alexa-tracking

[Penyebab Penyeranan APBD Rendah] Ini Penyebab Penerimaan Pajak DKI Menurun Drastis

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/548647c9507410321a8b4570/penyebab-penyeranan-apbd-rendah-ini-penyebab-penerimaan-pajak-dki-menurun-drastis
[Penyebab Penyeranan APBD Rendah] Ini Penyebab Penerimaan Pajak DKI Menurun Drastis
RMOL. Penerimaan pajak DKI tahun 2014 menurun drastis. Kepala Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta, Iwan Setiawandi berdalih penerimaan pajak menurun karena sepanjang tahun 2014 pembelian kendaraan baru di Jakarta menurun drastis. Hal itu mengakibatkan penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak mencapai target.

"Penyebab terbesar tidak tercapainya target Pajak BBNKB adalah penurunan pembelian kendaraan baru di Jakarta. Jadi transaksi pembelian kendaraan baru tahun ini di Jakarta menurun dibandingkan tahun lalu. Hal itu berdampak pada pencapaian target pajak daerah," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (5/11).

Kata Iwan, ada empat jenis pajak daerah yang tidak mencapai target. Diantaranya, pajak BBNKB, Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Realisasi penerimaan pajak daerah saat ini baru mencapai 68% dari target. Artinya hanya ada pemasukan Rp22,4 triliun dari sektor pajak daerah.

Namun, Iwan tidak tahu berapa prosentasi penurunan pembelian kendaraan sepanjang 2014 dibandingkan 2013 lalu. Ia hanya tahu bahwa pajak BBNKB mengalami penurunan yang signifikan.

Penyebab lain penerimaan pajak daerah tidak sesuai target karena realisasi penerimaan pajak BPHTB tidak tercapai. Penyebabnya adalah karena penurunan jumlah transaksi jumlah transaksi jual beli bangunan dan tanah di Jakarta tahun 2014 ini.

"Ketiga, pajak reklame juga menurun. Itu terjadi ternyata dasar pengenaan pajak reklame yang sangat tinggi menjadi kontraproduktif terhadap penerimaan pajak. Banyak yang nggak mau pakai reklame. Makanya kita mau kasih stimulus 50% untuk pajak reklame," jelasnya.

Kata Iwan, saat ini penerimaan Pajak Reklame baru mencapai 27 persen atau senilai Rp 659, 374 juta. Padahal target penerimaan pajak DKI mencapai Rp2,4 triliun. Sementara penerimaan Pajak Parkir baru sekitar 41,2 persen atau Rp329,582 juta. Padahal targetnya Rp800 juta.

Penerimaan pajak lainnya yang mengalami penurunan drastis adalah Pajak BPHTB baru mencapai 49,63% atau senilai Rp2,481 triliun. Padahal. Target yang harus diperoleh Pemprov DKI sebanyak Rp5 triliun. Pajak Rokok baru mencapai 34,66 persen atau Rp138,643 juta. Padahal targetnya Rp400 juta.[dem]

Sumber


APBD DKI Defisit Rp 12 Triliun

BALAI KOTA — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014 mengalami kekurangan (defisit) hingga Rp 12 triliun. Defisit itu terjadi karena sejumlah pos anggaran meleset dari target penerimaan.

Awalnya, Pemerintah Provinsi DKI menargetkan APBD sebesar Rp 72,9 triliun. Namun, berdasarkan perhitungan dua bulan terakhir, pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah hanya mencapai Rp 60 triliun. Defisit itu pun diakui Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. "Ya ini salah satunya karena pendapatan paling besar salah satunya dari pajak kendaraan, juga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), itu meleset dari yang kami perkirakan," ujar Basuki kepada wartawan di Balai Kota, Rabu (5/11).

Pria yang akrab disapa Ahok ini menyebut tidak tercapainya target itu karena ada wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Artinya, warga yang tidak memiliki NPWP terlepas dari kewajiban untuk membayar pajak. "Menurut hitungan kami, banyak orang di Jakarta yang punya mobil, apartemen, dan rumah begitu banyak, tapi belum punya NPWP dan enggak bayar pajak. Nanti, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus dilibatkan untuk mengejar mereka," pinta mantan bupati Belitung Timur itu.

Dalam rapat koordinasi nasional (rakornas), 33 gubernur Indonesia setuju melibatkan Polri dalam menindak warga yang tidak memiliki NPWP. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi lagi kekurangan APBD di setiap daerah.

Defisit yang dialami Ibu Kota saat ini, menurut mantan anggota DPR ini, dapat ditutupi lewat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) pada 2013. SILPA DKI Jakarta tahun lalu adalah sebesar Rp 7,59 triliun.

Defisitnya APBD Jakarta disebabkan sejumlah faktor. Salah satunya dinilai karena kebijakan Pemprov DKI menaikkan pajak reklame sebesar 40 persen pada April 2014. Kenaikan itu berpengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD). Guna menekan penurunan defisit itu, pemprov berencana menurunkan pajak reklame sebesar 50 persen. Kebijakan itu akan dimulai hingga masa pembayaran pajak berakhir pada Desember 2014. "Dengan penurunan ini, kami mengharapkan target pendapatan dari sektor ini tercapai," ujar Kepala Bidang Pendapatan Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Yulius Darmawijaya, Rabu.

Yulius menjelaskan, pemprov menargetkan pendapatan dari pajak reklame adalah sebesar Rp 2,4 triliun. Namun, kata dia, setelah dinaikkan pendapatan dari pajak reklame, justru menurun dan hanya mencapai Rp 540,47 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Saefullah mengatakan, kenaikan pajak reklame membuat pemasang iklan mengurungkan niatnya. Mereka juga diketahui lebih memilih memasang reklame di perbatasan Ibu Kota yang pajaknya cenderung lebih rendah. "Kami berharap, dengan penurunan pajak ini, para pemasang reklame kembali berminat untuk melakukannya di wilayah DKI Jakarta," ujar Saefullah.

Sumber

TS : Nih penjelasan buat panastak yang akhir-akhir ini naikin berita penyerapan APBD lagi.

kenapa penyerapan APBD DKI rendah ?? salah satu alasan terbesarnya adalah karena uangnya memang enggak ada emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak

apa yang mau di serap kalau uang-nya aja enggak ada ? emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak

kemarin temen gw juga ikutan tender IT di jakarta, setelah pengumuman pemenang ternyata proyeknya kena pembatalan emoticon-Hammer2

ya wajar lah banyak proyek yang dibatalin, nanti uang-nya dari mana.
masak sudah naikin pajak PBB sampe 200% pendapatan pajaknya DKI nurun emoticon-No Hope
kalau kata ahok "Ahok: Gw Cuma 2 Bln, Tanya Jokowi Tuh yg 10 Bulan" emoticon-Ngakak
Pemerintah jangan matre soal pajak.. Terkadang stimulus dan fasilitas dapat merangsang penerimaan pajak yg lebih besar. Contoh sunset policy yg pernah dilakukan Sri Mulyani.. emoticon-Cool
pajak parkir??? parkir dah naik goceng per jam masih turun pendapatan pajaknya?? ajaib banget emoticon-Ngakak

Itu bayar pakir goceng per jam di prime mall loh kayak Pacific Place, Plaza Senayan, Plaza Indonesia....... yang notabene susah kalau cari parkir, apalagi pas jam makan siang atau after office hour
Pajak parkir, dengan biaya parkir makin naik, banyak beralih ke motor bisa jadi ngefek ke penerimaan totalnya. Kita belum tau, data tertulis detilnya belum ada.

Pajak dr PBB, udah ada penyesuaian, diusahakan sesuai NJOP-nya perwilayah. Gw heran kalau malah turun penerimaan dr sini.

Pajak reklame yang dinaikin dan pengetatan ijin, bayar, dll emng krmn rada bikin syok perusahaan yang bikin reklame di jkt. Imbasnya banyak yang menghentikan reklame-nya. Mereka gak mau bayar pdhal sebelumnya saat pajak reklame belum dinaikan dan belum diperketat, perusahaan ini bnyk yg main belakang, curang. Skrg milih stop. Harusnya diperketat saja dulu, baru diikuti kenaikan yanb tidak terlalu tinggi. Naik 40% seketika itu jelas nabok banget. Apalagi kalau selama ini biasa curang, reklame 3x6 bayarnya cuma 2x1.

Pajak dr kendaraan turun, bagus lah. Berarti yg beli mobil di jkt makin berkurang kan.
nah lo kalo males nyari uang yah pasti defisitlah tong.
itu PBB lo naikin, pajak jalan, dan lain2 bocor yah
emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak
mungkin msh kurang banyak pejabat dki yg diancam pecat emoticon-Big Grin
Quote:


beli nya di luar daerah gan, setelah 5 tahun dijual terus beli baru lagi

emoticon-Cendol (S)
bochoor... bochorrrr... emoticon-Ngakak
malas atau bochor tuh bisa segitu emoticon-Stick Out Tongue

trus napa program yg kena.. ironis sementara gembar gembor pemulung 2juta, pns 12 juta, sopir 5 juta, petugas parkir sekian juta (pos2 belanja rutin)
jgn2 bener kta si andi arif, alokasi pembangunan era johok itu rendah bingit

emoticon-Ngakak


Pasti ada yg bochooorr...... emoticon-Ngacir
Bachot doang kerja noll besar.
Ini PNS DKI pada malas malasan kerja nih. Pecat aja Hok emoticon-Mad
Gayanya doang ngemeng klo jkt kebanyakan uang emoticon-Ngakak
padahal gaji untuk pegawai Dinas Pajak DKI udah gede, nominal pajak juga udah naik, tp kenyataanya penerimaan pajak turun sehingga APBD defisit... guoblok emang pemimpinya

emoticon-Ngakak
katanya banyak duitnya, sampe bingung mau diapain emoticon-Bingung
Quote:


yakin ga ada duitnya?? emoticon-Big Grinemoticon-Big Grin
punya data dan analisis? bawa sini kalo berani emoticon-Big Grinemoticon-Big Grin
lu pikir sumber duit jakarta cuma dr PAD? bagi hasil pajak ga diitung? hibah ga diitung jg? DAU ga diitung jg? SILPA 2013 ga diitung jg?

keep goblok yah
emoticon-Ngakakemoticon-Ngakak
pajak ke penyerapan... hebat, TS emang pinter, visioner, pandangannya jauh kedepan emoticon-Ngakak untung lu bukan PNS
gagal crot kah emoticon-Ngakak