alexa-tracking

(ga heran kangen jokowi) - Vonis Budi Mulya ditambah menjadi 12 tahun penjara

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/54857693a4cb17f7678b4568/ga-heran-kangen-jokowi---vonis-budi-mulya-ditambah-menjadi-12-tahun-penjara
(ga heran kangen jokowi) - Vonis Budi Mulya ditambah menjadi 12 tahun penjara
 (ga heran kangen jokowi) - Vonis Budi Mulya ditambah menjadi 12 tahun penjara

Senin, 8 Desember 2014 16:38 WIB

Quote:


bagi nama2 yg sudah disebut dlm putusan pengadilan tinggi "bersama sama" tapi blm masuk tersangka, bisa dipertimbangkan salah satu manfaat obat nyamuk.



mampus lah koruptor
mohon pencerahan yg ahli hukum, apa makna/dampak hukum dari kalimat bersama sama disini thd nama2 yg disebutkan.
Quote:
progessive yg bagus. lanjutkan.
KASKUS Ads
apa kabar FPJP mantan Wapres Boediomo?? emoticon-Bingung (S)
emoticon-Traveller
Quote:


kayaknya ada tarik ulur status budi. kpk sempat keceplosan (walaupun diralat).

Quote:
inilah sebagian dari nama nama yg disebut dlm amar putusan "dilkukan bersama sama".
ada yg sdh menjalani hukuman, ada yg sdh alm, ada yg msh bisa nyante di kafe.

 (ga heran kangen jokowi) - Vonis Budi Mulya ditambah menjadi 12 tahun penjara
Siti Chalimah Fajriyah


 (ga heran kangen jokowi) - Vonis Budi Mulya ditambah menjadi 12 tahun penjara
Raden Pardede

 (ga heran kangen jokowi) - Vonis Budi Mulya ditambah menjadi 12 tahun penjara

Ardhayadi Mitroatmodjo


 (ga heran kangen jokowi) - Vonis Budi Mulya ditambah menjadi 12 tahun penjara
Hartadi Sarwono


 (ga heran kangen jokowi) - Vonis Budi Mulya ditambah menjadi 12 tahun penjara
Ardhayadi Mitroatmodjo
image-url-apps
Nunggu dedengkotnya aja ketangkap
image-url-apps
Kapan nih giliran boediono?
Quote:


kemarren udah tuh si pentolan silahturahmi ke istana. hasilnya allout dukung kih
jadi ... kayaknya nih.....agak berat budi jd ke tersangka,
image-url-apps
Century ini kasus yg prestisenya cukup tinggi & melibatkan pejabat tinggi negara, jd KPK, lebih hati2 untuk menetapkan status.
Jd pasti ada hitung2an politik kapan si A, atau B statusnya naik
kapan koruptor dihukum mati emoticon-Mad (S)

biar tambah kangen,kasus yg ini juga harus cepet beres

image-url-apps
KPK Bakal Panggil Megawati dalam
Kasus BLBI

KOMPAS.com/Indra Akuntono

Jumat, 11 Juli 2014 | 20:29 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi Abraham Samad
menyatakan, tidak ada hambatan bagi KPK
untuk memanggil Ketua Umum PDI-Perjuangan
Megawati Soerkarnoputri jika keterangannya
diperlukan terkait penyelidikan terkait
penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL)
untuk beberapa obligator Bantuan Likuiditas
Bank Indonesia (BLBI). SKL itu dikeluarkan
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8
Tahun 2002.
Saat itu, Presiden yang menjabat adalah
Megawati Soekarnoputri. "Kita bakal panggil,
kita enggak masalah itu. Kalau memang kita
harus panggil Megawati itu, karena KPK tidak
ada hambatan yang gitu-gitu," kata Abraham di
Jakarta, Jumat (11/7/2014).
Menurut Abraham, tidak ada hambatan bagi
KPK dalam memeriksa pejabat tinggi negara.
KPK, kata dia, sudah pernah memeriksa mantan
Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Wakil Presiden
Boediono terkait kasus-kasus yang ditangani
selama ini.
"Terus kirim surat Pak Anas atas permintan
SBY. Jadi enggak masalah panggil SBY dan
kemungkinan besar," ujar Abraham.
Terkait penyelidikan SKL, KPK telah
memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara,
Laksamana Sukardi, Mantan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Ramli,
serta mantan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Kwik Kian Gie.
Seusai diperiksa beberapa waktu lalu,
Laksamana mengaku diajukan sejumlah
pertanyaan tim penyelidik KPK, termasuk soal
rapat kabinet era Megawati yang membahas
SKL BLBI. Laksamana dimintai keterangan
terkait penyelidikan proses pemberian SKL
kepada sejumlah obligor BLBI.
KPK menduga ada masalah dalam proses
pemberian SKL kepada sejumlah obligor
tersebut. SKL tersebut berisi tentang
pemberian jaminan kepastian hukum kepada
debitur yang telah menyelesaikan
kewajibannya atau tindakan hukum kepada
debitor yang tidak menyelesaikan
kewajibannya berdasarkan penyelesaian
kewajiban pemegang saham.
Hal tersebut dikenal dengan inpres tentang
release and discharge. Tercatat beberapa
nama konglomerat papan atas, seperti Sjamsul
Nursalim, The Nin King, dan Bob Hasan, yang
telah mendapatkan SKL dan sekaligus release
and discharge dari pemerintah.
Menurut Laksamana, penerbitan SKL tersebut
merupakan amanat Majelis Pemusyawaratan
Rakyat. Melalui ketetapannya, MPR
memerintahkan presiden untuk memberikan
kepastian hukum kepada para pengutang BLBI.
"Waktu itu zaman Bu Mega, presiden masih
mandataris MPR. Jadi, ada TAP MPR yang kalau
beliau melanggar, beliau bisa dimakzulkan,"
ujar Laksamana.
SKL ini pun dikeluarkan Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan
Instruksi Pres No 8 Tahun 2002. Laksamana
melanjutkan, SKL tersebut merupakan produk
konstitusi yang harus dilaksanakan.
Namun, menurut dia, jika di kemudian hari
ditemukan masalah, pemberian SKL ini dapat
ditinjau lagi. Selain ditanya soal rapat kabinet,
Laksamana mengaku diajukan pertanyaan oleh
penyidik KPK seputar beberapa obligor BLBI.
Penulis: Icha Rastika
Editor: Fidel Ali Permana

http://nasional.kompas.com/read/2014/07/11/20295801/KPK.Bakal.Panggil.Megawati.dalam.Kasus.BLBI.
kasih vonis mati aja

sampah

emoticon-Najis

image-url-apps
Budi mulya ini kl ga slh terima aliran dana ya, klo boediono blm terbukti terima aliran dana, klo dihukum cm krn kebijakan itu msh perdebatan bs atau gak nya, cmiiw
×