SIAGA – IRESS menyambut baik sikap pemerintah yang telah menyatakan akan menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina setelah kontrak kerja sama (KKS) dengan Total dan Inpex berakhir pada 31 Maret 2017.

Pernyataan pemerintah telah secara resmi disampaikan oleh Kepala Unit Pengendali Kinerja KESDM, Widhyawan Pawiraatmaja dan juga oleh Plt Dirjen Migas KESDM, Naryanto Wagimin, di Jakarta, pada Jumat (21/11).
‎
Sehubungan dengan hal di atas, sesuai Pasal 28 Ayat 9 dan Ayat 10 PP No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Migas, IRESS mendesak Menteri ESDM agar segera menerbitkan peraturan atau ketetapan perihal penyerahan pengelolaan Blok Mahakam tersebut.

“Penerbitan peraturan menteri dibutuhkan agar dapat memberikan kepastian bagi bagi publik dan seluruh pihak terkait, serta dapat pula mencegah upaya berbagai pihak yang masih menginginkan Total dan Inpex untuk mengelola dan memiliki saham di Blok Mahakam,” kata ‎Marwan Batubara, ‎Direktur Eksekutif IRESS dalam keterangan pers yang diterima Redaksi, Minggu (22/11).‎‎
‎
Widhyawan mengatakan, ada dua opsi mekanisme pengelolaan Blok Mahakam setelah 2017. Pertama, dilakukan sendiri oleh Pertamina: ”Kami memberikan Mahakam kepada Pertamina. Silakan Pertamina mengoptimalkan sebesar-besarnya bagi negara. Kami tunggu bagaimana maunya Pertamina,” katanya.

Kedua, bekerja sama dengan pengelola lama, yakni Total E&P Indonesie, dengan skema yang menguntungkan bagi negara. ”Namun, Pertamina tetap menjadi mayoritas dan operator di Blok Mahakam,” kata Widhyawan.
‎
IRESS menganggap penawaran dua opsi pengelolaan masih menyisakan berbagai spekulasi yang dapat mengurangi keuntungan optimal bagi negara. Karena itu IRESS meminta agar KESDM langsung menetapkan Pertamina sebagai pengelola tunggal Blok Mahakam, 100%, tanpa menawarkan opsi kedua yang masih membuka kesempatan pemilikan saham bagi Total dan Inpex.

“Dengan demikian seluruh keuntungan dari pengelolaan blok migas Mahakam akan menjadi milik negara, sebab 100% saham Pertamina adalah milik negara,” sambungnya.
‎
Selain itu, sebagaimana dikemukakan selama ini, Pertamina mau dan mampu mengelola Mahakam secara penuh, 100%. Dalam surat yang disampaikan kepada KESDM pada 2012 lalu, Pertamina telah menyatakan kesanggupan tersebut. Sehingga, pemerintah mestinya tidak meragukan komitmen Pertamina.

Karena itu pula, pemerintah harus membatalkan opsi kedua yang masih memberi kesempatan bagi Total dan Inpex ikut memiliki saham di Blok Mahakam, sebagaimana dikem‎ukakan oleh Widhyawan.
‎
“Apalagi, selama ini Total dan Inpex telah menikmati keuntungan yang sangat besar dari bonanza Mahakam, berupa tingkat keuntungan, IRR, sebesar 28%, dibanding IRR 12-18% yang berlaku umum pada blok-blok migas lain. Bonanza bagi Total dan Inpex is enough!,” sambungnya lagi.

Dengan begitu, pernyataan Widhyawan yang meminta untuk tetap menyertakan Total dan Inpex atas dasar rasa keadilan atau rasa terima kasih menjadi sangat tidak relevan. Tokh, KKS Blok Mahakam telah disusun dan dijalankan sesuai prinsip-prinsip yang berlaku secara global, sehingga aspek “feeling”, perasaan hati, tidak layak jadi penentu dalam pengambilan keputusan.
‎
Selama lebih dari 2 tahun rakyat menunggu keputusan Menteri ESDM Jero Wacik yang gagal menyerahkan Blok Mahakam kepada Pertamina pada 2017, karena “terpengaruh” dan lebih memihak asing. Sebaliknya, dalam waktu kurang dari sebulan, Menteri ESDM Sudirman Said mampu mengambil keputusan cepat dan tepat dalam upaya penegakan kedaulatan migas dan ketahanan enrgi nasional.
‎
Untuk itu, IRESS kembali mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri ESDM atas ketegasan dan ketegarannya. Namun, langkah yang baik dan telah lama ditunggu oleh rakyat tersebut perlu segera dituntaskan dengan penerbitan surat keputusan Menteri ESDM sebagaimana diatur dalam Pasal 28 PP No.35 Tahun 2004, yang esensinya berisi penyerahan 100% Blok Mahakam sejak 2017 kepada Pertamina.
sumur http://www.siagaindonesia.com/2014/1...n-blok-mahakam