertiban pemberian izin yaitu mencabut izin yang tidak memenuhi syarat, tidak memperpanjang izin yang sudah habis masanya.

"Ini yang penting dulu. Kita selamatkan hasil bumi kita, kita harapkan ini bisa kita gunakan untuk kemakmuran rakyat kita, kita monitoring di 3 provinsi seperti di Makassar, Palembang, dan di Kalimantan Tengah," tambah Zulkarnain.

KPK saat ini menangani dua kasus tindak pidana korupsi terkait kehutanan yaitu kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Pengajuan Revisi Alih fungsi Hutan Riau tahun 2014 kepada Kementerian Kehutanan dengan tersangka Gubernur Riau Annas Maamun dan kasus tukar-menukar kawasan hutan di kabupaten Bogor dengan tersangka presiden komisaris PT Bukit Jonggol Asri Kwee Cahyadi Kumala.
source