alexa-tracking

Kapal Sitaan Menteri Susi Diberikan ke Nelayan

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5486775996bde6ba3a8b456b/kapal-sitaan-menteri-susi-diberikan-ke-nelayan
Kapal Sitaan Menteri Susi Diberikan ke Nelayan
TEMPO.CO , Jakarta- Setelah menenggelamkan tiga kapal ikan berbendera Vietnam di perairan Tarempa, Anambas, Kepulauan Riau, Jumat pekan lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan langkah itu tidak akan dilakukan terus-menerus. Nantinya, kapal yang kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia akan diberikan kepada nelayan lokal.

"Kalau kebanyakan ditenggelamkan, juga akan mengotori laut. Paling 10-20 kapal saja, habis itu cukup," ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Asep Burhanudin, kepada Tempo, Senin 8 Desember 2014. (Baca juga: Empat Aksi TNI AL Tenggelamkan Kapal Ikan)

Asep mengatakan penenggelaman kapal bisa memberikan efek jera bagi nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Namun, kapal asing itu bisa dimanfaatkan nelayan lokal untuk meningkatkan hasil tangkapan. "Kita optimalkan kapal-kapal asing ini untuk kepentingan nelayan," katanya.

Ketua Umum Kelompok Tani Nelayan Andalan, Winarno Tohir, menilai penenggelaman kapal asing kurang elok dalam kaitan dengan hubungan internasional. Apalagi kapal-kapal nelayan asing itu mayoritas berasal dari negara tetangga. "Kalau saya mengusulkan, kapal disita oleh negara. Kemudian bisa dilelang kepada nelayan," ujarnya saat dihubungi Tempo. (Baca: Kapal Ditenggelamkan, Jokowi : Bukan Pencitraan)

Winarno, yang mengaku sudah memahami karakteristik nelayan-nelayan di ASEAN, menyarankan agar tak ada penenggelaman kapal nelayan asing. "Dalam kehidupan bertetangga (dalam negara), itu terlalu sadis," katanya.

Adapun para nelayan di Indramayu, Jawa Barat, menyambut baik program penenggelaman kapal nelayan ilegal. Sekretaris KUD Glayem, Kecamatan Juntinyuat, Dedi Aryanto, mengatakan hal itu sama dengan aturan yang diterapkan kepada nelayan Indonesia. »Kami saja, kalau menangkap ikan, lokasinya harus sama dengan yang tercantum dalam surat izin,” ujar Dedi.

TEMPO

Gmn yg terbaik deh ..emoticon-Big Grinemoticon-Big Grinemoticon-Big Grin

Mau di lelang bagus emoticon-thumbsup tp mesti di awasi jgn ada yg pihak bermain emoticon-Big Grinemoticon-Big Grin IYKWIM
emoticon-I Love Indonesia (S) untuk negara yg berdaulat adil dan makmuremoticon-I Love Indonesia (S)
Atur Aja dah bu yg penting ditindak cepat
nah gitu donk, kan sayang juga klo cuma diledakin...mending dimanfaatin. bisa kali pemda setempat mendata nelayan yg berhak menerima kapal secara gratis...nanti dari data itu tinggal diundi aja siapa yg beneran dapet nya emoticon-Cendol (S)
nanti ada oknum nelayan yang mensalah gunakan, salah lagi emoticon-Cape deeehh
di kaji ulang atau bagaimana ini
cuma 10 kalah ama SBY doang 30 lebih

kata..........................................................
Quote:


emoticon-thumbsup

tp ngeri nya ntar ada oknum yg bermain ganemoticon-Cape d... (S)
Setuju banget kalo yg ini, ngapain di tenggelemin kalo bisa dimanfaatkan. Mendingan disita aja.
Quote:


buat gagah-gagahan gan emoticon-Big Grin
gimana baiknya aja, yg penting nelayan sejahtera emoticon-I Love Indonesia (S)
bisa bahaya juga nih klo pemilik nya mo beli kembali kapal tsbemoticon-Big Grin
bagusan gini, btw kapal motor gini ada pajak stnk ga sih?
selesaikan proses peledakan trus proses lelang bagi buat nelayan.

menurut ane dibikin yg transparan, data detil kapal, siapa yg menang, harga lelang, menang siapa dengan harga berapa.
Adakan kewajiban lapor hasil lelang ke KPK KKP Kejaksaan Agung, MA
juga masukkan online biar semua stakeholder bisa mengawasi.

Kalo mengotori ane kurang setuju, cukup ambil BBM dan Oli yg jadi polutan... dalam puluhan tahun mendatang kapal yg tenggelam jadi rumah ikan, dan jadi diving spot yg dicari.
Quote:

barang sitaan bukannya dah jadi milik pemerintah?
kyk waktu BLBI, barang sitaannya bisa dilelang oleh negara.

Quote:


perahu layar kecil aja wajib gan.

BrebesNews.Co 27 March 2013
Read More →
Nelayan Kluwut Keluhkan Soal Surat Ijin Berlayar Yang Dibatasi


prahu

BREBESNEWS.CO –Nelayan kluwut keluhkan Surat Izin Berlayar di Batasi,Hal ini di karenakan Pihak Kantor Kelautan dan perikanan Provinsi Jateng membatasi kepada pemilik kapal layar.

Seperti di ungkapkan,Johari (42)Nelayan asal Kluwut Brebes yang tengah mengurus Surat izin Berlayar ke Kantor Kelautan dan perikanan Provinsi yang prosesnya lama hingga 8 bulan.”Syaratnya mudah tapi prosesnya lama. Untuk wilyah Brebes sendiri di batasi hanya 34 surat izin berlayar di keluarkan, padahal pemohon surat itu mencapai ratusan nelayan,” jelasnya ke BREBESNEWS.CO rabu (27/3) saat menyandarkan kapalnya di desa Kluwut.

Selain itu, dia juga mengeluhkan ketika berlayar keluar derah kapalnya kerap ditangkap oleh pihak aparat kelautan karena dinilai melanggar wilayah berlayar penangkapan ikan. Dirinya harus membayar denda karena memasuki wilayah hukumnya.

“Saya mengalaminya di wilayah Palembang dan menangkap ikan.Setelah di tangkap,Kapal di biarkan mangkrak beberapa hari lalu harus membayar denda.Sepengetahuan saya dimanapun nelayan indonesia bebas menangkap ikan di perairan NKRI,” terangnya lagi.

Johari mengharapkan Pemerintah segera memperbaiki peraturan tentang Kelautan dan Perikanan.

Seperti di lansir dari Harian Ibukota Komisi 4 masih membahas terkait masalah kelautan. Wakil ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo menuturkan, salah satu yang mendorong agar Undang-Undang Kelautan ini segera disahkan adalah persoalan nasib nelayan khususnya persoalan perijinan melaut. “Dari informasi yang kami dapat di lapangan, nelayan kita baru mau berangkat melaut saja sudah dihadapkan pada persoalan perijinan yang seabreg,” kata Firman

Ia menambahkan, untuk mengurus perijinan melaut, seorang nelayan bisa mengurus berbagai perijinan yang jika ditotal jumlahnya mencapai sekitar 19 sampai 21 item. “Yang bikin susah, 19 sampai 21 item itu mesti diurus di berbagai instansi pemerintah, bukan sekali saja atau satu atap,” kata politisi Golkar itu.

Firman menggambarkan ketika nelayan baru mau melaut sudah diwajibkan untuk mengantongi berbagai persyaratan layaknya orang berkendara di jalanan darat. Misalnya: harus ada Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), juga Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Untuk melaut sekian mil saja dari garis pantai sudah dicegat polisi air, Setelah itu saat berada di lepas pantai sudah ada TNI Angkatan Laut.

Yang lebih parah, masa berlaku semua perijinan itu berbeda-beda sehingga waktu pengurusannya pun beragam dan membuang energi juga waktu. “Saat di tengah laut, ternyata SIM mati, STNK hidup, BPKB mati. Lalu pulang berenang hanya untuk memperpanpajang SIM. Ini sangat menyusahkan,” katanya.

Firman menilai, adanya Undang Undang Kelautan akan memangkas birokrasi perijinan bagi nelayan yang berbelit-belit dan tak menguntungkan itu. Ia mengakui, Undang Undang ini di masa lalu kerap gagal dibahas karena ada berbagai kepentingan. Mulai dari Kementrian Perhubungan, kepolisian, TNI, dan lainnya. “Dulu tidak bisa dibuat karena beluam ada lembaga kementrian khusus yang menanangani. Tapi kan sekarang sudah ada Kementrian Kelautan Perikanan, jadi bisa difungsikan untuk itu,” katanya. (Hendrik)

Quote:


bisa dilelang pake harga kongkalikong, bisa yg ikut lelang orang lokal boneka asing, dapet deh pemilik lama.
asal jangan dikembaliin ke pemilik asalnya aja gan... (dengan kongkalikong tentunya)
emoticon-I Love Indonesia (S)
Niatnya sih bagus biar membantu nelayan kita, tp yg penting hasil penangkapan kapal tsb dilelang secara transparan dan terbuka. Biar masyarakat kecil mampu memenangkan hasil lelangan dan jgn hanya diuntungkan pengusaha besar.
kaga apa2 di tengelemin jadi rumpon makin gede makin bagus.
tutup pejwanemoticon-Cool