Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali memilih Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Golkar untuk periode 2014-2019. Aburizal terpilih memimpin partai itu untuk kedua kalinya setelah seluruh suara dewan pimpinan daerah tingkat provinsi dan kota/kabupaten serta ormas Golkar mendukung dirinya secara aklamasi.

Munas IX Partai Golkar mencatat sejumlah sejarah. Pertama, untuk pertama kalinya di era Reformasi ketua umum Golkar digenggam dua kali berturut-turut oleh orang yang sama. Untuk pertama kalinya pula di era Reformasi, ketua umum Golkar dipilih secara aklamasi. Selain itu, tidak ada satu pun menteri, Presiden, atau Wakil Presiden yang menghadiri munas itu. Namun, para elite parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) hadir pada acara itu.

Sekitar satu jam setelah munas ditutup pada Kamis (4/12), Kompas mewawancarai Aburizal di Nusa Dua, Bali. Dalam wawancara yang dipenuhi canda tawa ini, Aburizal tampak rileks dan bahagia.

Pak Aburizal sudah berumur 68 tahun. Kenapa masih mau meluangkan waktu untuk partai?

Saya sudah punya semuanya. Saya bisa hanya senang-senang sama cucu dan menikmati harta yang diberikan Allah. Tidak dikritik orang. Namun, saya memilih berbuat sesuatu bagi negeri ini. (Kesempatan) yang ada, ya Partai Golkar.

Kenapa akhirnya Anda memilih jadi ketua umum lagi?

Saya itu tidak kampanye dan mengajukan diri. Bahwa saya dipaksa maju, ya itu hak politik mereka (kader Golkar). Kenapa saya terpilih secara aklamasi? Pertama, karena saya konsisten di KMP. Untuk siapa? Untuk kepentingan daerah. Kedua, karena Golkar diserang sehingga marah dan solid.

Ada pendapat jadi ketua umum lagi itu untuk melindungi bisnis keluarga?

Bagaimana melindunginya? Saya tidak punya bisnis terkait pemerintah atau APBN. Mengapa saya tetap tenang setelah dikritik? Ya saya tidak peduli kata orang. Dikritik jalan terus.

Bagaimana pendapat Anda ketika masalah Lapindo kembali muncul?

Apa salah kita di sana (Porong, Sidoarjo)? Bahkan kalau bisa, saya mau minta duit dari pemerintah, (saya mau) menagih kembali pemerintah karena ada putusan pengadilan. (Putusan MA No 2710 K/Pdt/2008 tanggal 3 April 2009 menyatakan Lapindo Brantas Inc dan pemerintah tidak bersalah dalam kasus lumpur Porong.)

Apakah Anda punya ambisi menjadi presiden RI 2019-2024?

Jadi ketua umum tak harus jadi presiden. Di luar negeri, ketua umum itu mempersiapkan orang. Lima tahun mendatang Golkar diisi anak-anak muda. Calon presidennya (berusia) 50-55 tahun. Saya dan Pak Akbar (Tandjung) juga akan mempersiapkan kader muda jadi pemimpin nasional. Tak harus jadi presiden, tapi bisa menteri atau kepala daerah. Kan (kader muda) yang bagus, ada Rizal Mallarangeng, Tantowi Yahya, Nurul Arifin, dan Idrus Marham.

Bagaimana cara mempersiapkan kader muda?

Kita bangun sekolah partai. Ini ide saya, dari yang saya lihat di Beijing. Di sana sekolah partai lebih besar dari ITB. Kalau mau jadi dirjen mesti sekolah tiga bulan, jadi menteri sekolah enam bulan. Mau jadi menteri perdagangan harus juga belajar perdagangan internasional.

Kita akan bangun gedung permanen supaya kader Golkar bisa sekolah partai. Bukan saja mereka belajar kegolkaran, tetapi juga politik, APBN, dan misalnya peran Indonesia di ASEAN.

Mengapa ada MS Hidayat, yang usianya relatif tua, di posisi Ketua Harian Golkar?

Kenapa saya perlu orang yang berumur, karena dia tidak akan bersaing (menjadi) ketum Golkar. MS Hidayat nanti akan lebih banyak ke internal. Saya ke KMP meski nanti ke DPR saya juga masih kontrol.

Mengapa Munas IX Bali masih memecat kader Golkar?

Saya tak pernah mengusulkan pemecatan. Apakah Agung Laksono dipecat zaman saya (2009-2014)? Kan tidak. Priyo (Budi Santoso) bilang di Kompas, saya tertutup matanya. Yang memecat itu munas, itu juga usulan Pak Muladi (Mahkamah Partai).

Agus (Gumiwang) dan Nusron (Wahid) tak mau minta maaf, maka dipecat. Poempida (Hidayatulloh) tak dipecat karena minta maaf dan berjanji tak mengulangi.

Saya juga sudah diskusikan (pemecatan) hanya yang masuk Presidium (Penyelamat Partai).

Kenapa Markus Melkias Mekeng dipecat, padahal bukan bagian Presidium?

Mekeng dipecat? Barangkali karena Mekengmenghina saya secara pribadi. Kalau dia minta maaf, kita ajukan ke munas, atau boleh ke Mahkamah Partai. Masalahnya, mesti tegakkan peraturan.

Bagaimana sikap Anda dengan pilkada terkait adanya Perppu Pilkada Langsung?

Kita harus kembali ke jati diri bangsa Indonesia. Ada sila ke-4, esensinya adalah perwakilan. Biaya (pilkada langsung) juga banyak banget, bisa Rp 5 triliun, untuk (pilkada langsung) bupati puluhan miliar. Bagaimana mengembalikannya?

Apakah pemilihan presiden juga bisa dibuat tidak langsung?

Bisa saja, dong. Ketika pilkada ditetapkan via DPRD, apakah Anda optimistis sebanyak 70-80 persen kursi kepala daerah dapat direbut KMP? Sebelumnya, target Golkar sendiri, kan, 59 persen kursi. Saya optimistis. Aspirasi di daerah juga sangat kuat.

Apakah Anda dan Golkar akan terus menolak kenaikan harga BBM bersubsidi?

Saya tidak nolak, tapi minta penjelasan. Saya tahu (soal BBM), tapi saya minta penjelasan. Waktu jadi Menko Perekonomian tahun 2005, saya juga naikkan (harga BBM) 114 persen. Tapi, (sekarang) apa salahnya menunggu sampai Januari? Waktu dua bulan bisa untuk mempersiapkan kompensasi. APBN-P 2014 sudah menjamin sampai akhir tahun dengan harga minyak yang sama, uang (negara) cukup. Kita ini baru saja menaikkan harga gas dan listrik.

Bagaimana sikap Anda terhadap program Joko Widodo?

Waktu (Presiden Joko Widodo) bilang soal negara maritim, saya senang. Visi Negara Kesejahteraan 2045 (visi Golkar yang disusun Aburizal) juga ingin menjadikan Indonesia negara maritim. Kita ini berpikir dari (bangsa) maritim ke kontinen. Kita cari sapi untuk protein padahal ada ikan. Sapi di Jepang juga mahal lalu mereka makan ikan. Kenapa juga kita beli tank? Mau jalan di mana? Harusnya, kita itu beli kapal patroli cepat atau kapal selam. Kalau Jokowi lakukan itu, ya KMP dukung.

Apakah KMP tetap akan ada dalam lima tahun ke depan?

Saya itu gundah gulana karena kita punya sistem presidensial tapi partainya 10, padahal biasanya hanya dua atau tiga. Jadi, mesti ada terobosan. Apa itu? Yang sana bikin koalisi, dan yang di sini bikin koalisi.

Bila Presiden mau menggolkan sesuatu, cukup lobi ke dua koalisi, tidak perlu ke sepuluh partai. Apa masalahnya waktu zaman (Presiden) SBY? SBY membuat koalisi antara pemerintah dengan partai, presiden dengan partai. Akhirnya, presiden mesti kontak masing-masing (partai) juga. Bagaimana supaya KMP tetap ada? Ya kalau ada masalah dibicarakan.

Berapa target suara Golkar di Pemilu 2019?

Jelas di atas sekarang. Mungkin 120 kursi (di DPR), tapi menurut saya sih tidak usah memikirkan angka.

Bagaimana Pak Aburizal memandang Golkar saat ini?

Solid. 

http://nasional.kompas.com/read/2014...Tidak.Langsung

sip lah