Pemerintah Bisa Intervensi Golkar, Ini Alasannya

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Centre for Strategic of International Studies, J. Kristiadi, berpendapat, pemerintah bisa mengintervensi kisruh yang terjadi di tubuh Partai Golongan Karya. Ia menuturkan saat ini momen yang pas menarik partai beringin agar mendukung Presiden Joko Widodo. (Baca: Golkar Pecah, Priyo: Kalau Diam Disalahkan Sejarah)

"Dalam konteks politik, intervensi itu sah-sah saja," kata Kristiadi kepada Tempo, Senin, 8 Desember 2014. Menurut dia, Jokowi harus memilih kubu yang bisa mendukung program kerjanya hingga lima tahun ke depan. Jokowi, ujar dia, tidak usah sungkan merapat ke kubu Agung Laksono yang terang mendukung program pemerintah.

Adapun kubu Aburizal Bakrie, kata Kristiadi, cenderung kuat di dalam Koalisi Prabowo Subianto. Golkar di bawah Ical dianggap sudah tidak ideologis dan cenderung menyelamatkan kepentingan beberapa orang saja. "Dengan ditarik pemerintah, Golkar bisa lebih demokratis dan menjadi partai sehat." (Baca: Setelah Ical, Agung Laksono Jadi Ketua Umum Golkar)

Kisruh Golkar akhirnya memuncak setelah adanya dua kubu. Kubu pertama digawangi Aburizal Bakrie melalui Musyawarah Nasional di Bali, pekan lalu. Sedangkan kubu kedua dimotori Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono yang terpilih sebagai ketua umum lewat Musyawarah Nasional di Ancol, Jakarta. (Baca juga: Priyo: Golkar Harus Lawan Hasil Munas Bali)

Dalam pemilihan tertutup yang berlangsung hingga Senin dinihari, 8 Desember 2014, Agung terpilih sebagai ketua umum dengan 147 suara. Ia menyisihkan dua pesaingnya, Priyo Budi Santoso dan Agus Gumiwang Kartasasmita, yang masing-masing hanya mendapatkan 77 dan 71 suara. Sedangkan satu suara abstain.

http://www.tempo.co/read/news/2014/1...-Ini-Alasannya

Ya bisa bisa aja (melakukan intervensi), tapi itu bukan (langkah) prioritas. Kita mau nya ya (mereka) segera rukun lah.., yang (pada) akur gitu.., kan ndak enak ditonton masyarakat (kalo ribut melulu), iya kan? hehehe.

Satu yang pasti (pemerintah) bisa melakukan tindakan apapun (terkait kisruh di parpol ini). Posisi (pemerintah) sangat kuat (dalam sistem presidensil), jadi ndak masalah (jika kemudian melakukan suatu intervensi), kita siap.., ndak masalah. Aman (semuanya)nya, biasa biasa aja lah hehe.