JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai, Presiden Joko Widodo tak mampu mengontrol partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan, Koalisi Indonesia Hebat. Bahkan, menurut Burhanuddin, Jokowi juga tak mampu mengontrol partai asalnya, PDI Perjuangan.

"Tidak ada satu pun partai yang dapat dikontrol oleh Jokowi. Sekali pun PDI-P, yang ngontrol bukan Jokowi, tapi pemilik kontrakannya, Megawati. Kalau Jokowi cuma ngontrak saja," ujar Burhanuddin, seusai mengisi diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (8/12/2014).

Ia mencontohkan, dalam pemilihan dan penempatan menteri-menteri dalam Kabinet Kerja. Dengan posisinya di PDI-P hanya sebagai kader biasa, hal ini memengaruhi ruang gerak Jokowi. Menurut Burhanuddin, realitas politik membuat Jokowi susah melakukan manuver.

"Placing menteri dalam kabinet, Presiden sesuci apa pun dia tidak bisa mengabaikan partai politik. Bidang hukum diisi orang parpol itu mengenaskan. Ini tantangan Jokowi, berhadapan dengan parpol, termasuk pendukungnya sendiri," kata Burhanuddin.

Di sisi lain, menurut Burhan, partai politik seringkali menjadi penyokong terjadinya praktek korupsi. Oleh karena itu, dia berharap Jokowi memiliki keberanian untuk melakukan kontrol terhadap partai politik, terutama partai-partai pendukung pemerintah.

http://nasional.kompas.com/read/2014...ampaign=Kkomwp

kontrakannya berapa petak, masih ada yg kosong nggak